Prioritas Pendidikan: Pembelajaran Tatap Muka Diutamakan, Daring Bukan Urgensi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pembelajaran daring bagi siswa saat ini bukanlah sebuah urgensi yang mendesak. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama menjaga kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah arahan kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan di Kemenko PMK pada 23 Maret 2026, yang menggemakan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026.
Meskipun sebelumnya sempat muncul diskusi mengenai kemungkinan penerapan metode pembelajaran hybrid yang menggabungkan sesi tatap muka (luring) dan daring, hasil pembicaraan lintas kementerian menyimpulkan bahwa fokus utama saat ini seharusnya tidak tertuju pada pembelajaran daring sebagai prioritas. “Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” ujar Pratikno dalam keterangannya pada Rabu, 25 Maret 2025.
Fokus Utama Peningkatan Kualitas Pendidikan
Prioritas utama Presiden, sebagaimana ditekankan oleh Menko PMK, adalah mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Upaya ini akan difokuskan pada revitalisasi berbagai institusi pendidikan, mulai dari sekolah rakyat hingga sekolah unggulan Garuda. Inisiatif ini akan mencakup lembaga-lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisainstek). “Baik itu di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” tegas Pratikno.
Pembelajaran Tatap Muka Tetap Menjadi Pilihan Utama
Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya menjamin kelancaran proses pembelajaran siswa agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini berarti proses belajar mengajar harus dioptimalkan. “Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal,” tegas Pratikno.
Keputusan ini didasari oleh keyakinan bahwa interaksi tatap muka dalam lingkungan pendidikan memiliki nilai strategis dalam pembentukan karakter, pemahaman mendalam, serta interaksi sosial yang krusial bagi perkembangan siswa. Kualitas interaksi antara guru dan siswa, serta antar sesama siswa, dinilai belum dapat sepenuhnya digantikan oleh metode daring.
Efisiensi Birokrasi dan Transformasi Digital
Selain fokus pada sektor pendidikan, Pratikno juga menginstruksikan percepatan transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya transformasi pemerintahan yang lebih luas, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, pelayanan publik, serta efisiensi di berbagai lini.
Dalam konteks ini, beberapa kebijakan efisiensi akan diterapkan:
- Pemangkasan Perjalanan Dinas Non-Esensial: Perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak atau tidak memiliki dampak strategis akan dikurangi secara signifikan untuk menghemat anggaran dan sumber daya.
- Optimalisasi Rapat Daring: Pertemuan dan rapat akan lebih banyak dilaksanakan secara daring untuk mengurangi biaya operasional, waktu tempuh, serta meningkatkan efisiensi.
- Penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) yang Terukur: Penerapan pengaturan kerja fleksibel, termasuk kemungkinan bekerja dari rumah (work from home) atau kombinasi, akan dilakukan secara terukur dan terencana. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan produktivitas.
Pratikno menambahkan bahwa seluruh upaya ini harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan. “Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.
Penekanan pada pembelajaran tatap muka dan efisiensi birokrasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa sektor pendidikan tetap berkualitas sambil terus beradaptasi dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.
