BATAM (KEPRIZONE.COM) – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dalam rapat tersebut, BP Batam menyampaikan laporan keuangan TA 2024, realisasi anggaran tahun 2025, serta rencana kerja dan anggaran dan rencana kerja pemerintah TA 2026.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam kesempatan pertama menyampaikan bahwa indikator ekonomi Batam dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.
Meskipun sempat berada di angka 4,75 persen pada 2021, perekonomian Batam secara bertahap pulih dan mampu tumbuh hingga 7,04 persen pada 2023.
“Laju pertumbuhan ekonomi itu tertinggi dalam lima tahun terakhir,” kata Amsakar.
Capaian tersebut, sebut Amsakar, seiring dengan meningkatnya realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp43,26 triliun atau mencapai 108,15 persen. Pada tahun yang sama, surplus neraca perdagangan Batam mencapai USD 6,82 miliar serta kunjungan wisatawan hingga 1,32 juta orang.
Lebih lanjut, Amsakar mengemukakan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp2,880 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp2,447 triliun, sehingga total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp5,328 triliun.
“Penting kami sampaikan, dalam dua tahun terakhir belanja di BP Batam murni berdasarkan PNBP BP Batam, belum disokong oleh rupiah murni, belum ada APBN,” jelas Amsakar.
Hal itu mengingat Amsakar bersama Li Claudia Chandra dan jajaran pimpinan telah mendapat mandat Presiden Prabowo untuk berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen melalui RPJMN 2025–2029.
Maka, Batam, menurut Amsakar, harus mampu tumbuh minimal di angka 10 persen. Oleh karena itu, anggaran rupiah murni tersebut akan digunakan untuk membiayai penataan infrastruktur utama dan pendukung.
Pertama, prasarana bidang konektivitas darat (membangun jalan arteri dan kawasan industri, fly over, dan lansekap). Kedua, prasarana bidang sumber daya air (membangun jaringan distribusi perpipaan air minum, normalisasi waduk, dan stabilisasi bendungan). Ketiga, prasarana bidang konektivitas laut (revitalisasi Dermaga Selatan Batu Ampar dan peningkatan container yard).
Keempat, prasarana bidang konektivitas udara (membangun pagar dan jalan perimeter bandara sepanjang 8 km serta jalan akses kargo baru). Kelima, prasarana bidang kesehatan (revitalisasi Gedung D RSBP dan penambahan peralatan kesehatan).
Keenam, prasarana dan sarana pengembangan kawasan (revitalisasi Taman Kolam dan Taman Rusa, pembangunan area parkir, dan revitalisasi Gedung Mal Pelayanan Publik).
“Untuk itu, perlu dukungan dari Komisi VI DPR RI agar BP Batam dapat mencapai arahan Bapak Presiden dan menjadi lembaga yang ramah investasi, serta berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Amsakar.
Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam, yakni Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, para anggota bidang BP Batam, dan sejumlah pejabat eselon II.
