JAKARTA,
Situasi Geopolitik yang Memanas
Situasi geopolitik secara global semakin memanas seiring dengan kebijakan Amerika Serikat di beberapa negara. Misalnya terkait aksi demonstrasi di Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan ikut campur jika aksi pelanggaran hak asasi manusia dalam demonstrasi di negara tersebut tak dihentikan. Aksi demonstrasi di Iran sejak awal tahun 2026 diketahui telah menewaskan lebih dari 5.000 orang.
Selain upaya intervensi AS ke Iran, Trump juga awal tahun ini sudah menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Di samping itu, Trump juga berambisi mengambil Greenland, pulau terbesar di dunia yang merupakan wilayah kedaulatan Denmark. Situasi yang memanas tak hanya datang dari Amerika Serikat, tetapi juga perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung menemui ujung, dan ketegangan di kawasan Asia-Pasifik, antara Jepang, Taiwan, dan China.
Situasi ini membuat Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono khawatir, jika tak diredam, tak menutup kemungkinan Perang Dunia Ketiga akan segera tayang. “Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah,” kata SBY, dalam unggahannya di X, dikutip Senin (19/1/2026). Meskipun meyakini perang dunia ketiga dapat dicegah, namun SBY menilai ruangnya semakin sempit. “Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit,” ucap dia.
Indonesia dan Kekuatan Negara Selatan
Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi menilai, kondisi ini menuntut ketegasan sikap Indonesia dalam mempertahankan politik nonblok. Salah satu keunggulan Indonesia di mata dunia adalah mampu membawa negara global south yang sering dipandang sebelah mata sebagai gerakan deeskalasi krisis global.
“Maka tidak ada kata lain ya, Indonesia sebagai kekuatan Non-Blok dan memiliki semangat di dalam kekuatan selatan, ya harus menyuarakan ini, menolak intervensi (Amerika Serikat) dan meminta agar masalah diselesaikan secara damai atau dengan diplomasi,” ucap Yon kepada, Senin.
Indonesia masih bisa mendorong negara-negara besar untuk memikirkan nasib negara selatan yang paling terdampak dalam pusaran konflik global. Seperti pepatah “gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah.” Hal senada disampaikan Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Ahmad Khoirul Umam. Dia mengatakan, Indonesia harus bersikap tegas secara prinsip namun cerdas secara strategi.
Tegas dalam mendorong deescalation, perlindungan warga sipil, dan penghormatan hukum internasional, karena preseden “kekuatan mengalahkan aturan” akan selalu merugikan negara menengah dan berkembang dalam hal ini adalah negara selatan-selatan. “Namun pada saat yang sama, Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam retorika blok yang justru menyempitkan ruang manuver diplomatik,” ucapnya.
Mempertahankan Politik Bebas Aktif
Selain gerakan nonblok dan kekuatan negara global south, Indonesia juga lihai bermain dalam politik luar negeri bebas aktif yang bisa dijadikan pendorong upaya perdamaian. Umam mengatakan, politik luar negeri bebas-aktif bukan berarti netral dan diam. Bebas-aktif adalah strategi untuk tetap berdaulat dalam dunia yang makin berbahaya.
“Aktif menjaga perdamaian, sambil memperkuat ketahanan nasional agar Indonesia tidak terseret arus konflik global yang kian liar,” katanya. Indonesia dinilai punya reputasi sejarah yang baik dalam menjalankan politik bebas-aktif ini. Salah satunya Konferensi Asia-Afrika pada 1955 yang mengumpulkan belasan kekuatan negara-negara dunia ketiga ketika terjadi perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.
Indonesia saat itu berhasil menjadi tuan rumah yang baik untuk menampung aspirasi yang melahirkan resolusi yang dinamakan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi hak dasar manusia, integritas dan kedaulatan negara, persamaan hak semua suku dan bangsa, dan asas kebersamaan. Dalam konteks saat ini, Indonesia melalui organisasi kawasan seperti ASEAN, OKI/OIC, dan PBB, Indonesia dapat memainkan peran bridge-builder dan honest broker, setidaknya dalam isu kemanusiaan dan pencegahan eskalasi lebih lanjut.
“Indonesia mungkin tidak bisa menghentikan perang besar sendirian, tetapi Indonesia bisa ikut mempersempit peluang terjadinya perang,” ucap Umam.
