JAKARTA – Pengamat politik Arifki Chaniago menilai perpindahan sejumlah kader dari partai-partai besar seperti Partai NasDem dan Golkar ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan sekadar fenomena migrasi biasa, tetapi juga mencerminkan pengaruh yang signifikan dari Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, kader-kader tersebut misalnya, dari NasDem ada Ahmad Ali, Bestari Barus, dan kabar tentang Rusdi Masae yang juga ikut bergabung dengan PSI. Sementara dari Partai Golkar, Wayan Suyasa dilantik sebagai Ketua DPD PSI Bali. Mereka dianggap akan berpengaruh terhadap kader-kader lain di partai masing-masing.
“Perpindahan kader potensial dari partai lain ke PSI tentu sulit dilakukan oleh partai kecil tanpa dukungan figur mantan presiden,” ujar Arifki dalam keterangan tertulis pada Senin (26/1/2026).
Arifki membaca bahwa keberadaan Jokowi di sekitar PSI menciptakan situasi yang tidak lazim dalam peta kepartaian. Dalam pengalaman elektoral, partai kecil sering menghadapi keterbatasan sumber daya, jaringan, dan kepercayaan pemilih. Namun, PSI dinilai memiliki peluang melompati hambatan struktural tersebut karena didukung figur mantan presiden.
“Ini seperti jalan pintas yang sah secara politik. Partai kecil biasanya harus berjuang lama untuk mendapatkan pengakuan, tetapi ketika langsung ditopang mantan presiden, posisi tawarnya otomatis naik. Itu pilihan yang realistis, bukan spekulatif,” kata Arifki.
Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini, fenomena ini tidak hanya terkait ideologi atau agenda regenerasi, tetapi juga kalkulasi rasional elite dalam membaca arah kekuasaan ke depan.
“Banyak kader tidak sedang pindah rumah, tetapi pindah kendaraan. Mereka melihat PSI sebagai jalur alternatif yang dinilai memiliki mesin politik dan pengemudi yang jelas,” ujarnya.
Arifki mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, figur mantan presiden hampir selalu menjadi jangkar elektoral partai. PDI Perjuangan bertumpu pada figur Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat tumbuh dalam bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono, sementara Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan Abdurrahman Wahid.
“Figur seperti Jokowi tidak bisa direplikasi. Karena itu, strategi membangun politik alternatif melalui partai kecil dengan dukungan mantan presiden menjadi sesuatu yang sulit ditiru partai lain,” katanya.
Dia menilai jika Jokowi benar-benar mengambil peran strategis penuh di PSI, misalnya sebagai dewan pembina, maka ukuran keberhasilan partai tersebut tidak cukup hanya lolos ke parlemen. PSI, menurutnya, dituntut untuk naik kelas menjadi partai papan menengah dalam satu siklus pemilu agar politik alternatif yang dibangun memiliki daya saing nyata.
“Kalau hanya lolos parlemen, itu seperti membuka bandara tetapi tidak punya rute strategis. Politik alternatif membutuhkan kapasitas kekuasaan, bukan sekadar eksistensi simbolik,” ujarnya.
PSI juga dipandang berpotensi menjadi kendaraan politik utama bagi Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029, baik untuk kembali mendampingi Prabowo Subianto maupun membuka skenario pencalonan lain. Di sisi lain, kemunculan Partai Gerakan Rakyat yang lebih awal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai turut mempercepat dinamika konsolidasi partai-partai lain.
Kontestasi menuju 2029, menurut Arifki, tidak lagi dimulai menjelang pemilu, melainkan jauh lebih awal.
“Kereta 2029 sudah berjalan. Jokowi memilih tidak menunggu di peron, tetapi mungkin saja sedang menyiapkan jalur alternatif sejak dini,” katanya.
Dia menegaskan migrasi kader ke PSI menjadi sinyal bahwa politik nasional mulai bergerak dari politik loyalitas menuju politik realisme kekuasaan. Dalam konteks tersebut, Jokowi dinilai memiliki modal politik untuk mengubah partai kecil menjadi kekuatan politik yang kompetitif, meski efektivitasnya tetap akan diuji melalui proses elektoral.
