Peran Kementerian ATR/BPN dalam Layanan Publik Berbasis MPP
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah aktif berpartisipasi dalam menyelenggarakan layanan publik melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu atap, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan yang dibutuhkan.
Dalam acara webinar yang diselenggarakan pada Kamis (02/04/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan MPP karena layanan pertanahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan pelaksanaan layanan di MPP semakin optimal, sesuai dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional.
Dalam webinar tersebut, Dalu Agung Darmawan juga menyampaikan evaluasi penyelenggaraan MPP yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang menjadi instansi pengawas MPP. Salah satu aspek yang dievaluasi adalah koordinasi antarinstansi, termasuk keterlibatan berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah.
“Selain itu, aspek kualitas layanan juga menjadi fokus utama. Aspek-aspek ini harus terus kita tindaklanjuti secara terus-menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN berada, kita harapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Ia berharap melalui webinar ini, jajaran ATR/BPN dapat menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan MPP. Dalu Agung Darmawan meminta seluruh satuan kerja (Satker) untuk tetap responsif dalam menjalankan layanan.
“Para Kepala Kantor, Kasi, Kasubbag TU, serta rekan-rekan di Kantor Pertanahan diminta untuk lebih memastikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berjalan dengan baik,” imbaunya.
Narasumber dalam webinar ini, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif dari Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian PANRB terus mendorong agar jumlah MPP ini bertambah di masa depan.
“Dari 305 MPP tersebut, Kementerian ATR/BPN mengisi sebanyak 239 MPP, yang tergolong tinggi kehadirannya setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di sini kita terus mendorong peningkatan pelayanan, terlebih lagi MPP ini mendapat sambutan yang cukup baik,” ujar Yanuar Ahmad.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
Tantangan dan Peluang dalam Penyelenggaraan MPP
Penyelenggaraan MPP tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberikan tantangan bagi instansi-instansi yang terlibat. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi yang efektif antarinstansi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kualitas layanan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan MPP. Masyarakat tidak hanya ingin mendapatkan akses yang mudah, tetapi juga layanan yang berkualitas dan cepat. Oleh karena itu, instansi-instansi seperti ATR/BPN harus terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.
- Pembenahan infrastruktur dan sistem informasi untuk mempercepat proses pelayanan.
- Penguatan koordinasi antarinstansi agar semua pihak bekerja sama secara sinergis.
Masa Depan MPP di Indonesia
Dengan jumlah MPP yang terus bertambah, diharapkan MPP dapat menjadi model pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Kehadiran MPP juga menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik juga sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
