Evaluasi Program Pembangunan: Kebutuhan Riil Masyarakat Mamberamo Tengah Jadi Prioritas
Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Thago, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait pola penyusunan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih stagnan dan berulang setiap tahun. Ia menekankan bahwa program-program tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat kampung dan distrik. Pernyataan tegas ini disampaikan saat apel bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Kobakma pada Jumat, 13 Maret 2026.
Wabup Itaman Thago menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berbasis data lapangan dalam merancang setiap program pembangunan. Hal ini sangat krusial, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menegaskan bahwa data yang diperoleh dari kampung-kampung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kesehatan seperti puskesmas di setiap distrik menjadi landasan fundamental dalam penyusunan program yang efektif.
Keberagaman Kebutuhan di Setiap Distrik
Salah satu poin penting yang diangkat oleh Wakil Bupati adalah perbedaan mendasar dalam kondisi dan kebutuhan masyarakat di kelima distrik yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah. Ia menolak pendekatan “satu ukuran untuk semua” dalam perancangan program.
“Kebutuhan masyarakat di lima distrik ini berbeda. Penyakit yang dihadapi di Kobakma tentu tidak sama dengan yang ada di Kelila, Eragayam, Megambilis, maupun Ilugwa. Oleh karena itu, program kesehatan harus disusun berdasarkan data konkret yang berasal dari puskesmas setempat dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah tersebut,” tegasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tanpa pemahaman mendalam terhadap karakteristik unik setiap distrik, program yang dijalankan berisiko menjadi tidak relevan dan membuang sumber daya yang ada.
Penertiban Administrasi Kepegawaian
Selain menyoroti isu program pembangunan, Wakil Bupati juga memberikan teguran kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Peneguran ini terkait dengan temuan ketidaktertiban dalam penerbitan nota dinas. Ditemukan adanya kasus di mana satu jabatan memiliki lebih dari satu nota dinas, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih dalam administrasi.
Penertiban administrasi kepegawaian merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketidakjelasan dalam surat keputusan atau penugasan dapat menghambat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengurangi efektivitas pelayanan publik.
Komitmen ASN untuk Integritas dan Pelayanan
Menutup arahannya, Wakil Bupati mengingatkan seluruh ASN di Kabupaten Mamberamo Tengah untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia menekankan bahwa prioritas utama ASN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Integritas dan profesionalisme adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. ASN diharapkan mampu bekerja dengan dedikasi, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Dengan demikian, roda pembangunan di Mamberamo Tengah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
