Pendidikan di Dekai Terancam Lumpuh Akibat Konflik, Mahasiswa Desak Zona Aman di Sekolah
Situasi pendidikan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, kini menghadapi krisis yang memprihatinkan. Rentetan konflik bersenjata yang terus bergejolak telah memaksa aktivitas belajar mengajar terhenti total, meninggalkan generasi muda dalam ketidakpastian masa depan. Menanggapi kondisi yang kian memburuk ini, Komunitas Pelajar Mahasiswa Yahukimo (KPMY) mengambil inisiatif dengan menggelar audiensi di tiga sekolah besar di wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian dan desakan agar hak dasar anak-anak Papua untuk mengenyam pendidikan dapat segera dipulihkan.
Audiensi yang dilaksanakan pada Senin (9/2/2026) ini menyasar institusi pendidikan yang menjadi representasi keresahan dunia pendidikan di Yahukimo, yaitu SMK Negeri 2 Yahukimo, SMA Negeri 1 Yahukimo, dan SMP YPPGI Dekai. Melalui pertemuan ini, para mahasiswa secara langsung menyampaikan keprihatinan mendalam atas lumpuhnya proses belajar-mengajar akibat suara bising senjata yang telah merampas masa depan anak-anak Papua. Gedung-gedung sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu kini hanya menjadi saksi bisu ketakutan yang dirasakan oleh para guru dan siswa.
Trauma Psikologis dan Ketakutan Melumpuhkan Aktivitas Belajar
Intensitas kontak tembak yang fluktuatif di sekitar pemukiman warga telah menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi seluruh komponen pendidikan. Siswa mengalami trauma hebat, membuat banyak orang tua memilih untuk melarang anak-anak mereka pergi ke sekolah karena dihantui kekhawatiran akan keselamatan jiwa. Para guru pun tidak luput dari tekanan mental yang luar biasa, yang pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan tugas profesional secara maksimal.
Ketua KPMY, Edius Bayage, dalam pernyataannya menegaskan bahwa dunia pendidikan harus segera dipulihkan. Ia menekankan pentingnya komitmen perdamaian dari semua pihak yang bertikai. Konflik yang terus berkepanjangan hanya akan melahirkan generasi yang tertinggal dalam kualitas sumber daya manusia, sebuah kerugian besar bagi masa depan Provinsi Papua Pegunungan.
“Audiensi ini kami lakukan agar proses belajar-mengajar terus berjalan dan konflik di wilayah sekolah harus dihentikan,” ujar Edius, menggarisbawahi urgensi pemulihan pendidikan.
Desakan untuk Deklarasi Zona Netral dan Perlindungan Guru
Para mahasiswa dalam audiensi tersebut secara tegas mendesak pemerintah daerah, TNI, Polri, dan TPNPB-OPM untuk segera mendeklarasikan sekolah sebagai zona netral yang bebas dari segala bentuk aktivitas militer. Guru, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, adalah warga sipil murni yang tidak memiliki kaitan dengan konstelasi politik maupun konflik bersenjata yang terjadi di wilayah tersebut.
Selain itu, kerusakan fasilitas pendidikan akibat dampak perang juga menjadi sorotan tajam. Fasilitas yang rusak menghambat akses layanan publik jangka panjang dan memperburuk kondisi pendidikan. KPMY juga menuntut adanya perlindungan hukum dan fisik bagi para guru agar mereka bersedia kembali ke ruang-ruang kelas dan menjalankan tugas mendidik tanpa rasa takut.
Edius Bayage menegaskan, “Guru harus dilindungi agar bisa menjalankan tugas mendidik anak-anak Yahukimo tanpa rasa takut.” Transformasi sosial di Yahukimo mustahil tercapai jika sarana mencerdaskan anak bangsa justru dijadikan pangkalan keamanan atau medan pertempuran.
Pendekatan Keamanan Berbasis Perlindungan Sipil sebagai Solusi
Sebagai solusi atas krisis pendidikan yang melanda Dekai, KPMY mengusulkan pendekatan keamanan yang berbasis pada perlindungan sipil. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurai benang kusut yang melingkari permasalahan pendidikan di wilayah tersebut. KPMY juga mendorong masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam menjaga ekosistem belajar yang inovatif dan efektif, meskipun di tengah situasi yang sulit.
Sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman kolektif di lingkungan institusi pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama, melampaui kepentingan kelompok mana pun, demi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.
Harapan besar kini tertumpu pada semua pihak yang memegang senjata agar segera menahan diri dan menghormati hak asasi anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan.
“Kami mengajak semua pihak peduli terhadap pendidikan di sekitar kita karena ini adalah investasi jangka panjang daerah,” pungkas Edius, menutup pernyataannya dengan harapan akan adanya kepedulian kolektif terhadap masa depan generasi muda Yahukimo.
