Menteri PU Kritik Lambatnya Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk
Nganjuk – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kekecewaannya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat meninjau lokasi proyek tersebut pada Sabtu (11/4), ia menemukan bahwa hanya 15 persen dari total pekerjaan yang telah selesai. Padahal, proyek ini seharusnya rampung pada Juni 2026.
Dody menyebut bahwa progres pembangunan di Nganjuk jauh tertinggal dibandingkan dengan yang ada di Surabaya dan Sampang. Ia merasa sangat geram karena tidak melihat komitmen serius dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini.
“Nganjuk sangat-sangat tertinggal ya. Mungkin 15 persen lah. Yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang, ngasih excuse kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar,” ujarnya ketika meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Surabaya, Minggu (12/4).
Ia mengungkapkan rasa curiga terhadap adanya aktivitas tidak sehat yang menghambat proses pembangunan. Menurut Dody, jajarannya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) tampaknya tidak ingin bertindak tegas terhadap penyedia jasa. Bahkan, ia mendengar kabar adanya setoran kepada pihak-pihak tertentu.
“Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada tim saya, tetapi ‘kan rumor. Saya enggak bisa buktikan. Namun, fakta yang saya dapatkan seperti kemarin terjadi dengan Nganjuk. Jadi, saya juga terlalu emosi,” tambahnya.
Dody menilai bahwa sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung Sekolah Rakyat belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program tersebut. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan sempat sangat emosional ketika melihat lambatnya progres pembangunan di lapangan.
Menurutnya, jika situasi tersebut terjadi ketika dirinya masih lebih muda, ia mungkin akan bereaksi lebih keras. Namun, ia menegaskan bahwa program prioritas presiden, terlebih yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem, tidak boleh diperlakukan secara sembarangan.
“Jengkel banget saya, janganlah, jangan main-main dengan program prioritas presiden, apalagi yang bertujuan menghapuskan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Pada kesempatan itu, Dody juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas menjalankan program pemerintah semestinya bekerja profesional dalam mendukung kebijakan presiden. Ia menilai bahwa para menteri maupun ASN pada dasarnya merupakan pembantu presiden yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Dody menyebut bahwa kekesalannya terhadap lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah sebenarnya telah muncul sejak sekitar dua bulan terakhir. Ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diharapkan Presiden Prabowo, agar bangunan Sekolah Rakyat dapat digunakan pada awal Juli 2026, dengan jadwal kontrak proyek yang tercantum sebelumnya.
“Dua bulan lalu saya baru temukan fakta. Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Ini jadi seolah-olah melawan perintah presiden. Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat, menurut Dody, merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Ia menilai program tersebut sebagai langkah besar yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak seharusnya disalahgunakan atau dijalankan secara tidak serius.
Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi menyeluruh serta menyiapkan langkah-langkah tegas dan terukur terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan proyek di lapangan.
Dody menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU dalam waktu dekat. Ia menilai pengawasan, arahan, dan pembinaan kepada penyedia jasa di lapangan masih sangat minim meski peringatan telah diberikan sejak sekitar dua bulan lalu.
Menurutnya, langkah evaluasi tersebut penting untuk memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai target. Pada kesempatan itu juga, Dody menyampaikan permohonan maaf atas emosinya saat peninjauan di Nganjuk, seraya menegaskan bahwa sebagai Menteri PU, dirinya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut.
