Indonesia Siap Jadi Pelopor Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza
Laporan dari media-media Israel mengindikasikan kesiapan Indonesia untuk menjadi negara pertama yang berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang rencananya akan dikerahkan ke Jalur Gaza. Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan berperan dalam aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza, khususnya selama periode gencatan senjata Tahap II yang diinisiasi oleh pemerintahan Trump.
Informasi awal mengenai hal ini pertama kali dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Israel, KAN News, pada Senin malam. Sejak awal, Indonesia telah disebut-sebut sebagai salah satu negara potensial yang akan bergabung dalam ISF, bersama dengan Uni Emirat Arab, Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan negara-negara lainnya. Namun, hingga kini, belum ada negara lain selain Indonesia yang secara resmi menyampaikan rencana konkret untuk mengerahkan pasukannya.
Menurut laporan tersebut, pasukan Indonesia diperkirakan akan tiba di Gaza dalam beberapa minggu mendatang. Pengerahan ini akan dilakukan tidak lama setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington untuk menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada 19 Februari.
Baik ISF secara umum maupun kontribusi Indonesia secara spesifik, dilaporkan tidak akan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Hamas atau melakukan pelucutan senjata secara proaktif. Sebaliknya, peran mereka lebih difokuskan pada pengawasan garis gencatan senjata yang ada serta menangani isu-isu terkait perbatasan. Sebagai contoh, tentara Indonesia diharapkan akan ditempatkan untuk mengawasi beberapa garis pertahanan di wilayah Khan Yunis dan Rafah, yang berada di Gaza bagian selatan.
Anggota sayap militer Hamas yang bersenjata mengambil bagian dalam upacara penyerahan sandera selama gencatan senjata baru-baru ini. – (EPA)
Meskipun demikian, rencana pengerahan pasukan ini masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang perlu diselesaikan. Salah satu isu krusial adalah penetapan aturan keterlibatan (rules of engagement) apabila terjadi kontak antara Hamas dengan pasukan Indonesia yang tergabung dalam ISF. Selain itu, masih ada pertanyaan mengenai jumlah pasti personel Indonesia yang akan dikirimkan, negara-negara lain yang akan mengikuti jejak Indonesia, serta jadwal pasti pengerahan tersebut.
Lebih lanjut, jika Hamas tidak memulai proses pelucutan senjata yang serius pada awal Mei – sesuai dengan batas waktu 100 hari yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump – maka masa depan ISF menjadi tidak jelas. Ada kemungkinan bahwa ISF akan dihentikan, atau Israel akan kembali melancarkan operasi darat berskala besar di Gaza.
Kesiapan TNI AD dan Koordinasi Internal
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa TNI AD tengah dalam proses persiapan personel untuk dikirim sebagai bagian dari pasukan Board of Peace di wilayah konflik Gaza, Palestina. Jenderal Maruli menyatakan bahwa proses koordinasi terkait penugasan pasukan perdamaian ini masih terus berjalan.
Menurutnya, penentuan jumlah dan jenis personel yang dibutuhkan akan ditetapkan setelah adanya arahan resmi dari pihak yang mengkoordinasikan misi di Gaza. Keputusan tersebut kemudian akan diteruskan kepada Markas Besar (Mabes) TNI dan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad).
“Itu kan masih terus berjalan ya. Jadi, kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinasikan di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu nanti ke Mabes AD, membutuhkan personel yang berkarakter apa, nanti kami siapkan,” jelas Jenderal Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (9/2/2025).
Meskipun lokasi penugasan secara pasti belum ditentukan, Jenderal Maruli memastikan bahwa persiapan awal di internal TNI AD telah dimulai. Fokus utama persiapan personel adalah pada pembentukan karakter yang sesuai untuk pasukan perdamaian, termasuk penguatan unsur kesehatan.
Kondisi pasukan TNI yang bertugas sebagai UNIFIL kala diserang militer Zionis Israel (IDF) di Naquora, Lebanon Selatan, Kamis (10/10/2024) pagi waktu setempat. – (.co.id)
Terkait dengan lokasi penugasan, baik ke Gaza maupun Lebanon, Jenderal Maruli menekankan bahwa keputusan akhir tidak berada di tangan TNI AD. “Lebih baik bertanya ke Mabes TNI. Kalau kami hanya penyiapan pasukan saja,” ujarnya.
Estimasi jumlah personel yang disiapkan saat ini masih bersifat perkiraan dan belum final. Kekuatan pasukan yang tengah dipersiapkan berpotensi mencapai satu brigade, yang setara dengan tiga batalyon. “Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 (personel) mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ungkap Jenderal Maruli. Ia juga belum dapat memastikan kapan pengiriman pasukan akan dilakukan.
Jaminan Presiden dan Prinsip Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sejumlah jaminan dalam pertemuan dengan para ulama dari berbagai organisasi Islam dan pesantren. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan menarik diri dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) jika misi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH Muhammad Cholil Nafis menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, MUI menyampaikan permohonan agar pengiriman pasukan dari Indonesia ke Palestina, khususnya Gaza, tidak bertujuan untuk menyerang Hamas atau para pejuang kemerdekaan Palestina.
“Nah Presiden (Prabowo) berjanji bahwa pasukan yang dikirim adalah pasukan perdamaian, tidak akan melakukan penyerangan apalagi pemukulan terhadap para pejuang kemerdekaan Palestina termasuk juga kepada Hamas, beliau berjanji itu, ini hanya pasukan perdamaian saja,” kata Kiai Cholil kepada awak media pada Selasa (3/2/2026) malam. Jaminan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga prinsip kemanusiaan dan kedaulatan bangsa dalam setiap misi internasional yang diikutinya.
