Ramadan-Lebaran di Tengah Perang: Mampukah Ekonomi Tumbuh 5%?

Momentum Ramadhan dan Idul Fitri 2026: Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Global

Tahun 2026 diperkirakan akan menjadi tahun yang menarik bagi perekonomian Indonesia, terutama dengan hadirnya momen musiman Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriyah. Periode ini secara tradisional menjadi puncak aktivitas ekonomi, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat. Namun, di tengah potensi pertumbuhan yang menjanjikan, terdapat pula tantangan signifikan yang perlu diantisipasi, termasuk dinamika geopolitik global dan isu domestik.

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengaruh Musiman

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 akan mencapai angka yang solid, yakni sekitar 5,05 persen. Angka ini sangat dipengaruhi oleh faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri. Secara teori, tiga bulan pertama tahun 2026 seharusnya mampu melampaui proyeksi tersebut. Namun, Bhima menggarisbawahi beberapa hambatan yang dapat membatasi konsumsi rumah tangga.

Salah satu faktor utama yang disorot adalah kecenderungan masyarakat untuk menahan belanja Tunjangan Hari Raya (THR). Alih-alih membelanjakannya, banyak yang memilih untuk menyimpannya sebagai tabungan. Kekhawatiran akan lonjakan harga energi dan pangan pasca-Idul Fitri diperkirakan menjadi pemicu utama dari perilaku menahan belanja ini. Jika belanja masyarakat tertahan, hal ini berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi tantangan ini, Bhima menyarankan pemerintah untuk fokus pada pengendalian inflasi, terutama selama periode mudik. Dengan stabilitas harga yang terjaga, masyarakat akan lebih percaya diri dalam menggunakan THR mereka, yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi.

Tantangan Arus Balik dan Penciptaan Lapangan Kerja

Selain isu inflasi, faktor penghambat lain yang diidentifikasi adalah potensi arus balik masyarakat yang belum optimal. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di perkotaan yang masih terbatas. Secara tradisional, momen Idul Fitri dimanfaatkan oleh para pencari kerja untuk merantau ke kota demi mencari peluang baru. Oleh karena itu, Bhima mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menciptakan lapangan kerja. Peningkatan jumlah dan kualitas lapangan kerja akan berdampak positif pada mobilitas pencari kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Optimalisasi Sektor Pariwisata

Selain isu konsumsi dan lapangan kerja, Bhima juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap sektor pariwisata selama periode Ramadhan dan Idul Fitri. Momen mudik secara musiman memang memberikan dorongan signifikan bagi sektor ini. Namun, untuk keberlanjutan, diperlukan promosi yang lebih gencar terhadap destinasi wisata baru. Peningkatan promosi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan, memperpanjang durasi tinggal mereka, dan pada akhirnya meningkatkan devisa negara.


Sebuah kapal terlihat berlabuh di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab, menyusul penutupan Selat Hormuz oleh Iran , 1 Maret 2026. – (EPA/Stringer)

Pemerintah sendiri telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen (year-on-year/yoy). Target ambisius ini didorong oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, dan upaya penguatan daya beli masyarakat, khususnya di tengah periode krusial Ramadhan dan Idul Fitri.

Untuk menjaga daya beli dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi. Salah satu langkah konkret adalah pemberian insentif transportasi untuk mudik Lebaran. Insentif ini meliputi diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat antara 17-18 persen.

Dampak Stimulus dan Efek Samping

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, memiliki pandangan yang serupa. Ia memperkirakan momen Ramadhan dan Idul Fitri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1–5,2 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal I 2026. Menurutnya, momentum Lebaran yang jatuh di awal tahun menciptakan efek front-loading, yang berarti akselerasi pertumbuhan akan terkonsentrasi pada kuartal pertama.

Peningkatan belanja masyarakat ini didukung oleh pencairan THR, Bantuan Sosial (Bansos), serta stimulus mobilitas. Semua ini secara langsung mendorong konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB). Lonjakan konsumsi ini diperkirakan akan menciptakan efek pengganda yang luas, terutama pada sektor ritel, transportasi, akomodasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, momentum ini juga mendorong redistribusi aktivitas ekonomi ke berbagai daerah selama periode mudik.

Namun, Rizal juga memberikan catatan penting. Ia menyoroti bahwa dorongan pertumbuhan pada kuartal I cenderung bersifat jangka pendek. Hal ini karena dorongan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi yang substansial. Dengan kata lain, peningkatan ini lebih mencerminkan utilisasi ekonomi yang lebih tinggi daripada perbaikan fundamental.

“Meski pertumbuhan kuartal I berpotensi terlihat kuat, terdapat risiko normalisasi pada periode berikutnya. Konsumsi Lebaran cenderung temporer dan berbasis faktor musiman, sehingga berpotensi diikuti perlambatan pasca-hari raya, khususnya pada kelompok menengah bawah,” jelas Rizal.

Oleh karena itu, Rizal menekankan pentingnya pemerintah untuk memperkuat sumber pertumbuhan yang lebih struktural, terutama dari sisi investasi dan ekspor, agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Penguatan sumber pertumbuhan yang lebih struktural menjadi krusial agar kinerja ekonomi tidak hanya kuat secara siklikal, tetapi juga solid dalam jangka menengah.


Halal jadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional dengan rantai pasok halal naik 6,21 persen menurut Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2026. – (Tim Infografis)

Geopolitik Global dan Kemandirian Energi

Di tengah potensi pertumbuhan domestik, dinamika geopolitik global juga memberikan pengaruh. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengamati bahwa lalu lintas di Selat Hormuz saat ini telah menunjukkan kelonggaran. Pembatasan atau larangan yang sebelumnya diberlakukan tampaknya lebih ditujukan kepada kapal-kapal Amerika Serikat atau Israel.

“Mudah-mudahan ini dapat mengurangi tekanan dari disrupsi pasokan minyak dunia yang sebelumnya sempat terhenti akibat pembatasan yang lebih restriktif,” ujar Faisal.

Kendati situasi di Selat Hormuz mulai membaik, Faisal berharap momentum ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengakselerasi program kemandirian dan transisi energi. Ia menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan tidak hanya kepada negara-negara di kawasan Teluk, tetapi juga terhadap bahan bakar fosil. Transisi energi ke sumber yang lebih terbarukan, yang melimpah di Indonesia, perlu dipercepat. Program biodiesel yang disertai dengan rencana penurunan bahkan penghentian impor solar juga menjadi bagian penting dari strategi ini.


Aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026). – (/Prayogi)

Untuk jangka pendek, Faisal menekankan perlunya pemerintah untuk tetap mengamankan pasokan energi. Ia menambahkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga dalam hal ketergantungan impor minyak bumi dari negara Teluk, yang relatif lebih kecil (sekitar 20 persen) dibandingkan Malaysia (70 persen) dan Filipina (95 persen). Indonesia juga lebih banyak mengimpor dari negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Angola.

Namun, dalam kondisi perang, selain kuantitas, harga minyak tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Faisal mengingatkan bahwa pemerintah tetap perlu melakukan antisipasi dampak kenaikan harga minyak terhadap ekonomi domestik, konsumen, industri, serta fiskal dan anggaran pemerintah. Kenaikan harga minyak mentah dunia (ICP) berpotensi membengkakkan subsidi energi yang ditanggung oleh negara.

Pos terkait