BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan pemetaan sebaran anak tidak sekolah (ATS) hingga tingkat daerah guna mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.
Langkah ini dilakukan setelah data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak mengenyam pendidikan, angka tertinggi secara nasional. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan Jawa Tengah dengan sekitar 59.000 anak dan Jawa Timur yang mencatat sebanyak 53.000 anak.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa masalah ATS kini menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan daerah. Pemprov akan menyusun data rinci berbasis wilayah untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu,” ujar Dedi, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, persoalan biaya seharusnya tidak lagi menjadi alasan utama bagi anak yang putus sekolah. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Untuk jenjang sekolah dasar (SD), pembiayaan bahkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. “Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah,” katanya.
Setelah pemetaan selesai, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan langsung ke lapangan. Aparat desa bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi akan mendatangi anak-anak yang tercatat tidak bersekolah untuk mendorong mereka kembali ke bangku pendidikan.
“Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah,” ujarnya.
Selain itu, Dedi juga menyinggung kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan.
“Daerah harus siap,” ucapnya.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah Daerah
Pemetaan Data
Pemprov Jawa Barat melakukan pemetaan sebaran anak tidak sekolah hingga tingkat daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi dan penyebab utama tingginya angka putus sekolah.Pendekatan Langsung ke Lapangan
Setelah data selesai dikumpulkan, pemerintah akan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. Aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan provinsi akan turun ke lapangan untuk mengajak anak-anak kembali bersekolah.Skema Pendidikan Gratis
Untuk membantu masyarakat tidak mampu, pemerintah telah menyiapkan skema pendidikan gratis. Hal ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta.Pembiayaan di Tingkat SD
Di tingkat Sekolah Dasar (SD), pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan belajar tanpa kendala finansial.Kesiapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Pemerintah daerah juga mempersiapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan.
Target dan Harapan
Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk menurunkan jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat. Dengan data yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran, diharapkan dapat memastikan semua anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
Selain itu, kebijakan pendidikan gratis dan peningkatan akses melalui PJJ juga diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih inklusif dan merata.
Dengan komitmen pemerintah daerah, diharapkan angka putus sekolah di Jawa Barat dapat terus menurun dan pendidikan menjadi lebih merata di seluruh wilayah.
