Perombakan Kepemimpinan Badan Gizi Nasional: Langkah Strategis di Balik Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah signifikan dengan merombak total jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sekitar satu setengah tahun. Keputusan yang diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 2 Juni 2026, ini bukan sekadar pergantian pejabat biasa. Di baliknya terdapat evaluasi mendalam terhadap tata kelola, disiplin pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), kualitas makanan, hingga efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam menjalankan program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat.
Perubahan kepemimpinan ini menandai dimasukinya fase baru pelaksanaan MBG. Jika tahap awal lebih berfokus pada perluasan cakupan layanan dan pembangunan jaringan dapur serta distribusi nasional, fase berikutnya tampaknya akan lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas tata kelola, pengawasan, dan ketepatan sasaran. Langkah ini menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo, mengingat MBG bukan hanya program unggulan, tetapi juga simbol utama janji politik yang diklaim sebagai instrumen krusial untuk membangun generasi emas Indonesia.
Evaluasi 1,5 Tahun Berujung Pergantian Pimpinan
Proses pergantian kepemimpinan di BGN berawal dari pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang dilakukan Presiden terhadap kinerja lembaga tersebut sejak berdiri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa BGN memegang posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui MBG. Oleh karena itu, lembaga ini dituntut memiliki tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Presiden terus menerima berbagai masukan selama satu setengah tahun terakhir, baik dari kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat, maupun penerima manfaat program. Dari proses evaluasi tersebut, lahirlah keputusan untuk melakukan pergantian total pada jajaran pimpinan BGN. Dadan Hindayana diberhentikan dari posisi Kepala BGN, bersama dengan dua wakil kepala, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pergantian ini bukan berarti menghentikan arah kebijakan MBG, melainkan upaya untuk memperkuat pelaksanaannya. “Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Prasetyo.
Catatan Penting Menjadi Dasar Perombakan
Beberapa catatan penting menjadi perhatian Presiden selama proses evaluasi. Prasetyo Hadi menyebutkan adanya persoalan terkait kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola organisasi, serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi inti program MBG. Hal ini krusial mengingat berbagai laporan mengenai kualitas makanan, pengelolaan dapur, dan efektivitas distribusi program MBG beberapa kali menjadi sorotan publik selama perjalanannya.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola,” ujar Prasetyo. Ia juga mengonfirmasi bahwa proses audit internal masih berlangsung, menandakan bahwa pergantian pimpinan ini adalah bagian dari proses pembenahan yang lebih luas di dalam tubuh BGN. “Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki,” tambah Prasetyo.
Respons DPR: Apresiasi dan Harapan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan BGN. Menurut Dasco, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mendengar berbagai masukan dari masyarakat, penerima manfaat program MBG, kementerian terkait, hingga DPR.
“Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR,” kata Dasco. Ia menilai pergantian Kepala BGN dan dua wakil kepala merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Dasco berharap pergantian kepemimpinan ini dapat menjadi momentum pembenahan internal agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses transisi. “Kami harapkan dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi layanan yang berlangsung selama ini,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program MBG, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Tata Kelola dan Koordinasi Lintas Lembaga Menjadi Sorotan Utama
Menanggapi pertanyaan mengenai faktor utama di balik pergantian pimpinan BGN, Dasco merujuk pada penjelasan Mensesneg Prasetyo Hadi, yang menyoroti aspek tata kelola organisasi dan koordinasi lintas kementerian yang dinilai masih perlu diperbaiki. “Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi,” ujar Dasco.
Dasco juga menilai penunjukan Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN merupakan keputusan yang tepat. Meskipun belum lama menjabat sebagai wakil kepala BGN, Nani dinilai aktif melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Laporan yang diterima DPR menunjukkan keterlibatan Nani dalam berbagai upaya pengawasan dan penertiban dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar. “Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” kata Dasco. Oleh karena itu, Dasco berpandangan keputusan Presiden mengangkat Nani sebagai pimpinan baru BGN sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan program.
DPR, melalui Komisi IX, akan segera berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk mengetahui langkah-langkah pembenahan organisasi yang akan diambil. “Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” kata Dasco. Mengenai berbagai laporan insiden dan persoalan selama pelaksanaan MBG, Dasco mengungkapkan bahwa DPR telah menyampaikan sejumlah masukan tertulis kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.
Fase Baru: Dari Ekspansi Menuju Penguatan Tata Kelola Program
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai penunjukan Nani S. Deyang akan memperkuat posisi politik lembaga tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama kepemimpinan baru adalah perbaikan tata kelola program MBG, mulai dari kualitas makanan hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.
Trubus melihat komposisi baru pimpinan BGN sebagai penguatan dukungan politik terhadap program unggulan pemerintah. Ia berpendapat Nani memiliki kedekatan politik dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto, sehingga dinilai memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan pimpinan sebelumnya. “Kalau saya melihat ini berarti secara politis lebih kuat. Karena itu kan Gerindra di belakangnya jadinya,” kata Trubus.
Meskipun demikian, Trubus menilai pengangkatan Nani tetap menyisakan perdebatan mengenai kebutuhan figur teknokrat dalam memimpin lembaga yang mengelola program berskala nasional. Menurutnya, tantangan yang dihadapi BGN lebih membutuhkan kapasitas manajerial dan teknokratis dibandingkan pendekatan politik. “Kalau harapannya kan teknokrat yang megang itu, bukan politisi. Itu kan politisi,” ujarnya.
Trubus memperkirakan kepemimpinan baru akan melakukan penataan ulang terhadap berbagai aspek yang selama ini menjadi sorotan publik maupun pemerintah, termasuk evaluasi terhadap mekanisme penyaluran program, sasaran penerima manfaat, hingga pengelolaan anggaran. Pekerjaan rumah pertama yang harus segera diselesaikan oleh Nani adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program MBG. Selama ini, pelaksanaan program masih terlalu terpusat di BGN, sementara pemerintah daerah belum memiliki peran yang cukup besar dalam pengawasan maupun pelaksanaan di lapangan. “Kolaborasi pusat dan daerah. Selama ini kan pusatnya ada di BGN itu dan daerah adalah kepala-kepala daerah itu untuk ikut bertanggung jawab pelaksanaan MBG itu,” katanya. Ia menilai pelibatan pemerintah daerah secara lebih aktif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di masing-masing wilayah.
Kualitas Makanan dan Keamanan Pangan Menjadi Prioritas Utama
Selain tata kelola kelembagaan, Trubus menilai persoalan kualitas makanan harus menjadi fokus utama pimpinan baru BGN. Ia menyinggung berbagai kasus yang muncul selama pelaksanaan program MBG, mulai dari dugaan keracunan makanan hingga penolakan makanan oleh penerima manfaat. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut terjadi karena pelaksanaan program selama ini lebih berorientasi pada pencapaian jumlah penerima dibandingkan kualitas layanan. “Persoalan-persoalan seperti keracunan, kualitas makanan, dan banyaknya makanan yang ditolak oleh posisi penerima kan itu juga menjadi isu utama untuk diselesaikan oleh yang baru ini,” ujarnya.
Trubus menambahkan bahwa laporan mengenai dugaan penyimpangan, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, hingga permasalahan di dapur penyedia makanan menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan perombakan kepemimpinan. “Ketika kemudian di lapangan banyak sekali praktik-praktik penyimpangan, praktik korupsi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, kemudian dapur SPPG juga banyak yang bermasalah, akhirnya yang terjadi mau tidak mau harus ada perombakan besar-besaran,” katanya.
Sorotan Terhadap Masuknya Unsur TNI dan Auditor
Trubus juga menyoroti masuknya Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Menurutnya, penunjukan perwira militer dalam program strategis pemerintah menunjukkan semakin besarnya keterlibatan unsur TNI dalam pelaksanaan program pembangunan. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memperkuat persepsi publik mengenai meningkatnya peran militer dalam program-program sipil pemerintah. “Sekarang banyak tentara yang terlibat di program-program strategis. Jadi isu mengenai peran TNI dalam pelaksanaan program itu akan semakin menguat,” ujarnya.
Di sisi lain, Trubus menilai penunjukan Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang pengawasan dan audit dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan program MBG. Keberadaan figur berlatar belakang auditor diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran program. “Dia kan orang auditing. Jadi pengawasan-pengawasan terhadap program MBG ini akan semakin diperkuat,” katanya.
Meski melihat adanya sejumlah upaya pembenahan melalui komposisi pimpinan baru, Trubus menekankan bahwa keberhasilan BGN pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan manajemen baru dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG.
