Tiongkok Perkuat Inovasi Teknologi Tinggi: Kunci Kemandirian di Tengah Ketegangan Global
Dalam sebuah langkah strategis yang menandai pergeseran fokus ekonomi, Tiongkok telah menyatakan komitmen kuat untuk memperdalam investasinya pada industri berteknologi tinggi dan inovasi ilmiah. Keputusan ini dipandang sebagai pilar utama untuk memperkuat keamanan nasional dan mencapai kemandirian yang lebih besar, terutama dalam menghadapi lanskap geopolitik yang semakin kompleks dan persaingan ketat dengan Amerika Serikat.
Pada pembukaan sidang tahunan parlemen, Perdana Menteri Li Qiang menyoroti ketahanan Tiongkok dalam menghadapi kenaikan tarif yang diberlakukan oleh AS. Namun, ia juga secara tegas menekankan bahwa “multilateralisme dan perdagangan bebas berada di bawah ancaman serius.” Sebagai respons, Tiongkok mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan nasional sebesar 7%, sejalan dengan peningkatan anggaran riset dan pengembangan dengan persentase yang sama.
Target Ekonomi dan Penyeimbangan Struktur
Tiongkok menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih moderat untuk periode hingga 2026, yaitu berkisar antara 4,5% hingga 5%. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan target 5% yang dicanangkan untuk tahun 2025. Penyesuaian ini tidak hanya memberikan ruang untuk mengatasi kelebihan kapasitas industri yang menjadi masalah kronis, tetapi juga memungkinkan penyeimbangan kembali struktur ekonomi negara.
Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok secara eksplisit menjanjikan peningkatan investasi besar-besaran pada inovasi dan modernisasi industri. Selain itu, terdapat pula janji peningkatan signifikan pada porsi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB), meskipun rincian spesifiknya belum diungkapkan.
Komitmen ini mencerminkan kekhawatiran Beijing bahwa permintaan domestik yang masih lemah dapat membuat perekonomian terbesar kedua di dunia ini terlalu bergantung pada ekspor sebagai motor penggerak pertumbuhan. Namun, pemerintah juga bertekad untuk tidak mengabaikan agenda peningkatan kompleksitas industri berskala besar, yang telah memberikan keunggulan kompetitif bagi Tiongkok dalam rantai pasok global, terutama jika dibandingkan dengan AS dan sekutunya.
Tantangan Ekonomi Internal
Perdana Menteri Li Qiang mengakui adanya ketidakseimbangan yang tajam antara pasokan yang kuat dan permintaan yang lemah, yang diperparah oleh ekspektasi pasar yang lesu dan berbagai risiko serta potensi bahaya di sektor-sektor kunci. Ia secara khusus menyoroti kemerosotan sektor properti yang berkepanjangan dan tekanan yang dihadapi oleh keuangan pemerintah daerah.
Para ekonom menilai bahwa target pertumbuhan yang lebih rendah ini memberikan fleksibilitas bagi Tiongkok untuk bereksperimen dengan berbagai penyesuaian guna mengatasi kelebihan kapasitas industri. Kelebihan kapasitas ini sebelumnya telah diidentifikasi sebagai pemicu tekanan deflasi yang kuat. Namun, para analis mengingatkan bahwa langkah-langkah ini belum tentu menggeser model pertumbuhan yang masih sangat berfokus pada produksi.
Beijing kemungkinan akan mentoleransi konsolidasi di sektor-sektor yang memiliki nilai tambah rendah. Namun, para analis menegaskan bahwa manufaktur tetap dipandang sebagai tulang punggung keamanan nasional.
Transformasi Ekonomi Berbasis Teknologi
“Beijing berupaya mengelola ‘pendaratan terkendali’ dalam pertumbuhan sembari membangun ekonomi baru yang berbasis teknologi, bukan lagi properti,” kata Andy Ji, analis valuta asing dan suku bunga Asia di ITC Markets.
“Ini adalah penyeimbangan ulang yang berisiko tinggi, di mana pemerintah mempertaruhkan segalanya pada kecerdasan buatan dan manufaktur maju untuk menggantikan mesin pertumbuhan lama yang bergantung pada properti,” ujarnya.
Rencana lima tahun tersebut menargetkan peningkatan nilai tambah industri inti ekonomi digital hingga mencapai 12,5% dari PDB. Pemerintah juga berencana meluncurkan serangkaian kebijakan untuk membentuk pasar data nasional yang terintegrasi, serta membangun sistem pencegahan risiko keamanan yang komprehensif untuk kecerdasan buatan.
Komitmen untuk meningkatkan belanja riset dan pengembangan sejalan dengan kenaikan 40% selama periode rencana lima tahun. Mandat pendanaan ini dirancang khusus untuk mengembangkan “kekuatan produktif baru” di bidang-bidang krusial seperti kecerdasan buatan dan semikonduktor, sekaligus menjadi benteng pertahanan Tiongkok terhadap pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh AS.
Tiongkok juga berjanji untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan “terobosan” di berbagai sektor vital, mulai dari benih pertanian, biomedis, hingga industri semikonduktor dan peralatan mesin.
Stimulus yang Stabil dan Dukungan Sosial
Dari sisi stimulus fiskal, Tiongkok merencanakan defisit anggaran sebesar 4% dari PDB, angka yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Pemerintah mempertahankan kuota penerbitan utang khusus untuk pemerintah pusat sebesar 1,3 triliun yuan (sekitar Rp3.183 triliun) dan untuk pemerintah daerah sebesar 4,4 triliun yuan (sekitar Rp10.773 triliun).
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, Tiongkok berjanji menaikkan pensiun minimum bulanan sebesar 20 yuan (sekitar Rp49 ribu) per orang. Selain itu, subsidi asuransi kesehatan dasar bagi warga pedesaan yang tidak bekerja juga akan ditingkatkan sebesar 24 yuan (sekitar Rp58 ribu). Pemerintah juga menyatakan komitmen untuk meningkatkan belanja pendidikan, memberikan subsidi pengasuhan anak, serta mereformasi rumah sakit umum sebagai respons terhadap tren penurunan demografi yang dihadapi negara tersebut.
Analisis dan Tantangan Masa Depan
Meskipun demikian, para analis dari Mercator Institute for China Studies (MERICS) menilai beberapa janji kepada publik bersifat “hampa”. Menurut pandangan mereka, pemerintah Tiongkok lebih yakin bahwa dukungan luas terhadap industri-industri kunci lebih selaras dengan kepentingan nasional di tengah persaingan antar kekuatan besar global.
“Meski berada dalam keseimbangan yang rapuh, kebijakan ekonomi Tiongkok akan terus secara sistematis lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan rumah tangga,” tulis analis MERICS dalam catatan sebelum sidang parlemen.
“Beijing akan terus memperlambat perluasan jaminan sosial, sembari menggunakan subsidi besar dan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan serta peningkatan industri,” tambah mereka.
Bo Zhengyuan, mitra di konsultan riset Plenum, menyoroti tantangan baru yang dihadapi Tiongkok sebagai importir utama energi dan pangan, terutama akibat perang AS-Israel dengan Iran. “Hal itu dapat memengaruhi ekspor Tiongkok serta harga energi, yang keduanya saat ini belum berada dalam kondisi ideal untuk mendorong pertumbuhan,” pungkasnya.
