JAKARTA – Perubahan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak global serta mengurangi pasokan bahan bakar. Dalam situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah dan pelaku industri otomotif diminta untuk bekerja sama dalam mewujudkan target tersebut.
Krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz menjadi peringatan bahwa ketahanan energi nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Menurut para ahli, transisi ke kendaraan listrik bisa menjadi strategi utama bagi Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” ujar Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, dalam pernyataannya.
Namun, percepatan transisi menuju kendaraan listrik tidak akan mudah tanpa kontribusi dari pelaku industri otomotif yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menambahkan bahwa krisis BBM seharusnya menjadi kesempatan bagi produsen otomotif untuk memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia.
“Peran automaker akan sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia. Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan permintaan EV. Dengan respons cepat terhadap peralihan ke EV, kita dapat melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi yang lebih kuat,” kata Dwi.
Selama ini, pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung hanya fokus pada hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai. Namun, hal ini belum diimbangi dengan percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Ekspansi tambang nikel yang masif telah menyebabkan deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di beberapa wilayah, termasuk Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.
“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya. Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Andi.
Kendaraan listrik memiliki efisiensi biaya yang signifikan, yaitu 2-3 kali lebih murah per kilometer dibandingkan kendaraan BBM konvensional. Hal ini terutama karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global. Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20 persen dari APBN.
Tidak hanya untuk kendaraan pribadi, Dwi Wulan menyarankan agar elektrifikasi juga dilakukan untuk transportasi publik. Investasi besar-besaran dalam sektor ini akan menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi. Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainnya menjadi kunci untuk memastikan transisi energi tidak hanya rendah karbon, tetapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” tambah Andi.
Akselerasi beralih ke Electric Vehicle di Indonesia harus memperhatikan perbaikan di sektor hulu. Dengan prinsip “fast but not reckless”, percepatan produksi kendaraan listrik harus disertai komitmen dan upaya nyata dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam agar tidak menimbulkan masalah.
Andi menyarankan pemerintah untuk memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.
“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” ujar Andi.
Dwi Wulan menambahkan, perusahaan otomotif juga perlu memiliki komitmen tata kelola. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” tegas Dwi.
