BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan pemetaan sebaran anak tidak sekolah (ATS) hingga tingkat daerah. Tujuannya adalah untuk menelusuri akar masalah yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan setelah data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak mengenyam pendidikan, angka terbanyak secara nasional.
Jumlah tersebut jauh melampaui jumlah anak tidak sekolah di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 59.000 anak dan Jawa Timur dengan sebanyak 53.000 anak. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa masalah ATS kini menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan daerah. Pemprov akan menyusun data rinci berbasis wilayah agar intervensi bisa lebih tepat sasaran.
“Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu,” ujar Dedi, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, persoalan biaya seharusnya tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta. Untuk jenjang sekolah dasar (SD), pembiayaan bahkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah,” katanya.
Setelah pemetaan selesai, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan langsung ke lapangan. Aparat desa bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi akan mendatangi anak-anak yang tercatat tidak bersekolah untuk mendorong mereka kembali ke bangku pendidikan.
“Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah,” ujarnya.
Selain itu, Dedi juga menyinggung kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan.
“Daerah harus siap,” ucapnya.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah Daerah
- Pemetaan Data ATS
- Pemprov Jawa Barat sedang melakukan pemetaan sebaran anak tidak sekolah hingga tingkat daerah.
- Tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi dan penyebab tingginya angka putus sekolah.
Data ini akan digunakan untuk membuat intervensi yang lebih tepat sasaran.
Program Pendidikan Gratis
- Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu.
- Program ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta.
Di tingkat SD, pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.
Kunjungan Lapangan
- Setelah pemetaan selesai, pemerintah akan melakukan pendekatan langsung ke anak-anak yang tidak bersekolah.
- Aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan provinsi akan turun ke lapangan.
Tim pengawas juga akan terlibat dalam upaya mengajak anak-anak kembali ke sekolah.
Kesiapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
- Pemerintah daerah sedang mempersiapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif pendidikan.
- Ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang kesulitan mengikuti pembelajaran secara tatap muka.
- Daerah harus siap menghadapi situasi apa pun yang dapat memengaruhi proses belajar mengajar.
Tantangan yang Dihadapi
Biaya Pendidikan
Meskipun program pendidikan gratis sudah disiapkan, masih ada tantangan dalam memastikan semua anak dapat mengakses layanan pendidikan tanpa hambatan finansial.Akses ke Sekolah
Beberapa daerah mungkin menghadapi kendala dalam menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang.Perubahan Pola Belajar
Dengan adanya PJJ, diperlukan penyesuaian dari guru dan siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Selain itu, infrastruktur teknologi juga harus dipersiapkan dengan baik.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan angka anak tidak sekolah di Jawa Barat dapat diminimalkan. Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk terus berupaya memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga.
