Defisit Anggaran Pemerintah pada Kuartal Pertama Tahun 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 240,1 triliun pada akhir Maret 2026. Angka ini setara dengan 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026.
Menurut Purbaya, defisit anggaran bukanlah hal yang mengejutkan. Ia menjelaskan bahwa anggaran pemerintah memang dirancang untuk mengalami defisit. “Ketika defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget. Memang anggaran kita di-desain defisit,” ujar dia.
Purbaya menambahkan bahwa defisit anggaran terjadi karena belanja pemerintah yang cukup besar selama tiga bulan pertama tahun ini. Meski begitu, ia menilai kondisi defisit saat ini berada dalam situasi normal. Ia juga memastikan bahwa pihaknya terus melakukan peninjauan terhadap pendapatan dan belanja negara sepanjang tahun. “Kami amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini,” kata dia.
Pertumbuhan Belanja Negara
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan belanja negara selama kuartal pertama tahun ini mencapai 31,4 persen. Jumlahnya senilai Rp 815,0 triliun atau setara 21,2 persen terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu sebesar 17,1 persen terhadap APBN.
Ia menyatakan bahwa pertumbuhan belanja negara ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan belanja yang meningkat, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penerimaan Pajak yang Menunjukkan Pertumbuhan
Selain itu, penerimaan pajak pada kuartal pertama tahun ini tumbuh sebesar 10,5 persen secara tahunan. Jumlahnya mencapai Rp 574,9 triliun hingga akhir Maret 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan pengelolaan pajak yang diterapkan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif.
Dengan adanya selisih antara pendapatan dan belanja negara, Kementerian Keuangan mencatat keseimbangan primer sebesar Rp 95,8 triliun. Keseimbangan primer ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk membiayai belanja negara tanpa harus terlalu bergantung pada utang.
Penutup
Dari data yang disampaikan, terlihat bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas anggaran sambil tetap melanjutkan program pembangunan. Dengan defisit yang terkendali dan pertumbuhan belanja serta penerimaan pajak yang positif, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik bagi rakyat.
