Kabupaten Sumbawa Barat Torehkan Prestasi Tinggi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat mencatatkan pencapaian luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2025. Pendapatan daerah mencapai 140 persen dari target yang ditetapkan, menjadikannya sebagai peringkat pertama nasional dalam pengelolaan keuangan daerah.
Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola anggaran secara optimal, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menunjukkan performa yang sangat tinggi. Hingga akhir tahun 2025, tingkat serapan anggaran mencapai 91,88 persen dari total APBD sebesar Rp2,2 triliun.
Angka realisasi ini memperkuat konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara efektif. Pengelolaan anggaran yang terarah memungkinkan pemanfaatan dana publik secara maksimal. Pemkab Sumbawa Barat fokus pada sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menegaskan bahwa capaian keuangan daerah tidak hanya diukur dari angka semata, tetapi juga memerlukan tanggung jawab dan keterbukaan. “Capaian tinggi harus didukung oleh laporan keuangan yang rapi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya pada Selasa, 20 Januari 2026.
Menjelang akhir Januari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai tahapan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendorong seluruh perangkat daerah untuk menyiapkan laporan keuangan secara tertib, lengkap, serta tepat waktu. Setiap organisasi perangkat daerah juga diminta melakukan pengecekan ulang data keuangan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.
Langkah persiapan audit ini memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah menargetkan keberlanjutan prestasi melalui pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Target tersebut mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang profesional. Dengan pendapatan daerah yang melampaui target nasional, serapan anggaran yang tinggi, serta kesiapan menghadapi audit BPK, Kabupaten Sumbawa Barat terus memperkuat posisinya sebagai daerah dengan kinerja keuangan terbaik di tingkat nasional.
Strategi Pengelolaan Anggaran yang Efektif
Pengelolaan anggaran di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan pendekatan yang terarah dan berbasis data. Berikut beberapa strategi yang digunakan:
Fokus pada Sektor Prioritas
Anggaran dialokasikan secara proporsional pada sektor-sektor yang menjadi prioritas utama, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi
Pemerintah daerah menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan disusun secara rapi dan akurat, sehingga mudah diverifikasi oleh instansi terkait maupun masyarakat.Penguatan Kapasitas Aparatur
Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah terus memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan dan sosialisasi tentang manajemen anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.Kesiapan Menghadapi Audit
Persiapan menyeluruh dilakukan untuk menghadapi audit BPK. Setiap perangkat daerah diminta untuk memastikan laporan keuangan mereka lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepatuhan terhadap Standar Akuntabilitas
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menempatkan standar akuntabilitas sebagai salah satu fondasi utama dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan, kabupaten ini tidak hanya berhasil mencapai target anggaran, tetapi juga membuktikan kemampuannya dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan berkelanjutan.
