Kesehatan Indonesia dalam Sorotan: TBC dan Kualitas Permukiman
Indonesia menghadapi tantangan serius dalam sektor kesehatan, khususnya terkait tingginya angka kasus Tuberkulosis (TBC). Menurut Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden RI, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam jumlah kasus TBC, hanya kalah dari India. Pernyataan ini diungkapkan dalam acara peresmian pembangunan hunian vertikal di Stasiun Manggarai, Jakarta.
“Kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini kita negara Indonesia nomor dua terjelek dalam bidang kesehatan, terutama TBC. Hanya satu negara lebih buruk lagi daripada Indonesia, itu India. Dari segi prevalensi TBC. Tuberkulosis, itu penyakit paru-paru,” ujar Hashim.
Hashim Djojohadikusumo menambahkan bahwa tingginya kasus TBC di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kondisi perumahan yang berdekatan dengan kawasan kumuh atau yang sering disebut slum area. Ia menekankan bahwa temuan ini telah divalidasi melalui program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 72 juta rakyat Indonesia.
“Dan ternyata saya dengar dari Pak Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan, dua-duanya menyatakan memang betul, banyak anak-anak kita dan rakyat kita mengidap TBC. Ini malapetaka bagi bangsa Indonesia, TBC dan stunting,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menguraikan akar permasalahan ini, “Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh. Slum-slum di India, slum di Indonesia itu menyebabkan anak-anak kita banyak mengidap TBC.”
Dampak Lingkungan terhadap Kesehatan dan Pendidikan
Kualitas lingkungan dan permukiman ternyata memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan anak-anak Indonesia. Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa kesehatan dan lingkungan yang buruk tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif dan akademis.
“Hambatan kesehatan dan sebagainya, skor atau pencapaian akademis sekolah rata-rata rendah. Karena kesehatan dan lingkungan,” imbuhnya.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perbaikan kualitas permukiman, terutama di daerah yang rentan terhadap kemiskinan dan sanitasi buruk.
Program 3 Juta Rumah dan Alokasi APBN 2026
Menyikapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Presiden RI, dalam Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025), menjelaskan komitmen pemerintah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, direncanakan akan dibiayai sebanyak 770.000 unit rumah. Program ini akan diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan yang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Skema-skema tersebut meliputi:
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Alokasi dana sebesar Rp 33,5 triliun akan diarahkan untuk skema ini, yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
- Blending Pembiayaan bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF: Sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk mendukung skema ini, yang merupakan kolaborasi untuk meningkatkan likuiditas pembiayaan perumahan.
- Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM): Dana sebesar Rp 5,6 triliun disiapkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah.
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS): Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengelola dana sebesar Rp 8,6 triliun untuk program ini, yang berfokus pada peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat.
Pemerintah juga akan kembali menerapkan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan pada tahun 2026. Alokasi dana untuk insentif ini sebesar Rp 3,4 triliun, yang diharapkan dapat membantu pembangunan sekitar 40.000 unit rumah.
Selain itu, terdapat pula program KUR Perumahan yang menawarkan akses pendanaan hingga Rp 20 miliar dengan target kredit mencapai Rp 130 triliun. Program ini diharapkan dapat mendorong pembangunan rumah secara lebih masif dan terjangkau.
Dengan alokasi dana APBN 2026 sebesar Rp 57,7 triliun untuk Program 3 Juta Rumah, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi kesenjangan perumahan sekaligus berkontribusi pada perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat Indonesia.
