Penguatan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Perawatan: Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Veronica Tan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam program pemberdayaan perempuan, khususnya melalui penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas. Komitmen ini disampaikannya saat menjadi salah satu pembicara utama dalam forum Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) yang digelar di Makassar. Dalam forum bergengsi tersebut, Veronica Tan tampil bersanding dengan para gubernur dan tokoh pengusaha terkemuka dari Sulawesi Selatan, menunjukkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Acara ini menjadi momentum penting bagi Veronica Tan untuk memaparkan program-program strategis yang diusungnya, salah satunya adalah program pangan perempuan berbasis komunitas. Program ini dirancang secara khusus untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan, tidak hanya di wilayah perkotaan dan pedesaan, tetapi juga secara merata menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang seringkali luput dari perhatian. Kehadirannya dalam balutan baju bodo modern berwarna hijau datu yang elegan menjadi simbol kedekatan dan penghormatan terhadap budaya lokal Sulawesi Selatan, sekaligus menegaskan posisinya sebagai representasi pemerintah yang hadir untuk merangkul seluruh elemen masyarakat.
Inisiatif Program Pangan Berbasis Komunitas
Inisiatif Veronica Tan untuk membawa program pemberdayaan perempuan ke forum PSBM berawal dari komunikasi intensif dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. “Pak Amran menelepon saya dan menanyakan kira-kira kita bisa kolaborasi apa di lima kabupaten. Waktu itu saya langsung menyampaikan program pangan, program kebun pangan lokal perempuan,” ungkap Veronica Tan. Ide ini didasari oleh keyakinan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian keluarga dan komunitas melalui pemanfaatan potensi lahan yang ada di lingkungan mereka.
Dengan kondisi tanah Indonesia yang subur, perempuan dinilai memiliki kapasitas besar untuk berkontribusi dalam produksi pangan, mulai dari skala rumah tangga hingga tingkat komunitas yang lebih luas. Tahap awal implementasi program ini direncanakan akan menyasar lima kabupaten, termasuk Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan. Namun, visi Veronica Tan tidak berhenti di situ. Ia kemudian menambahkan dua wilayah lain yang masuk dalam kategori 3T.
“Wilayah 3T seharusnya juga menjadi pilot project. Di sana bisa dibuat pembibitan dan program yang menggerakkan perempuan di komunitasnya,” jelasnya. Pendekatan ini krusial karena wilayah terpencil seringkali menghadapi tantangan akses dan sumber daya yang lebih besar. Dengan menjadikan wilayah 3T sebagai proyek percontohan, diharapkan model pemberdayaan yang berhasil dapat direplikasi dan diadaptasi di berbagai wilayah lain dengan memanfaatkan kearifan lokal yang unik di setiap daerah. Keberhasilan program di daerah terpencil akan menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan perempuan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Ekonomi Perawatan: Mengakui Kontribusi Tak Terlihat
Selain fokus pada ketahanan pangan, Veronica Tan juga mengangkat isu krusial lain yang seringkali terabaikan dalam perhitungan ekonomi formal, yaitu konsep care economy atau ekonomi perawatan. Ia menekankan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan perempuan dalam lingkup rumah tangga, meskipun tidak menghasilkan pendapatan langsung, memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dan krusial bagi kesejahteraan keluarga serta pembangunan bangsa.
“Ketika perempuan bekerja di dalam rumah sebagai manajer keluarga dari A sampai Z, itu sebenarnya bagian dari ekonomi perawatan. Tapi selama ini tidak pernah dihitung sebagai sebuah ekonomi,” ujar Veronica Tan. Peran perempuan sebagai pengelola rumah tangga, pendidik anak, perawat anggota keluarga yang sakit, hingga pengatur keuangan keluarga merupakan kontribusi nyata yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi yang kuat.
Kementerian PPPA, di bawah kepemimpinan Veronica Tan, berupaya keras untuk mendorong program-program yang dapat memberikan pengakuan formal terhadap aktivitas ekonomi perawatan ini. Tujuannya adalah agar kontribusi tak terlihat tersebut memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat diukur, sehingga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga.
Pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat komposisi demografis Indonesia. “Artinya peran perempuan sangat besar dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus ekonomi,” tegasnya. Dengan sekitar 50 persen penduduk Indonesia adalah perempuan dan sepertiganya adalah anak-anak, peran perempuan dalam menjaga keutuhan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat vital.
Melalui kolaborasi yang sinergis antar-kementerian, termasuk Kementerian Pertanian dan lembaga terkait sektor pangan, Veronica Tan optimis bahwa program pemberdayaan perempuan yang diusungnya akan memberikan dampak positif yang signifikan. Kontribusi nyata terhadap ketahanan keluarga akan secara otomatis berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.
