JAKARTA — Memasuki April 2026, peserta BPJS Kesehatan perlu memastikan pembayaran iuran tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif. Dengan berlakunya aturan terbaru, penting bagi setiap peserta untuk memahami ketentuan yang berlaku agar tidak mengalami gangguan dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Berdasarkan informasi yang tersedia di laman resmi BPJS Kesehatan, besaran iuran masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya. Namun, nominal yang harus dibayarkan berbeda-beda sesuai dengan kelas dan segmen kepesertaan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi peserta dalam memilih kelas yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah tenggat waktu pembayaran iuran. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pihak BPJS Kesehatan juga menyatakan bahwa tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran mulai dari tanggal 1 Juli 2016. Namun, aturan ini berlaku hanya jika peserta belum melakukan pengajuan aktivasi ulang status kepesertaan.
Namun, jika status kepesertaan diaktifkan kembali, maka denda akan dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak aktivasi, peserta tersebut memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Besaran denda ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020. Denda dikenakan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap, dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain:
* Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.
* Besaran denda paling tinggi Rp30 juta.
* Untuk peserta PPU (Penerima Upah), pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.
Adapun untuk peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, besaran iuran yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:
- Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
- Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
- Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan
Khusus untuk peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan. Oleh karena itu, peserta kelas III hanya perlu membayar sebesar Rp35.000 per bulan.
Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban iuran BPJS Kesehatan tanpa merasa terbebani secara finansial. Selain itu, sistem denda yang diterapkan juga bertujuan untuk mendorong peserta agar lebih disiplin dalam membayar iuran agar tidak terganggu dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Penting bagi setiap peserta untuk selalu memantau status kepesertaannya dan memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tepat waktu. Dengan demikian, manfaat dari program BPJS Kesehatan dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia.
