Pasar Obligasi Indonesia Hadapi Tekanan: Yield Naik, Premi Risiko Meningkat
Pasar obligasi Indonesia saat ini tengah merasakan tekanan yang signifikan. Fenomena ini terlihat jelas dari adanya kenaikan pada yield Surat Berharga Negara (SBN) dan peningkatan premi risiko gagal bayar Indonesia sejak awal tahun. Kondisi ini secara umum mencerminkan adanya ketidakpastian global yang kian meningkat.
Myrdal Gunarto, seorang ekonom pasar global, mengemukakan bahwa tekanan terhadap pasar obligasi datang secara bertubi-tubi. Akibatnya, hal ini berdampak langsung pada kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah. Para investor, dalam merespons situasi ini, menuntut premi atau yield yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang mereka hadapi. Akibatnya, investor cenderung mengambil sikap wait and see sembari mengamati perkembangan situasi global.
Menurut Myrdal, salah satu pemicu utama dari tekanan bertubi-tubi ini berasal dari faktor eksternal, terutama konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. “Saat ini tekanannya bertubi-tubi. Jadi dampak negatif dari tekanan yang bertubi-tubi itu tidak bisa terhindarkan dan terkonversi pada kondisi yield obligasi kita yang mengalami kenaikan,” jelas Myrdal.
Tren Kenaikan Yield dan Premi Risiko
Data riset menunjukkan gambaran yang cukup jelas mengenai tren ini. Yield surat utang pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun pada 8 Maret 2026 tercatat berada di level 6,59%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan posisi 6,11% pada Desember 2025 secara year to date (YtD). Sementara itu, yield SBN tenor 5 tahun juga mengalami kenaikan, tercatat di angka 6%, meningkat dari 5,53% pada Desember 2025.
Di sisi lain, premi risiko gagal bayar Indonesia atau Credit Default Swap (CDS) tenor 5 tahun juga menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Per tanggal 8 Maret 2026, CDS Indonesia berada di level 86,53 basis poin. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 76,06 basis poin pada awal tahun, dan bahkan melonjak dari 68,26 basis poin pada Desember 2025.
Peningkatan CDS ini secara langsung mencerminkan adanya peningkatan kewaspadaan pasar terhadap kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia. Tekanan yang terjadi di pasar obligasi juga diperkuat oleh menurunnya minat investor dalam lelang SBN sejak awal tahun.
Minat Investor Menurun dalam Lelang SBN
Dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) kelima tahun ini yang diselenggarakan pada 3 Maret 2026, pemerintah menargetkan penerbitan sebesar Rp 33 triliun. Total penawaran yang masuk tercatat sebesar Rp 50,94 triliun, dan pemerintah memutuskan untuk menyerap Rp 34,1 triliun.
Angka ini terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan lelang sebelumnya yang diadakan pada 18 Februari 2026. Pada lelang tersebut, total penawaran yang masuk mencapai Rp 63 triliun, dan pemerintah menyerap Rp 40 triliun.
Jika ditelusuri lebih jauh, tren penurunan minat investor sudah terlihat sejak awal tahun. Pada lelang pertama yang digelar pada 6 Januari 2026, total penawaran yang masuk mencapai Rp 90,9 triliun. Angka ini kemudian menurun menjadi Rp 82,9 triliun pada lelang 20 Januari 2026, menyusut lagi menjadi Rp 76,5 triliun pada lelang 3 Februari 2026, dan kembali turun menjadi Rp 63 triliun pada lelang 18 Februari 2026.
Faktor Eksternal dan Perubahan Kebijakan Fiskal
Selain faktor geopolitik, kenaikan harga energi dunia juga turut memperbesar tekanan di pasar keuangan. Myrdal Gunarto menilai bahwa penutupan Selat Hormuz serta tingginya tensi perang global telah mendorong harga minyak dunia melonjak hingga melampaui US$ 90 per barel.
Kondisi ini memaksa para investor untuk terus melakukan kalkulasi mendalam mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia, terutama terkait dengan pengelolaan fiskal di tengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) global.
Myrdal juga mengamati bahwa tekanan juga datang dari lembaga-lembaga internasional yang masih dalam proses penyesuaian dengan ritme pemerintahan baru di Indonesia. Menurutnya, sebagian investor masih menunjukkan keraguan terhadap perubahan struktur belanja pemerintah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Perubahan fokus kebijakan ini menjadi salah satu sorotan. Jika pada era sebelumnya kebijakan lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik yang kasat mata, kini pemerintah lebih menekankan pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Infrastruktur itu kan lebih ke pembangunan fisik yang kelihatan. Sementara kalau ini bertumpu pada makanan bergizi gratis yang memang bertumpu untuk mendorong kualitas SDM kita,” jelas Myrdal.
Kondisi ini, menurut Myrdal, membuat sorotan dari pihak internasional terhadap kebijakan fiskal Indonesia menjadi semakin besar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemerintah untuk membuktikan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia. Pembuktian ini tidak hanya melalui data, tetapi juga melalui komunikasi yang intensif dengan lembaga internasional, lembaga keuangan, dan lembaga pemeringkat.
Strategi untuk Mengatasi Tekanan Pasar
Myrdal berpendapat bahwa jika komunikasi berjalan dengan baik dan investor mampu memahami perkembangan ekonomi Indonesia, maka penilaian terhadap prospek ekonomi Indonesia juga akan membaik. “Kalau review-nya bagus, biarpun kondisi globalnya kurang kondusif, begitu situasinya berbalik misalkan sudah tidak perang lagi, saya yakin investor pasti akan kembali ke sini,” tambahnya.
Dalam jangka pendek, Myrdal menyarankan pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih tersegmentasi kepada investor yang memiliki kepercayaan kuat terhadap Indonesia, salah satunya adalah investor dari Jepang. Ia mencatat bahwa beberapa lembaga pemeringkat Jepang bahkan memberikan prospek dan peringkat rating yang lebih baik terhadap Indonesia dibandingkan dengan lembaga pemeringkat global ternama seperti Moody’s maupun Fitch Ratings.
Selain itu, pemerintah juga dapat mengandalkan pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Namun, langkah ini perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko crowding out atau penggusuran bagi sektor swasta.
Myrdal memperkirakan kebutuhan pembiayaan pemerintah dari lelang SBN dan sukuk dapat mencapai sekitar Rp 100 triliun per bulan, atau setara dengan US$ 6 miliar.
Jika strategi ini berjalan dengan baik dan fundamental ekonomi Indonesia terbukti kuat, Myrdal meyakini investor global akan kembali tertarik untuk berinvestasi di pasar obligasi domestik ketika tensi geopolitik mereda. “Investor global juga perlu meng-roll over dana mereka. Kalau hanya fokus di negara maju, yield yang mereka dapatkan tidak setinggi di Indonesia,” ujarnya.
Untuk menjaga agar arus modal ke pasar SBN tetap terjaga, pemerintah perlu terus menunjukkan komitmen pada kondisi fiskal yang sehat, pengelolaan moneter yang baik, serta realisasi program prioritas pembangunan yang berjalan sesuai rencana.
