Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk segera mengatasi masalah hunian layak bagi masyarakat yang masih mendiami Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Upaya ini akan diwujudkan melalui program ambisius pembangunan 3 juta rumah.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah kunjungan Presiden Prabowo ke area padat permukiman di bantaran rel kereta api di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3/2026). Kunjungan ini memberikan gambaran langsung mengenai kondisi hunian yang perlu segera diperbaiki.
“Saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Lokasinya sangat strategis, hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari pusat kota Jakarta,” ujar Presiden Prabowo melalui akun Instagram resminya, Jumat (27/3/2026).
Presiden Prabowo menyatakan tekadnya untuk mempercepat realisasi pembangunan hunian yang layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ia berambisi besar untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki tempat tinggal yang memadai.
“Insya Allah, kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat. Menjadi tekad kuat saya untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Percepatan Program 3 Juta Rumah dan Tantangan Birokrasi
Sebelumnya, pemerintah memang telah memberikan sinyal kuat untuk mengakselerasi pembangunan dalam Program 3 Juta Rumah. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Presiden secara aktif menanyakan progres pembangunan yang dirasa belum bergerak secepat yang diharapkan di lapangan.
Hashim melaporkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah hambatan administratif di tingkat kementerian. “Terkait program ini, Presiden bertanya, mengapa pembangunan perumahan terkesan agak lambat? Kesan ini muncul di benak Presiden,” tutur Hashim saat acara Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Hashim, masalah birokrasi ini sebagian disebabkan oleh status Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang merupakan kementerian teknis baru. Kementerian ini baru berumur satu tahun. Sebelumnya, urusan perumahan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses transformasi kelembagaan ini, menurut Hashim, berdampak pada kecepatan eksekusi program di fase awal transisi.
“Saya jelaskan terus terang, ada masalah birokrasi. Kementerian perumahan ini kan kementerian baru, baru berjalan satu tahun. Namun, Presiden sangat menginginkan agar program ini berjalan cepat,” jelas Hashim singkat.
Meskipun demikian, Hashim meyakinkan bahwa akselerasi program akan tetap dilakukan. Strategi yang akan ditempuh adalah dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk memanfaatkan aset yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk mencapai target pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Kolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI)
Pemerintah telah menjalin kerja sama strategis dengan PT KAI untuk pemanfaatan aset. Aset-aset ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan hunian vertikal dengan konsep Transit-Oriented Development (TOD). Konsep ini menekankan integrasi hunian dengan sistem transportasi publik untuk memudahkan mobilitas warga.
Direktur Utama KAI, Bobhy Rasyidin, menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan ini. Akan dibangun sebanyak 14 menara hunian yang tersebar di empat kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
- Jakarta: Pemanfaatan aset di lokasi-lokasi strategis dekat dengan simpul transportasi publik.
- Bandung: Pengembangan kawasan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi perkotaan.
- Semarang: Pembangunan hunian vertikal yang mendukung mobilitas warga di pusat kota.
- Surabaya: Proyek hunian yang memanfaatkan lahan secara efisien di area perkotaan.
“Ekosistem ini bertujuan untuk menciptakan hunian yang dekat dengan transportasi publik, pemanfaatan lahan yang efisien, serta memfasilitasi mobilitas yang lebih mudah bagi masyarakat perkotaan,” ujar Bobhy Rasyidin. Konsep TOD ini diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuni melalui aksesibilitas dan fasilitas yang terintegrasi.
