Krisis Sampah: Ancaman Nasional yang Membutuhkan Solusi Terpadu
Permasalahan sampah yang saat ini tengah dihadapi Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bukan sekadar isu lokal, melainkan telah menjelma menjadi problem nasional yang menuntut adanya pendekatan kebijakan terpadu dan berkelanjutan. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bidang Politik dan Humaniora, Prof. Sri Yunanto, menyoroti bahwa krisis sampah yang kembali mengemuka, ditandai dengan timbunan setinggi dua meter di berbagai titik di Tangsel, mencerminkan lemahnya tata kelola sampah di banyak wilayah di Indonesia.
“Jadi sampah ini bukan hanya menjadi persoalan Tangerang Selatan, tetapi ini juga masalah nasional ya. Jadi memang kita ini sudah kerepotan dengan sampah,” ujar Prof. Yunanto saat ditemui usai pengukuhannya sebagai guru besar.
Kondisi ini, menurut Prof. Yunanto, dapat berpotensi memicu dampak yang lebih luas, bahkan hingga gugatan hukum. Ia memberikan contoh pengalaman di Jawa Tengah, di mana persoalan sampah bahkan berpotensi memicu gugatan class action jika tidak ditangani secara serius.
Dua Pendekatan Kunci dalam Pengelolaan Sampah
Prof. Sri Yunanto mengemukakan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki dua pendekatan utama yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi persoalan sampah, yaitu pendekatan berbasis komunitas dan pendekatan berbasis teknologi.
- Pendekatan Komunitas: Pendekatan ini mencakup berbagai strategi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti penguatan peran bank sampah. Namun, Prof. Yunanto menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mengukur efektivitas pendekatan komunitas di wilayah seperti Tangsel.
- Pendekatan Teknologi: Pendekatan ini dinilai memiliki potensi yang sangat besar, mengingat pesatnya perkembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi.
Potensi Energi dari Sampah dan Tantangan Investasi
Teknologi pengolahan sampah kini telah berkembang pesat, memungkinkan sampah untuk diubah menjadi berbagai bentuk energi dan produk bernilai tambah. Prof. Yunanto menjelaskan bahwa sampah dapat diolah menjadi:
- Refuse Derived Fuel (RDF)
- Biogas
- Pupuk
- Bahan bangunan, seperti paving block.
Namun, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan solusi berbasis teknologi ini terletak pada aspek kebijakan yang belum terintegrasi, khususnya terkait skema pembiayaan dan pengembalian investasi.
“Ini sekarang teknologi sampah untuk jadi energi itu udah banyak. cuman emang ada masalah kebijakan dimana biasanya kalau itu dikelola secara swasta itu investasinya, pengembaliannya, dan kebijakannya belum terintegrasi,” jelas Prof. Yunanto.
Ketika pengelolaan sampah melibatkan pihak swasta, dibutuhkan investasi yang sangat besar. Sayangnya, insentif kebijakan seperti tipping fee (biaya pungut) atau skema pengembalian investasi lainnya belum disiapkan secara memadai. Hal ini membuat pengelolaan sampah menjadi kurang menarik bagi para investor swasta.
Kebutuhan Mendesak akan Kebijakan Kreatif dan Berani
Berdasarkan pengalamannya dalam melakukan riset dan pernah menjabat sebagai staf khusus gubernur Jawa Tengah, Prof. Yunanto menilai bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu menunjukkan kreativitas dan keberanian dalam merumuskan kebijakan.
“Pemerintah pusat itu penting, tapi paling tidak gubernur dan Pemkot Tangsel harus mencari kerangka kebijakan yang jelas,” tegasnya.
Prof. Yunanto mendorong pemerintah daerah untuk tidak ragu melibatkan civil society atau masyarakat sipil. Selain itu, alokasi anggaran khusus, termasuk skema tipping fee yang jelas, sangat krusial untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai sektor yang menarik bagi investor. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan terarah, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai sumber energi dan potensi ekonomi yang signifikan.
“Nah ini memang harus ada fokus gitu intinya. Harus ada fokus dan dukungan kebijakan,” pungkas Prof. Sri.
Situasi darurat sampah di Kota Tangerang Selatan, yang mendorong pemerintah kota memperpanjang status darurat dan membuang sampah ke wilayah Cileungsi, Jawa Barat, akibat keterbatasan daya tampung dan penanganan lokal, semakin menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ini secara sistemik. Kekhawatiran publik akan dampak lingkungan dan kesehatan yang lebih luas jika krisis sampah ini terus berlanjut, menuntut respons kebijakan yang cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
