Komunikolog Indonesia Gelar Dialog dengan Jusuf Kalla: Soroti Penurunan Kualitas Komunikasi Publik dan Isu Global
Jakarta – Sekelompok akademisi dan praktisi komunikasi yang tergabung dalam Komunikolog Indonesia baru-baru ini menggelar pertemuan dialogis tertutup dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Acara yang berlangsung di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2026, menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu krusial yang dihadapi bangsa, mulai dari kualitas komunikasi publik pemerintah hingga dinamika geopolitik global.
Pertemuan yang berlangsung hingga menjelang waktu berbuka puasa ini dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka di bidang komunikasi, antara lain Emrus Sihombing, Prof. Gun Gun Heryanto, Effendi Gazali, Suko Widodo, Prof. Lely Arrianie, Hasrullah, Prof. Marlinda, Prof. Soraya. Uniknya, diskusi ini juga diramaikan oleh kehadiran dua komika, Mo Sidik dan Adriano Qalbi, yang menunjukkan upaya untuk merangkul berbagai perspektif dalam membedah isu-isu kompleks.
Kritik Terhadap Penurunan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah
Salah satu poin utama yang diangkat dalam dialog tersebut adalah keprihatinan mendalam para komunikolog terhadap penurunan kualitas komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Koordinator Komunikolog Indonesia, Suko Widodo, yang juga merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi, sebagaimana yang kerap dilakukan sebelumnya dengan Jusuf Kalla.
“Kami ingin pemerintahan ini berhasil. Tetapi hampir semua kami sependapat bahwa terjadi penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang dapat dipahami rakyat. Ini perlu diperbaiki bersama agar pemerintahan dan bangsa kita berhasil,” ujar Suko Widodo, menekankan bahwa para komunikolog sejatinya memiliki harapan besar agar pemerintahan berjalan sukses.
Penurunan kualitas komunikasi ini dirasakan dapat menghambat penerimaan informasi oleh masyarakat, menciptakan kesalahpahaman, dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah. Para komunikolog meyakini bahwa komunikasi publik yang efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat adalah kunci keberhasilan sebuah pemerintahan.
Dinamika Geopolitik Global dan Peran Indonesia
Selain isu domestik, diskusi juga merambah pada dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Prof. Gun Gun Heryanto, seorang pengamat komunikasi politik, menyampaikan bahwa para komunikolog ingin mendengar langsung pandangan Jusuf Kalla mengenai isu-isu internasional, khususnya terkait upaya perdamaian di tengah berbagai konflik yang sedang berlangsung.
Salah satu isu global yang menjadi sorotan adalah keterlibatan Indonesia dalam kerja sama yang berkaitan dengan isu Palestina. Terdapat perdebatan di masyarakat mengenai efektivitas dan relevansi kerja sama tersebut. Dalam konteks ini, para komunikolog mengusulkan adanya batasan waktu yang jelas untuk mengevaluasi kerja sama tersebut.
“Presiden sudah menyampaikan bahwa jika BOP tidak sejalan dengan visi Indonesia, maka Indonesia bisa keluar. Kami menyarankan adanya deadline. Misalnya dua minggu ke depan tidak ada langkah konkret menuju perdamaian Palestina, maka Indonesia sebaiknya mempertimbangkan keluar,” ujar Prof. Gun Gun Heryanto, merujuk pada usulan pemberian tenggat waktu dua minggu bagi kerja sama tersebut.
Usulan ini mencerminkan keinginan agar Indonesia dapat bersikap lebih tegas dan strategis dalam menjalin kerja sama internasional, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional dan upaya perdamaian global.
Agenda Lanjutan dan Harapan Kolaborasi
Ke depannya, Komunikolog Indonesia berencana untuk terus melanjutkan diskusi dengan berbagai tokoh bangsa lainnya. Rencana ini mencakup pertemuan dengan akademisi Prof. Hotman Siahaan dan budayawan terkemuka, Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus.
“Diskusinya santai, terbuka. Bahkan ada praktisi komunikasi dari kalangan seniman seperti stand-up comedian. Harapannya makin banyak pihak yang ikut berdialog,” kata Prof. Gun Gun Heryanto, menggambarkan suasana dialog yang inklusif dan terbuka.
Para komunikolog menegaskan komitmen mereka untuk terus memberikan masukan yang konstruktif dan kritis demi mendukung keberhasilan pemerintahan di tengah tantangan nasional dan global yang kian hari semakin kompleks.
Isu Kemanusiaan dan Program Prioritas Pemerintah
Dalam pertemuan tersebut, isu-isu krusial lainnya juga turut diangkat. Prof. Lely Arrianie menyoroti maraknya kekerasan terhadap aktivis di Indonesia, termasuk kasus penyiraman air keras yang menurutnya harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, termasuk aktor intelektual di baliknya.
“Jangan hanya berhenti pada narasi atau retorika. Kasus teror seperti kepala babi busuk saja sampai sekarang belum jelas pengusutannya,” tegas Prof. Lely Arrianie, menggarisbawahi pentingnya penuntasan kasus secara komprehensif.
Selain itu, Emrus Sihombing juga memberikan perhatian khusus pada dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mendesak pemerintah untuk segera membuka data secara transparan, termasuk terkait dugaan praktik “ternak yayasan” dalam pelaksanaan program tersebut.
“BGN sendiri sudah menyebut ada penyimpangan dalam bentuk ternak yayasan. Maka sebaiknya segera disampaikan yayasan mana saja yang terlibat agar masyarakat tidak berspekulasi,” ujar Emrus Sihombing, menekankan pentingnya transparansi untuk mencegah spekulasi publik.
Dampak Ekonomi Global dan Sikap Kritis yang Konstruktif
Isu ekonomi global juga menjadi perhatian serius dalam diskusi. Hasrullah, seorang peneliti komunikasi, menilai bahwa konflik yang melibatkan Israel dan Iran berpotensi besar memberikan dampak signifikan pada kondisi ekonomi global, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Ketidakstabilan di Timur Tengah seringkali berujung pada fluktuasi harga komoditas energi dan rantai pasok global, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi domestik.
Effendi Gazali, seorang komunikolog lainnya, menambahkan bahwa para komunikolog memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan pemerintah, namun tetap akan mempertahankan sikap kritis yang konstruktif. Sikap kritis ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan yang dijalankan.
Ia juga menyinggung pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar para pembantunya tidak memberikan laporan yang bersifat “asal bapak senang” (ABS). Hal ini menunjukkan adanya dorongan untuk menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan transparan, di mana masukan yang diberikan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
“Kami menyambut baik ajakan Presiden agar tidak ada laporan ABS. Jadi ketika berbicara kepada presiden jangan menjadi ‘kucing basah’,” pungkas Effendi Gazali, mengutip metafora yang digunakan untuk menggambarkan pentingnya kejujuran dalam penyampaian laporan.
Diskusi ini menegaskan peran penting para komunikolog dalam memberikan masukan berharga bagi pembangunan bangsa, baik dalam ranah komunikasi publik maupun dalam merespons tantangan global.
