Gejala Resentralisasi Politik dan De-desentralisasi Fiskal Mengemuka
Belakangan ini, publik dihadapkan pada dua gejala yang saling terkait namun kontradiktif: resentralisasi politik dan de-desentralisasi fiskal. Isu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta upaya efisiensi dan pembatasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi representasi nyata dari kecenderungan pemusatan kekuasaan politik dan keuangan ke tangan pemerintah pusat.
Pelaksanaan Pilkada melalui DPRD berpotensi besar mengikis ruang bagi calon alternatif di luar partai politik yang sedang berkuasa. Hal ini dapat membatasi keragaman pilihan publik dan memperkuat dominasi partai-partai besar. Di sisi lain, pengetatan defisit APBD, meskipun bertujuan untuk efisiensi, justru semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini menjadi tantangan serius di tengah upaya pemerataan pembangunan di berbagai daerah yang membutuhkan alokasi anggaran yang memadai.
Meskipun mungkin ada bantahan, sulit untuk mengabaikan kesan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang berupaya memperkuat kendali atas daerah. Tren ini sebenarnya telah terlihat sejak beberapa tahun lalu, terutama ketika pemerintah memaksakan konsep undang-undang sapu jagat atau omnibus law, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja dan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Kedua undang-undang tersebut telah mengurangi sejumlah kewenangan daerah. Salah satu dampak yang paling kentara adalah pemberian mandat kepada pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah (perda), khususnya yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Gejala resentralisasi dari sisi fiskal ini kemudian mulai merembet ke ranah politik.
Wacana Pilkada Melalui DPRD: Mengikis Hak Rakyat?
Munculnya wacana Pilkada tidak langsung, yang hanya melalui DPRD, menjadi sorotan utama. Gagasan ini secara terang-terangan memangkas hak suara rakyat dalam memilih pemimpin daerah mereka. Namun, perlu dicatat bahwa wacana ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru.
Pada tahun 2014, menjelang transisi kepemimpinan dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat menyepakati pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Akan tetapi, kebijakan kontroversial tersebut urung dilaksanakan karena Presiden SBY kala itu membatalkannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Partai Pemerintah Kompak Mendukung, PDIP Menolak
Kini, wacana Pilkada tidak langsung kembali digaungkan, terutama di era Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini bahkan berulang kali disampaikan oleh tokoh-tokoh partai politik pendukung pemerintah.
-
Partai Golkar: Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka membuka peluang formulasi baru dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk opsi melalui DPRD. Golkar bahkan mengusulkan konsep “setengah konvensi”, di mana survei publik dilakukan terlebih dahulu untuk menjaring kandidat, sebelum partai menawarkan calon tersebut kepada publik melalui mekanisme perwakilan. Bagi Golkar, Pilkada langsung bukanlah satu-satunya jalan demokrasi. Bahlil menyatakan, “Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya.”
-
Partai Amanat Nasional (PAN): Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, dengan tenang menyatakan bahwa usulan Pilkada melalui DPRD merupakan hal yang layak dipertimbangkan. Menurut Eddy, pengalaman satu dekade terakhir menunjukkan bahwa Pilkada langsung tidak steril dari masalah identitas politik, politik dinasti, dan terutama politik uang. Ia menambahkan, “Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan.”
-
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Narasi serupa juga dilontarkan oleh PKB. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, secara gamblang menilai Pilkada langsung tidak produktif. Di hadapan kader PKB Jawa Timur, Cak Imin berpendapat bahwa sistem pemilihan kepala daerah selama ini tidak efektif dan perlu dievaluasi sebagai bagian dari pembenahan demokrasi. “Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.
-
Partai Gerindra: Dukungan terhadap wacana ini semakin nyata dari Partai Gerindra. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan keterbukaan terhadap berbagai aspirasi dan pandangan terkait wacana perubahan sistem Pilkada, termasuk gagasan mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD. Gerindra menilai wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang telah berjalan. Prasetyo Hadi juga menyebutkan bahwa Gerindra telah melakukan kajian internal dan menemukan banyak sisi negatif dari Pilkada langsung, terutama terkait biaya politik yang sangat besar. “Ongkos politik untuk menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur itu sangat besar,” ujarnya.
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Berbeda dengan partai-partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan (PDIP), yang memiliki fraksi terbesar di DPR, secara tegas menolak usulan tersebut. Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa partainya lebih memilih pemilihan kepala daerah secara langsung daripada melalui DPRD. “Sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” kata Ganjar.
De-desentralisasi Fiskal: Menekan Ruang Gerak Daerah
Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat untuk menyamaratakan batas maksimal defisit APBD pada tahun 2026 dikhawatirkan akan semakin mengganggu keberlangsungan fiskal daerah. Hal ini diperparah dengan adanya penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD). Langkah ini menambah daftar kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menekan pemerintah daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026, batas maksimal defisit seluruh pemerintah daerah pada tahun 2026 ditetapkan seragam sebesar 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah. Sementara itu, batas maksimal kumulatif yang ditetapkan untuk APBD 2026 adalah 0,11% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebagai perbandingan, pada aturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 75/2024, batas maksimal defisit APBD 2025 masih ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah, berkisar antara 3,75% untuk daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi hingga 3,35% untuk daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menjelaskan bahwa batasan 2,5% tersebut bukanlah penyeragaman, melainkan batas atas. Ia menegaskan bahwa daerah masih dapat menetapkan defisit di bawah angka tersebut, dengan catatan maksimal 2,5%.
Namun, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai kebijakan ini akan menjadi pukulan tambahan bagi pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mengalami turbulensi sejak awal tahun akibat pemangkasan anggaran TKD. Anggaran TKD pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, yang berarti terjadi penurunan signifikan sebesar 19,8% dari outlook APBN 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.
Akhirnya, Herman memandang bahwa pemerintah daerah kini menghadapi dilema. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus berupaya keras agar defisit fiskal tidak membengkak di tengah pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah. “Pemda harus hati-hati karena mereka berhadapan dengan kebijakan pembangkasan yang melemahkan kapasitas fiskal mereka,” terangnya.
Herman berpendapat bahwa pemerintah pusat seharusnya tidak menyamaratakan batas maksimal defisit APBD, mengingat kapasitas fiskal setiap daerah berbeda-beda. Apalagi, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah terbaru yang tertuang dalam PMK Nomor 97/2025, terdapat sembilan provinsi yang mengalami penurunan kelas kapasitas fiskal daerahnya.
Dalam PMK tersebut, sebanyak 24 provinsi masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah dalam hal kapasitas fiskal. Salah satu contohnya adalah Provinsi DKI Jakarta, yang turun dari kategori Tinggi menjadi Rendah. “Dengan menyamaratakan menurut kami akan menyulitkan daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan pembiayaan atau pendanaan lebih untuk proses pembangunan di 2026 ini,” papar Herman.





