Permintaan Maaf Gubernur Kalimantan Timur Belum Mampu Meredakan Kritik
Permintaan maaf yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, atas polemik yang sedang berlangsung justru belum berhasil meredakan gelombang kritik yang muncul dari berbagai kalangan. Sebaliknya, pernyataan tersebut dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan, bahkan dari dalam partai pendukungnya sendiri.
Salah satu tokoh yang memberikan kritik tajam terhadap pernyataan gubernur adalah Akhmed Reza Fachlevi, anggota DPRD Kaltim dan kader Partai Gerindra. Ia menilai bahwa langkah gubernur hanya berupa upaya untuk meredakan situasi, bukan menjawab kritik yang substansial. Menurut Reza, permintaan maaf tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah yang menjadi perhatian publik.
“Intinya kita mengapresiasi apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Namun, saya melihat pernyataan maaf beliau saya rasa masih sebatas penenang,” ujar Reza saat dihubungi, Senin (27/4/2026).
Isu Keluarga dan Perbandingan Tokoh
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah posisi anggota keluarga gubernur dalam struktur pemerintahan. Terutama, adik gubernur, Hijrah Mas’ud, yang menjabat sebagai anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Polemik ini semakin memanas ketika nama Hashim Djojohadikusumo disebut sebagai pembanding.
Reza menilai bahwa perbandingan tersebut tidak relevan. Menurutnya, Hashim Djojohadikusumo adalah seorang profesional yang berada di luar struktur pemerintahan, sementara TAGUPP merupakan bagian dari perangkat internal pemerintah daerah.
“Ini berbeda sebenarnya. Pak Hashim di luar struktur pemerintahan, sedangkan Ibu Hijrah adalah salah satu tim ahli daripada gubernur. Beliau (Hashim) tidak pernah membawa nama besar keluarga presiden untuk memonopoli pemerintahan. Beda dengan kondisi yang ada di Kalimantan Timur,” tegas Reza.
Desakan Introspeksi dan Perubahan Nyata
Lebih jauh, Reza mengingatkan agar gubernur tidak hanya berhenti pada permintaan maaf, tetapi juga melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan langkah politik yang diambil. Ia menilai introspeksi menjadi kunci agar polemik serupa tidak kembali terulang.
“Gubernur harus bermuhasabah diri. Apa pun yang dilakukan dia ya kembali ke dia sendiri, jangan berulang,” pungkasnya.
Janji Perbaikan dari Gubernur
Sebelumnya, Rudy Mas’ud telah menyatakan komitmennya untuk mengakhiri keterlibatan keluarga dalam posisi strategis di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk dalam struktur TAGUPP. Langkah ini diambil sebagai respons atas kritik publik terkait tata kelola pemerintahan dan isu lain, seperti polemik renovasi rumah jabatan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi ke depan, sembari menegaskan komitmennya terhadap prinsip meritokrasi. Meski langkah korektif telah diumumkan, dinamika politik di Kalimantan Timur tampaknya belum sepenuhnya mereda.
Kritik yang datang dari dalam koalisi sendiri menjadi sinyal bahwa publik masih menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. Dengan demikian, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam dan perubahan nyata agar kepercayaan publik dapat kembali pulih.
