Gubernur DKI Jakarta Tindak Lanjuti Iklan Film yang Dinilai Sensitif
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk mencopot seluruh baliho iklan film Aku Harus Mati di sejumlah titik di Ibu Kota.
Pramono menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari wakil koordinator staf khusus dan juga Kepala Dinas Diskominfotik. Selanjutnya, pihaknya melakukan koordinasi dengan KPI DKI Jakarta, Satpol PP, serta biro iklan. Akibatnya, baliho tersebut telah diturunkan.
“Prinsipnya adalah ini tidak boleh terulang kembali, yang seperti-seperti ini hanya untuk menarik publik kemudian memasang iklan yang sensitif dan ini berdampak bagi masyarakat, maka ini tidak boleh terulang kembali,” ujarnya.
Iklan Meresahkan
Pramono menyatakan bahwa ia tidak ingin ada lagi iklan yang dinilai sensitif dan menimbulkan keresahan di ruang publik. Menurutnya, iklan-iklan semacam ini dapat memengaruhi masyarakat luas, terutama anak-anak. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memantau situasi dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Iklan Promosi di 3 Lokasi Pemasangan Dicopot
Iklan film yang dirilis bertepatan dengan peringatan Hari Film Nasional pada 2 April 2026 menuai protes karena dianggap terlalu menyeramkan dan tidak ramah anak. Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Satpol PP dan biro iklan terkait langsung menertibkan materi promosi yang bermasalah.
Adapun iklan di tiga titik yang telah ditindak berada di Jalan Puri Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat; Jalan Daan Mogot Km 11 (Jembatan Gantung), Kota Administrasi Jakarta Barat; dan Pos Polisi Perempatan Harmoni, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga kenyamanan warga di ruang publik.
“Total ada tiga lokasi yang sudah kami tertibkan, yaitu dua lokasi berbentuk banner dan satu lokasi videotron. Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau situasi di lapangan dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Kami juga terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan penanganan di titik-titik lainnya,” tegasnya.
Ruang Publik Harus Nyaman
Yustinus menambahkan bahwa ruang publik harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua kalangan, termasuk anak-anak. Karena itu, setiap materi komunikasi di ruang publik perlu memperhatikan aspek kepatutan dan dampak psikologis bagi masyarakat luas.
“Pemprov DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas jika masih ditemukan iklan serupa. Langkah penertiban ini diharapkan dapat meredakan keresahan warga sekaligus menjaga ketertiban serta kualitas ruang publik di Jakarta,” ujarnya.
