Kapolri Listyo Sigit Prabowo Dinilai Layak Terima Bintang Mahaputera Atas Kontribusi Nyata
Penghargaan tertinggi negara, Bintang Mahaputera, tampaknya akan segera disematkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keputusan ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik dan politik, Nasky Putra Tandjung, yang menilai kontribusi Jenderal Listyo Sigit dalam program-program strategis nasional sangat signifikan. Terutama, perannya dalam program ketahanan pangan dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama.
Nasky Putra Tandjung, yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Youth Epicentrum, menyatakan apresiasi mendalam atas kinerja Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Ia menilai bahwa pemberian Bintang Mahaputera merupakan bentuk pengakuan yang pantas atas dedikasi dan capaian nyata yang telah diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami sepenuhnya mendukung pernyataan Bapak Presiden yang akan memberi penghargaan khusus tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,” ujar Nasky. “Dan juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja nyata, capaian, dan dedikasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.”
Kontribusi Nyata dalam Program Strategis Nasional
Dukungan terhadap rencana pemberian Bintang Mahaputera ini tidak terlepas dari peran aktif Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit dalam mewujudkan berbagai program prioritas pemerintah. Salah satu yang paling menonjol adalah program ketahanan pangan, yang mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.
Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari agenda prioritas nasional. Melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Polri berhasil menyediakan fasilitas penting yang mendukung distribusi makanan bergizi, terutama bagi anak-anak.
- Pembangunan SPPG untuk Mendukung MBG:
- Hingga 13 Februari 2026, Polri telah berhasil membangun sebanyak 1.179 unit SPPG di seluruh Indonesia.
- Target akhir pembangunan SPPG adalah mencapai 1.500 unit.
- Setiap SPPG yang dibangun diproyeksikan mampu memberikan manfaat kepada sekitar 2,9 juta orang.
- Proyek pembangunan SPPG ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan menyerap hampir 60.000 tenaga kerja.
Nasky menambahkan bahwa inovasi dalam SPPG tidak hanya terbatas pada distribusi makanan bergizi. Fasilitas ini juga berfokus pada penyediaan pangan sehat dengan standar gizi modern, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Hal ini menunjukkan bahwa SPPG Polri tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Peningkatan Produksi Pangan Nasional
Selain peranannya dalam program MBG, Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Polri juga mencatatkan capaian luar biasa sepanjang tahun 2025. Kinerja ini berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan nasional, terutama komoditas jagung.
- Capaian Satgas Ketahanan Pangan Polri (2025):
- Peningkatan produksi jagung nasional sebesar 9 persen, setara dengan 1,36 juta ton.
- Total produksi jagung mencapai 16.501.555,66 ton.
- Akselerasi produksi tertinggi terjadi pada kuartal IV 2025 melalui optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare, yang menghasilkan sekitar 3.479.432 ton jagung.
- Penyerapan jagung oleh Bulog mencapai 101.713 ton, atau 63,8 persen dari target, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan mencegah spekulasi pasar.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi Kapolri beserta seluruh jajaran Polri, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek, dalam mengkoordinasikan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, termasuk melalui Program Pemanfaatan Lahan Produktif,” jelas Nasky.
Nasky juga mengapresiasi bahwa Polri, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam program-program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. “Kerja nyata ini membuktikan Polri tidak hanya penegak hukum, tapi juga hadir di tengah masyarakat lewat program sosial seperti MBG,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto Beri Dukungan Penuh
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap rencana pemberian Bintang Mahaputera kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden saat meresmikan 1.072 SPPG Polri dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (13/2/2026).
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang tulus atas dukungan Polri terhadap seluruh program pemerintah yang telah direncanakannya. Beliau bahkan secara khusus menyebutkan bahwa Kapolri pantas menerima penghargaan yang lebih tinggi lagi.
“Karena itu tadi kita beri penghargaan. Kapolri belum (memperoleh) karena beliau harus dapat penghargaan yang lebih tinggi lagi. Saya kira mungkin Mahaputera pantas untuk beliau,” ujar Presiden Prabowo. Beliau menambahkan, “Saya tanya ‘Anda sudah dapat Mahaputera’, (jawab Kapolri) ‘belum-belum’, ‘ya, saya yang beli Mahaputera untuk beliau.”
Presiden Prabowo mengibaratkan pemberian tanda kehormatan ini sebagai ungkapan terima kasih seorang pemimpin kepada bawahannya, layaknya seorang bapak kepada anaknya. “Ini kehormatan sebagai seorang pemimpin. Ini kebahagiaan seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya, kebanggaan,” tuturnya.
Meskipun mengakui bahwa institusi Polri saat ini tengah menjadi sorotan dan kerap menerima kritik dari masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hal tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi oleh para pelayan publik. Beliau menekankan pentingnya niat baik dan pengorbanan demi bangsa dan negara.
Mengenal Bintang Mahaputera
Bintang Mahaputera merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Posisinya berada setingkat di bawah Bintang Republik Indonesia. Pemberian tanda kehormatan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Tanda kehormatan Bintang Mahaputera terdiri dari lima tingkatan, yaitu:
1. Bintang Mahaputera Adipurna
2. Bintang Mahaputera Adipradana
3. Bintang Mahaputera Utama
4. Bintang Mahaputera Pratama
5. Bintang Mahaputera Nararya
Untuk dapat menerima tanda kehormatan ini, calon penerima harus memenuhi beberapa syarat ketat yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang tersebut. Syarat-syarat tersebut meliputi:
- Jasa Luar Biasa: Dianggap telah memberikan jasa luar biasa di berbagai bidang yang memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.
- Pengabdian dan Pengorbanan: Telah memberikan pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang lainnya yang memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara.
- Pengakuan Nasional dan Internasional: Telah memberikan darma bakti dan jasanya diakui secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan Menteri Luar Negeri Sugiono, telah dianugerahi Bintang Mahaputera pada tahun 2025 lalu. Pemberian ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 74/TK/Tahun 2025.
