Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana: Refleksi Hari Perempuan Internasional dan Tantangan di Sumatera
Peringatan Hari Perempuan Internasional (HPI) yang diperingati setiap tanggal 8 Maret menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran dan kontribusi perempuan, khususnya dalam situasi krisis seperti bencana alam. Konsorsium PERMAMPU bersama jaringannya menggelar sebuah acara peringatan secara hybrid pada Sabtu, 7 Maret 2026, yang dihadiri oleh 312 perwakilan anggota PERMAMPU dan jaringan dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Tema yang diangkat, “Berbagi dan Belajar Bersama – Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender,” menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam upaya penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
Ela Hasanah, mewakili INKLUSI, dalam sambutannya menekankan bahwa pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan sangat krusial. Partisipasi aktif perempuan dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan, menjadi kunci untuk memastikan respons yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan berpihak pada semua kalangan.
Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menyoroti dampak bencana yang seringkali lebih berat dan berlapis bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Kelompok ini meliputi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta perempuan dan keluarga dari kelompok minoritas agama atau suku. Sayangnya, respons pemerintah dan dukungan relawan kerap kali bersifat seragam, kurang memenuhi standar kemanusiaan internasional seperti SPHERE Standards, dan cenderung lebih fokus pada pemulihan infrastruktur fisik daripada kebutuhan spesifik para penyintas.
“Dalam penanganan bencana kali ini, Konsorsium PERMAMPU berupaya menyajikan respons yang lebih peka terhadap penyintas perempuan dan kelompok rentan lainnya,” ujar Dina. “Ini dilakukan melalui penyediaan data terpilah yang akurat, menjangkau kelompok rentan yang seringkali terabaikan, serta memberikan bantuan yang spesifik dan strategis yang menyentuh aspek pemulihan trauma.”
Dina juga mengkritisi narasi yang dominan dalam situasi bencana yang cenderung memosisikan perempuan semata-mata sebagai korban yang pasif. Padahal, dalam realitasnya, perempuan seringkali menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan.
Kisah Inspiratif Ketangguhan Perempuan di Tengah Bencana
Kisah-kisah nyata dari perempuan akar rumput yang didampingi oleh anggota Konsorsium PERMAMPU seperti Flower Aceh, PESADA, dan LP2M, menjadi bukti nyata semangat solidaritas dan kerelawanan mereka. Mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga garda terdepan dalam respons tanggap darurat. Upaya mereka meliputi pengumpulan data terpilah, penyaluran bantuan, saling menguatkan dalam persaudarian, hingga advokasi kepada pemerintah agar responsif dalam penanganan bencana.
Nurbaeti, seorang staf lapangan Flower Aceh yang juga merupakan korban banjir di Aceh Tamiang, berbagi pengalamannya yang mengharukan. Di tengah amukan banjir yang merenggut rumah dan hartanya, ia berjuang menyelamatkan kedua anaknya dan orang tuanya, sementara terpisah dari suaminya. Meskipun mengalami trauma mendalam, Nurbaeti bangkit dan aktif membantu membuka dapur umum serta menyalurkan bantuan bagi warga di desanya. Ia mengungkapkan bahwa hati yang terluka dapat pulih ketika ia mampu membantu, berbagi, dan mengurus mereka yang membutuhkan.
Kisah serupa datang dari Evi, seorang aktivis kemanusiaan di Sumatera Barat. Sebagai seorang ibu dengan disabilitas, ia harus berjuang menyelamatkan anak-anaknya dan orang tuanya yang lansia dari terjangan banjir bandang. Evi juga sigap membantu warga di sekitarnya dengan menghubungkan rekan-rekannya di jaringan kemanusiaan untuk segera memberikan pertolongan.
Bencana banjir yang berulang dengan dampak yang semakin parah terus melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera. Di Lampung, misalnya, banjir besar terjadi pada tanggal 6 Maret 2026. Sementara itu, di Riau, tepatnya di Kampar dan Rohil, banjir seolah telah menjadi “kebiasaan” yang terjadi setiap lima tahun sekali. Ironisnya, meskipun berada di daerah yang rentan bencana, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah masih jauh dari memadai. Upaya mitigasi bencana oleh pemerintah, termasuk pengendalian kerusakan sumber daya alam, juga dinilai kurang serius.
“Di Aceh, bahkan di tengah situasi bencana, pemerintah masih menerbitkan lebih dari 20 izin pengolahan lahan hutan kepada perusahaan,” ungkap Dina. “Pemerintah terkesan lamban dalam melakukan tanggap darurat, dan masih banyak daerah yang minim kehadiran bantuan pemerintah. Sepertinya ada pandangan pemerintah dalam merespons bencana yang bergantung pada ‘leveling dampak bencana’, sehingga cenderung mengabaikan daerah-daerah lain yang tidak banyak korban jiwa dibandingkan daerah yang terdampak parah.”
Kritik terhadap Respons Pemerintah dan Seruan untuk Perubahan
Pengalaman pahit juga diungkapkan oleh MZ, seorang perempuan lajang berusia 23 tahun di Tapanuli Tengah. Ia menceritakan bagaimana upayanya meminta bantuan kepada aparat pemerintah untuk mengevakuasi ayah dan ibunya yang terjebak longsor justru dianggap remeh. Ia mendapat respons yang menyakitkan, “Kalian ini korban sedikit, masih ada banyak ratusan jiwa di tempat lain, jadi kalian tidak seberapa.”
Situasi ini mencerminkan kelemahan dalam respons pemerintah pusat yang menganggap bencana di Sumatera bukanlah bencana nasional. Akibatnya, penanganannya tidak sistematis, lambat, dan minim sumber daya yang dikerahkan. Alokasi anggaran pusat untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Sumatera pun sangat minim, hanya sebesar 56 triliun dari total usulan 205 triliun. Angka ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menangani bencana di Sumatera secara komprehensif.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Konsorsium PERMAMPU dan jaringannya di Pulau Sumatera menyampaikan beberapa seruan penting:
Pengakuan Kapasitas Perempuan Akar Rumput: Perempuan Sumatera yang dampingan PERMAMPU, yang tergabung dalam Credit Union (CU) dan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput, telah menunjukkan kapasitas resiliensi yang luar biasa untuk bangkit dari keterpurukan dan bahkan aktif berpartisipasi membantu korban bencana.
Peningkatan Kesiapsiagaan Inklusif: Perempuan, kelompok rentan, dan keluarga mereka perlu terus berlatih dan mempersiapkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang cenderung berulang. Penting untuk membangun dan menguatkan organisasi akar rumput yang inklusif agar mampu bergerak dan menjadi tangguh menghadapi berbagai bentuk bencana.
Sistem Aksi Antisipatif Berbasis Komunitas: Pemerintah Desa didorong untuk membangun sistem aksi antisipatif terhadap potensi bencana (Aksi Merespon Peringatan Dini) yang berbasis komunitas. Pelibatan perempuan dan kelompok rentan di tingkat desa, dengan perhatian khusus kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan menyusui, sangatlah krusial.
Komitmen Penanganan Bencana Ekologis: Pemerintah Pusat dan Daerah diminta untuk sungguh-sungguh menangani bencana ekologis di Sumatera. Penanganan ini harus dilakukan secara sistematis dan paralel dengan upaya mitigasi serta konservasi lahan hutan. Partisipasi bermakna dari perempuan dan kelompok rentan harus dilibatkan, serta komitmen alokasi anggaran yang berpihak pada pemulihan dan rekonstruksi pasca-bencana Sumatera harus ditunjukkan secara nyata.
Peringatan HPI ini menjadi pengingat bahwa penanganan bencana yang efektif dan adil tidak dapat dipisahkan dari pengakuan dan pemberdayaan peran perempuan, serta perhatian serius terhadap kelompok rentan yang seringkali paling terdampak.
