Penggusuran kios di jalur puncak Jawa Barat menjadi perhatian publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan janji kompensasi kepada para pedagang yang terdampak. Sebanyak puluhan kios yang berada di area tersebut telah dibongkar sejak Rabu (27/6/2026), meskipun sempat mendapat penolakan dari pemiliknya. Proses penggusuran ini dilakukan secara bertahap dan akan terus dilanjutkan hingga seluruh bangunan liar di sepanjang jalur puncak ditertibkan.
Menurut informasi yang diperoleh, Satpol PP Cianjur, Djoko Purnomo, mengonfirmasi bahwa penggusuran merupakan bagian dari upaya penataan kawasan puncak. Tujuannya adalah untuk menjadikan area tersebut sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.
“Jabar sedang menata sesuai kebijakan gubernur. Termasuk di sini, yaitu penataan kawasan Puncak dan infrastruktur melalui Puncak 2 serta jalur lainnya,” ujarnya. Djoko juga menyebutkan bahwa total ada sekitar 40 bangunan kios yang sudah dibongkar. Tahap kedua akan dilakukan di titik-titik lain sepanjang jalur puncak.
Dalam rangka menjamin keadilan bagi para pedagang, Dedi Mulyadi berjanji memberikan kompensasi uang sebesar Rp 10 juta untuk setiap pedagang yang kiosnya digusur. Selain itu, mereka yang tidak memiliki rumah dan tinggal di kios atau warung akan diberi bantuan sewa hunian selama satu tahun.
“Masyarakat tidak akan dirugikan karena ada intervensi dari provinsi berupa kompensasi. Nanti pihak kecamatan dan desa akan mendata para penerima bantuan,” kata Dedi. Ia juga menyampaikan bahwa dana kompensasi sudah tersedia dan tinggal dicairkan.
Selain itu, Dedi memastikan bahwa pedagang yang tidak memiliki tempat tinggal akan dibantu biaya kontrak. Hal ini diungkapkannya melalui unggahan di media sosial Instagram @dedimulyadi71.
Penataan kawasan puncak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memperbaiki infrastruktur. Penggusuran ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan nyaman bagi pengunjung maupun warga setempat.
Komunikasi dengan para pedagang juga dilakukan agar mereka memahami tujuan dari penggusuran tersebut. Dedi menekankan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam bentuk kompensasi dan bantuan sewa.
Dalam proses penertiban, pihak terkait seperti Satpol PP dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Tidak hanya pembongkaran, tetapi juga pengaturan ulang wilayah agar sesuai dengan rencana tata ruang.
Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak menjadi prioritas utama. Dedi menegaskan bahwa semua pihak harus saling mendukung agar tidak ada yang merasa dirugikan akibat perubahan ini.
Proses penggusuran dan kompensasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan finansial dan sewa, diharapkan para pedagang dapat beradaptasi dengan situasi baru tanpa merasa kehilangan penghidupan.
