Pemkot Bogor Pastikan Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan kebijakan bahwa sekolah tatap muka akan tetap dilaksanakan selama masa efisiensi energi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Herry Karnadi, yang menyatakan bahwa tidak ada kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring dalam sistem pendidikan di kota tersebut.
Menurutnya, kegiatan belajar mengajar dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) akan terus berlangsung secara langsung. ”Tidak ada kebijakan sekolah jarak jauh,” ujarnya pada Senin, 30 Maret 2026.
Kebijakan ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), yang menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk kembali memberlakukan pembelajaran daring sebagai strategi penghematan energi. Herry menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kualitas literasi dan numerasi siswa, yang dinilai lebih efektif melalui interaksi langsung di sekolah.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan sekolah tatap muka harus diiringi dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah efisiensi energi yang dilakukan secara internal oleh setiap sekolah. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan fasilitas listrik dan sarana penunjang lainnya tanpa mengganggu jam pelajaran. Ia juga meminta pihak sekolah untuk memaksimalkan penggunaan ruang kelas dan memastikan kenyamanan siswa dalam belajar secara luring.
Sebelumnya, Pemkot Bogor sempat mengkaji pemberlakuan sekolah daring. Namun, berdasarkan keputusan pemerintah pusat, kebijakan sekolah jarak jauh tidak berlaku bagi sektor pendidikan.
Penyesuaian Kebijakan WFH untuk ASN
Selain itu, Pemkot Bogor tetap akan melakukan penyesuaian kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya. Penyesuaian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat menyusul kebijakan efisiensi penggunaan energi di tengah kondisi geopolitik yang sedang terjadi saat ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menjelaskan bahwa Pemkot akan segera melakukan pemetaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memungkinkan untuk menerapkan WFH tanpa mengganggu pelayanan publik.
Menurut dia, implementasi WFH ini akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, Pemkot akan terus berupaya menguatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pelaksanaan WFH ini dapat berlangsung dengan efisien.
Tantangan dan Strategi Efisiensi Energi
Efisiensi energi menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah saat ini. Untuk itu, seluruh instansi dan lembaga diwajibkan menyesuaikan operasionalnya agar tidak mengonsumsi energi secara berlebihan.
Beberapa langkah yang diambil antara lain pengurangan penggunaan lampu dan alat elektronik yang tidak diperlukan, serta pengoptimalan penggunaan sumber daya yang sudah ada. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa semua kebijakan tidak mengganggu layanan masyarakat.
Dengan demikian, Pemkot Bogor berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan dan pelayanan publik, meskipun dalam situasi efisiensi energi yang ketat.
