Kondisi Jalan Bondowoso Memprihatinkan: Anggaran Terbatas, Perbaikan Bertahap Jadi Solusi
Bondowoso – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bondowoso menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.039,64 kilometer, hanya sebagian kecil yang berada dalam kondisi baik. Data terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, dalam forum “Bondowoso Memanggil” di Pendopo Kabupaten pada Jumat (27/3/2026), mengungkapkan bahwa hanya sekitar 17,1 persen jalan kabupaten yang dikategorikan baik.
Rincian Kondisi Jalan Kabupaten Bondowoso
Berdasarkan data yang dipaparkan, mayoritas ruas jalan di Bondowoso berada dalam kondisi yang kurang ideal. Kondisi ini terbagi dalam beberapa kategori:
- Jalan Kondisi Baik: 17,1 persen
- Jalan Kondisi Sedang: Sekitar 50 persen
- Jalan Rusak Ringan: 4,90 persen
- Jalan Rusak Berat: Sekitar 27 persen
Fathur Rozi menekankan bahwa jumlah jalan yang rusak, baik ringan maupun berat, masih jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jalan yang benar-benar dalam kondisi prima. “Jadi, antara yang kondisi baik dan rusak berat selisihnya mencapai 10 persen. Ini adalah kondisi faktual hari ini,” tegasnya, menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur jalan.
Tekanan Fiskal dan Ketiadaan DAK untuk Sektor Jalan
Upaya perbaikan jalan di Bondowoso semakin terhambat oleh kendala keterbatasan anggaran daerah. Situasi fiskal yang dihadapi Bondowoso tahun ini semakin berat dengan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Yang lebih mengkhawatirkan, pada tahun 2026, Kabupaten Bondowoso tidak akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor jalan dan infrastruktur vital lainnya. “DAK kita tahun ini hanya dialokasikan untuk sanitasi dan penurunan stunting sebesar Rp 1,2 miliar. DAK fisik untuk pendidikan, kesehatan, termasuk irigasi dan jalan, tidak ada,” jelas Fathur Rozi. Ketiadaan DAK untuk sektor jalan ini secara signifikan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan skala besar.
Perbaikan Bertahap sebagai Strategi Menghadapi Keterbatasan
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang signifikan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak tinggal diam. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan jalan, meskipun dilakukan secara bertahap.
Pada tahun anggaran berjalan, Pemkab Bondowoso menargetkan perbaikan pada 134 titik jalan yang tersebar di 23 kecamatan. Total panjang jalan yang direncanakan untuk diperbaiki mencapai sekitar 31,46 kilometer. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, meskipun belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan jalan yang ada.
Selain upaya pemerintah, Pemkab juga memberikan apresiasi terhadap munculnya gerakan swadaya masyarakat yang turut serta dalam perbaikan jalan di beberapa wilayah. “Pemerintah melihatnya secara positif. Kalau perlu mari kita lakukan bersama-sama, karena itu bentuk kepedulian masyarakat,” ujar Fathur Rozi, mengajak kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengakui bahwa infrastruktur merupakan salah satu indikator utama yang digunakan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih menilai pemerintah bekerja ketika pembangunan fisik, terutama infrastruktur, terlihat.
Namun, Bupati juga menyadari bahwa dengan kondisi anggaran yang ada saat ini, penyelesaian masalah jalan secara menyeluruh dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan sangat sulit. “Setelah adanya pemotongan anggaran, perbaikan hanya bisa mencakup sekitar 35 km,” ungkapnya, mengindikasikan betapa terbatasnya cakupan perbaikan yang bisa dilakukan.
Lebih lanjut, Bupati mengemukakan bahwa kondisi global yang tidak menentu juga turut memberikan pengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana menjaga ketahanan daerah serta memperkuat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi yang ada.
Dorongan untuk Transparansi Fiskal dan Pembangunan
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Dewan Pendidikan Bondowoso memberikan masukan agar pemerintah daerah lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi terkait kondisi fiskal dan capaian pembangunan. Ketua Dewan Pendidikan Bondowoso, Suheri, berpendapat bahwa masyarakat berhak mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kondisi riil pembangunan daerah.
Suheri menilai bahwa saat ini, penilaian terhadap keberhasilan pembangunan seringkali hanya didasarkan pada isu-isu yang viral di media sosial. Padahal, pembangunan daerah tidak semata-mata berfokus pada infrastruktur fisik. Pembangunan di sektor lain seperti pendidikan dan ekonomi memiliki dampak jangka panjang yang juga sangat krusial.
“Hanya saja, di tengah keterbatasan fiskal ini, memang diperlukan langkah-langkah yang kreatif dan inovatif,” pungkasnya, menekankan perlunya strategi baru untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Bondowoso.
