JAKARTA — Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global. Para ekonom menilai desain subsidi berbasis komoditas membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu.
Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menyebut BBM bersubsidi masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas. Kondisi ini membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang berhak.
“Desain subsidi saat ini masih berbasis komoditas sehingga siapa pun bisa mengonsumsi Pertalite dan Solar subsidi,” kata Ishak kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).
Dia menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketimpangan di lapangan. Kelompok seperti nelayan yang berhak justru berpotensi kekurangan pasokan.
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM. Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi.
Dia menyoroti harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Kenaikan hingga sekitar US$113 per barel memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.
“Ketika harga minyak melonjak ke US$113 per barel, yang berarti lebih dari 60% di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi,” ujar Ishak.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi langkah efisiensi.
Ishak menilai penyesuaian harga BBM bukan opsi ideal dalam jangka pendek. Daya beli masyarakat masih lemah sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi.
Sebagai alternatif, pemerintah didorong melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah ini dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif PUSHEP Bisman Bakhtiar juga menilai sebagian subsidi masih dinikmati sektor nonprioritas. Pemerintah dinilai perlu segera melakukan reformulasi kebijakan subsidi.
“Subsidi perlu diarahkan secara lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya kepada Bisnis.
Dalam jangka pendek, kombinasi kebijakan dinilai diperlukan. Penyesuaian harga terbatas, efisiensi distribusi, serta pengendalian konsumsi menjadi opsi realistis untuk menjaga beban fiskal.
Langkah ini dinilai penting agar subsidi tetap efektif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Tantangan dalam Desain Subsidi Energi
Beberapa tantangan utama dalam skema subsidi energi di Indonesia antara lain:
- Tidak adanya batasan jelas: Penggunaan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak dibatasi, sehingga memungkinkan kelompok mampu mengakses subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.
- Ketimpangan distribusi: Masyarakat yang sebenarnya berhak mendapatkan subsidi sering kali mengalami kekurangan pasokan, sementara kelompok lain justru menikmati manfaat subsidi.
- Kenaikan harga minyak global: Lonjakan harga minyak yang melebihi asumsi APBN 2026 menciptakan tekanan besar terhadap anggaran negara, terutama karena ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
Solusi yang Dianjurkan
Para ekonom menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi masalah subsidi energi:
- Efisiensi belanja dan realokasi anggaran: Pemerintah diminta untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih prioritas.
- Realokasi subsidi: Subsidi harus dialihkan secara lebih tepat sasaran, terutama kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- Kebijakan harga terbatas: Penyesuaian harga BBM dalam jangka pendek disarankan dilakukan dengan batasan yang jelas, agar tidak memberatkan daya beli masyarakat.
Peran Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Fiskal
Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah kenaikan harga energi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- Meningkatkan efisiensi distribusi: Memastikan bahwa subsidi sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
- Mengendalikan konsumsi: Melalui kebijakan yang membatasi penggunaan BBM bersubsidi oleh sektor nonprioritas.
- Melakukan reformulasi kebijakan subsidi: Merevisi skema subsidi agar lebih tepat sasaran dan efektif.
Kesimpulan
Skema subsidi energi yang ada saat ini tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berubah. Masalah utama terletak pada distribusi yang tidak merata dan ketidakmampuan sistem untuk membatasi akses subsidi kepada kelompok mampu. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu segera melakukan reformasi kebijakan subsidi, meningkatkan efisiensi pengeluaran, serta memastikan bahwa subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
