Perjalanan Sulawesi Tengah Menuju Kemandirian Fiskal
Di usia ke-62 tahun, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak hanya sekadar merayakan angka dalam kalender sejarah. Negeri Seribu Megalit ini sedang melakukan perubahan besar-besaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dari pemekaran Provinsi Sulutteng pada 13 April 1964, Sulteng kini berjuang keras melepaskan belenggu kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama bagi kesejahteraan rakyatnya.
Di bawah kepemimpinan duet “Pemimpin Perubahan”, Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dan Wakil Gubernur dr. Renny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, Sulteng mengusung visi agresif melalui 9 Program Berani. Dua pilar utamanya, Berani Sehat dan Berani Cerdas, telah menjadi harapan bagi masyarakat dari Buol hingga Banggai Kepulauan. Namun, di tengah optimisme yang membuncah, sebuah pertanyaan pragmatis muncul: bagaimana membiayai program-program tersebut?
Menghadapi Realitas “Celah Fiskal”
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Dalam diskusi kecil di sebuah WA Grup yang melibatkan para pakar dan mantan birokrat senior, terungkap bahwa sebuah program besar membutuhkan fondasi keuangan yang kokoh. Mantan birokrat Pemprov Sulteng, Dr. Yunan Lampasio, M.Si, memberikan analisis tajam dengan mengutip tulisan Guru Besar Ekonomi Internasional Universitas Tadulako (Untad), Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D.
Data menunjukkan kapasitas fiskal Sulteng per Februari 2026 berada di angka 11%, masuk kategori rendah. Proyeksi celah fiskal pada tahun 2027 diperkirakan hanya berkisar Rp730 Miliar, atau hanya 15% dari total kebutuhan pendanaan program secara keseluruhan. “Sebagai contoh, program Berani Cerdas saja membutuhkan anggaran sekitar Rp1,8 Triliun. Artinya, kapasitas fiskal kita saat ini sepertinya belum sanggup menopang jika tidak dilakukan lompatan kreatif,” tegas Dr. Yunan.
Baginya, keberhasilan program 9 Berani mutlak bergantung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini masih “tidur”.
Inovasi Tanpa Menghambat Investasi
Kemandirian fiskal adalah harga mati, namun caranya tidak boleh serampangan. Mantan Kepala Bappeda Sulteng, Dr. Hasanuddin Atjo, MP, menekankan bahwa kreativitas menggenjot PAD tidak boleh menjadi beban atau disinsentif bagi dunia usaha. “Keterlibatan pihak eksternal melalui investasi adalah kunci penggerak sektor produktif. Kita butuh roadmap investasi sektor unggulan agar investor memiliki kepastian hukum,” jelas Atjo.
Investasi, menurutnya, adalah bahan bakar utama untuk memperbesar kue ekonomi daerah sebelum kita bicara soal pembagian hasilnya.
Langkah Konkret yang Sudah Berjalan
Prof. Moh. Ahlis Djirimu Ph.D dalam tulisan mengungkapkan bahwa langkah konkret sudah berjalan. Saat ini, Bapenda dan DPRD telah merampungkan Ranperda Profit Sharing BUMD, termasuk potensi laba bersih dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah dikurangi PPh Badan. “Dua Ranperda yakni Restrukturisasi BUMD dan Penyertaan Modal sudah tuntas pembahasannya. Kami menghitung NPV, BEP, hingga IRR dengan target pengembalian pokok paling lama 15 tahun,” urai Prof. Ahlis.
Selain itu, potensi dari sektor emas di Parigi serta hibah internasional terkait Carbon Trading dan perlindungan lingkungan (seperti dari KOICA hingga GIZ) mulai dijajaki sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan.
Respon Gubernur: Mengeksekusi Harapan
Menanggapi masukan para pakar tersebut, Gubernur Anwar Hafid menunjukkan sikap responsif. Ia menyadari bahwa di tengah tren resentralisasi oleh pemerintah pusat yang membuat dana transfer daerah kian berkurang, efisiensi dan kemandirian adalah satu-satunya jalan keluar. “Saya sangat sependapat. PAD adalah kunci kemandirian fiskal kita. Saat ini, perangkat hukum yang menjadi landasan untuk optimalisasi sumber-sumber pendapatan baru sedang kita rampungkan,” ujar Anwar Hafid melalui pesan singkat kepada , Senin (13/4/2026).
Gubernur yang dikenal dengan gaya kepemimpinan melayani ini menegaskan bahwa begitu regulasi tuntas, pemerintah provinsi akan langsung bergerak cepat melakukan eksekusi di lapangan. Strategi “Berani Fiskal” ini bukan sekadar narasi, melainkan upaya menjemput dana untuk memastikan sekolah gratis dan layanan kesehatan gratis bukan sekadar janji kampanye, melainkan realitas yang patut dirasakan setiap warga di Sulteng.
Di Usia Ke-62, Sulteng Bertarung Melawan Keterbatasan Fiskal
Di usia ke-62, Sulawesi Tengah tidak lagi sekadar merayakan eksistensi. Sulteng sedang bertarung melawan keterbatasan fiskal dengan kecerdasan kolektif antara birokrasi, akademisi, dan praktisi. Kemandirian fiskal yang sedang digenjot Anwar Hafid bukan hanya soal angka-angka di atas kertas APBD, melainkan soal harga diri daerah untuk berdikari.
Jika transisi menuju kemandirian ini berhasil, maka 9 Program Berani akan menjadi warisan berharga (legacy) yang membawa Sulteng keluar dari bayang-bayang kemiskinan menuju provinsi yang benar-benar sejahtera dan mandiri.
