Empat Bulan Pascabanjir, Korban Aceh Timur Bertahan di Tenda Darurat
Empat bulan telah berlalu sejak banjir bandang menerjang berbagai wilayah di Aceh Timur, namun sebagian besar korban bencana masih terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat. Kehidupan di tempat pengungsian berjalan lambat, seolah waktu terasa membeku di tengah ketidakpastian. Di Gampong Sahraja dan Sijudo, Kecamatan Pante Bidari, deretan tenda pengungsian masih menjadi pemandangan yang lazim. Anak-anak bermain di sekitar tenda, mencari hiburan di tengah keterbatasan, sementara para orang tua berjuang keras untuk menjalani rutinitas harian mereka.
Janji pembangunan hunian sementara (huntara) oleh pemerintah belum sepenuhnya terwujud, meninggalkan banyak keluarga dalam kondisi yang jauh dari layak. Keterlambatan ini memaksa sebagian warga untuk berinisiatif sendiri. Mereka mulai mengumpulkan kayu-kayu sisa banjir yang tersapu dan hanyut untuk membangun gubuk-gubuk sederhana sebagai tempat berlindung sementara. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada tenda darurat yang semakin rapuh dan tidak lagi memadai. Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, pertanyaan mengenai lambatnya proses pembangunan huntara terus mengemuka di kalangan warga.
Perbedaan Konsep: Akar Masalah Pembangunan Huntara
Salah satu faktor utama yang menyebabkan tersendatnya pembangunan huntara di beberapa lokasi adalah perbedaan mendasar dalam konsep pembangunan antara warga dan pihak pelaksana proyek. Mujahidin, Kepala Dusun Rantau Panjang, menjelaskan bahwa pihak vendor sempat mengusulkan model pembangunan huntara secara komunal. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengerjaan dan penyelesaian proyek.
Namun, konsep pembangunan komunal ini mendapat penolakan tegas dari masyarakat. Warga lebih menginginkan pembangunan dilakukan secara insitu, yaitu di atas tanah milik pribadi masing-masing keluarga. “Pihak vendor beralasan ingin membangun Huntara dengan sistem komunal agar pengerjaannya cepat selesai. Namun, masyarakat menolak. Kami punya tanah sendiri dan meminta pembangunan secara insitu (di lokasi tanah masing-masing),” ujar Mujahidin. Perbedaan pandangan yang signifikan ini berujung pada terhentinya sementara proses pembangunan, karena belum tercapainya kesepakatan mengenai model hunian yang akan direalisasikan.
Tantangan Geografis yang Menghambat Progres
Selain persoalan perbedaan konsep, pihak pelaksana proyek juga mengidentifikasi adanya kendala teknis di lapangan yang turut menghambat pembangunan huntara. Kondisi geografis wilayah yang terdampak banjir di Kecamatan Pante Bidari disebut cukup menantang. Tantangan ini terutama terasa dalam hal mobilisasi alat berat dan pengiriman material bangunan menuju lokasi-lokasi pembangunan huntara.
Beberapa desa yang berada di kawasan tersebut sulit dijangkau oleh kendaraan besar. Hal ini secara otomatis memperlambat proses distribusi bahan bangunan. Akibatnya, progres pembangunan di sejumlah titik dilaporkan berjalan di bawah target awal yang telah ditetapkan. Hambatan logistik ini menambah daftar panjang persoalan yang dihadapi dalam upaya pemulihan pascabanjir.
Upaya Bertahan di Tengah Keterbatasan
Di Dusun Rantau Panjang, satu-satunya fasilitas publik yang telah berhasil diselesaikan adalah sebuah meunasah. Bangunan ini kini dimanfaatkan oleh warga untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Sementara itu, di dua dusun lainnya, yaitu Bedari dan Sijudo, pembangunan huntara masih belum menunjukkan progres yang signifikan. Kondisi ini memaksa sebagian besar warga untuk terus menjalani aktivitas sehari-hari di tenda darurat dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Situasi serupa juga terpantau di Kecamatan Serbajadi. Di Gampong Ujung Karang, sebagian warga masih mengandalkan tenda bantuan sebagai tempat tinggal. Sementara itu, sebagian lainnya telah mengambil inisiatif untuk membangun rumah sementara menggunakan material kayu yang tersisa dari sisa-sisa banjir.
Kahirul Amri, salah seorang warga yang kini memilih untuk tinggal di dekat lokasi pembangunan huntara, mendirikan tenda di area tersebut dengan harapan dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan. “Sudah lama kita di sini bang, kemarin sejak seminggu setelah air surut kami sudah di sini, dan kalau dihitung sudah empat bulan, saya memilih mendirikan tenda pengungsian dekat Huntara saja agar bisa bekerja di sini,” tuturnya. Menurut Kahirul, banyak warga yang kini mencoba bertahan dengan mencari pekerjaan di sekitar proyek pembangunan huntara, setelah kehilangan sumber penghasilan utama mereka akibat bencana banjir.
Target Pemerintah: Percepatan Pembangunan Huntara
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyatakan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan huntara. Tujuannya adalah agar para korban bencana tidak perlu berlama-lama lagi berada dalam kondisi darurat. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak bagi para korban bencana menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Fokus kita adalah mengejar progres di seluruh wilayah terdampak. Targetnya jelas. Masyarakat harus segera menempati hunian yang aman dan manusiawi. Koordinasi lintas sektor terus kita perkuat untuk mengurai kendala di lapangan,” ujar Bupati.
Berdasarkan data yang dihimpun pada Februari 2026, pembangunan huntara di Aceh Timur direncanakan mencapai total 2.592 unit. Pembangunan ini akan dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu pembangunan insitu dan pembangunan komunal. Dari total rencana tersebut, sebanyak 1.367 unit dalam skema insitu dan 201 unit dalam skema komunal masih berada dalam tahap proses pembangunan. Pemerintah berharap keberadaan huntara ini dapat berfungsi sebagai jembatan sementara yang aman sebelum masyarakat dapat kembali menempati hunian tetap mereka. Namun, bagi warga yang masih bertahan di tenda-tenda darurat, setiap hari yang berlalu terasa sangat lambat, diwarnai harapan akan masa depan yang lebih baik.
