Indonesia Tegaskan Komitmen Non-Finansial pada Board of Peace, Fokus pada Pasukan Perdamaian
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas membantah adanya komitmen finansial sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat yang dikabarkan akan disumbangkan Indonesia kepada Dewan Perdamaian atau yang dikenal sebagai Board of Peace. Pernyataan ini dilontarkan untuk meluruskan berbagai isu yang berkembang mengenai partisipasi Indonesia dalam forum yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Prabowo menjelaskan bahwa sejak awal, pemerintah Indonesia tidak pernah membuat komitmen finansial apa pun terkait keikutsertaan dalam Board of Peace. “Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dollar,” tegas Prabowo dalam sebuah diskusi bersama para jurnalis dan pakar. Rilis dari Badan Komunikasi (Bakom) RI pada Sabtu, 21 Maret 2026, mengutip pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, Prabowo mengemukakan bahwa Indonesia bahkan tidak tercatat dalam daftar pertemuan para donor pendiri (founding donors) yang diselenggarakan pada 19 Februari lalu. Ketidakhadiran Indonesia dalam forum penting tersebut menjadi bukti kuat bahwa pemerintah tidak terlibat dalam skema penyetoran dana yang disebut-sebut mencapai angka fantastis tersebut.
“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tetapi, Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” ujar Prabowo.
Fokus pada Kontribusi Non-Finansial dan Kemanusiaan
Sikap Indonesia, menurut Prabowo, sejak awal lebih diarahkan pada kontribusi non-finansial. Indonesia secara tegas menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam Board of Peace apabila kontribusinya berupa pengiriman pasukan perdamaian. Prioritas utama adalah untuk membantu menjaga keamanan warga di Gaza.
Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa komitmen mereka lebih berfokus pada peran kemanusiaan dan dukungan terhadap upaya perdamaian, bukan dalam bentuk iuran atau sumbangan dana tunai dalam jumlah besar. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ucap Prabowo, menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi secara konkret dalam misi perdamaian.
Memantau Perkembangan dan Potensi Kontribusi Lanjutan
Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi di Gaza. Indonesia juga membuka diri untuk mempertimbangkan kontribusi lanjutan apabila proses gencatan senjata berhasil tercapai dan tahap pembangunan kembali wilayah tersebut mulai berjalan.
Prabowo mengingatkan kembali bahwa Indonesia sebelumnya telah menunjukkan dukungannya terhadap Palestina melalui berbagai bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut mencakup pembangunan fasilitas kesehatan dan penyaluran bantuan melalui lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelas Prabowo, mengindikasikan potensi kerja sama di masa depan yang lebih luas.
Komitmen Realistis dan Berpihak pada Misi Kemanusiaan
Dengan penegasan ini, Prabowo secara definitif memastikan bahwa tidak ada komitmen pembayaran apa pun dari Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian. Pemerintah Indonesia, menurutnya, tetap teguh pada prinsip kontribusi yang realistis, sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan senantiasa berpihak pada misi kemanusiaan.
“Tidak ada komitmen sama sekali,” tegas Presiden RI, menutup diskusi mengenai isu sumbangan dana Board of Peace. Pernyataan ini menegaskan kembali posisi Indonesia yang mengutamakan aksi nyata dalam mendukung perdamaian dan kemanusiaan, alih-alih terlibat dalam komitmen finansial yang tidak sesuai dengan kapasitas dan prioritas negara.
Penegasan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan internasional, serta untuk mengklarifikasi persepsi publik mengenai peran dan komitmen Indonesia di kancah global, khususnya dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah.
