Penanganan TBC di Kota Sorong Berubah Strategi
Kasus tuberkulosis (TBC) yang meningkat drastis di Kota Sorong, Papua Barat Daya, telah memicu perubahan strategi dalam penanganannya. Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong kini tidak hanya fokus pada pengobatan medis, tetapi juga melakukan perbaikan sanitasi massal. Hal ini dilakukan karena ditemukan sebanyak 1.003 kasus TBC sepanjang tahun 2025 yang disebabkan oleh kondisi lingkungan permukiman yang buruk.
Pemkot Sorong bekerja sama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) untuk mengubah pendekatan dalam menangani masalah ini. Fokus utama adalah membenahi lingkungan, terutama di kawasan-kawasan kumuh. Sebanyak 43 kawasan kumuh kini menjadi prioritas untuk perbaikan rumah sehat, sanitasi, dan air bersih. Tujuannya adalah memutus rantai penularan TBC, karena pengobatan medis dinilai tidak cukup jika lingkungan tetap tidak sehat.
Peran Lingkungan dalam Penanganan TBC
Ketua Umum HAKLI, Arif Sumantri, menegaskan bahwa kesembuhan pasien TBC akan sia-sia jika mereka kembali ke lingkungan yang tidak sehat. Menurutnya, lingkungan lembap dan padat menjadi faktor utama berkembang biaknya bakteri TBC di wilayah Kota Sorong. Oleh karena itu, Dinas terkait kini fokus memutus rantai penularan langsung dari sumbernya, yaitu rumah tinggal penduduk.
“Pasien yang sembuh harus kembali ke lingkungan yang sehat. Jika rumah dan lingkungan masih berisiko, potensi penularan atau munculnya kasus baru akan tetap tinggi,” ujar Arif.
Edukasi Masyarakat melalui PHBS
HAKLI saat ini berkolaborasi dengan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) untuk mengedukasi warga mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Program ini bertujuan membangun kemandirian masyarakat agar mampu menjaga kualitas sanitasi secara swadaya. Intervensi lingkungan dinilai sebagai cara paling efektif untuk menciptakan imunitas alami komunitas terhadap penyakit menular.
“Kami ingin warga menjadi pelaku utama dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan sekadar penerima program,” tambah Arif.
Integrasi Program Penataan Permukiman
Merespons kedaruratan ini, Pemkot Sorong mengintegrasikan program penataan permukiman ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029. Distrik Sorong Barat menjadi wilayah prioritas utama karena memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan infrastruktur dasar.
Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyatakan bahwa pihaknya telah memetakan puluhan lokasi yang membutuhkan intervensi fisik segera. Pemkot menggerakkan beberapa Perangkat Daerah (PD) sekaligus untuk mempercepat penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.
“Kami melibatkan berbagai Perangkat Daerah (PD) untuk menangani infrastruktur permukiman, sanitasi, hingga air bersih secara terintegrasi,” kata Septinus.
Prioritas Kawasan Kumuh
Saat ini, Pemkot Sorong menetapkan 43 kawasan kumuh masuk dalam daftar prioritas penanganan bertahap. Kerja sama dengan HAKLI diharapkan dapat mempercepat pemulihan kualitas lingkungan sekaligus menurunkan kurva penularan TBC di Kota Sorong secara signifikan.
