Indonesia di Tengah Pusaran Konflik Global: Diam yang Menimbulkan Pertanyaan

Dunia saat ini tengah dilanda ketegangan yang berpotensi memicu konflik berskala global. Namun, di tengah pusaran ketidakpastian geopolitik tersebut, Indonesia seolah mengambil posisi yang berbeda, menjaga jarak dari gejolak yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sikap ini menimbulkan pertanyaan, terutama ketika potensi konflik di Asia Timur mengancam untuk menyeret negara-negara besar, termasuk yang berdekatan dengan Indonesia, ke dalam jurang peperangan.

Potensi Eskalasi di Asia Timur dan Dampaknya bagi Indonesia

Ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan, yang berpotensi melibatkan Jepang, Amerika Serikat, dan sekutunya, adalah isu yang tidak bisa diabaikan. Klaim Tiongkok atas Taiwan, ditambah dengan sengketa kepemilikan Pulau Senkaku antara Tiongkok dan Jepang, menciptakan lahan subur bagi eskalasi militer. Jika konflik ini pecah, Jepang telah menyatakan bahwa serangan Tiongkok ke Taiwan merupakan ancaman eksistensial. Hal ini dapat menarik Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Australia ke dalam medan perang.

Secara geografis, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Selat-selat vital seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar, serta Pulau Morotai, dapat menjadi jalur krusial bagi pergerakan militer negara-negara besar. Jika krisis di Asia Timur dan Tenggara benar-benar terjadi, sangat mungkin Indonesia akan dimanfaatkan oleh pasukan AS dan sekutunya untuk mengepung Tiongkok. Namun, ini juga berarti Indonesia akan menghadapi ancaman balasan dari Tiongkok, mengingat Tiongkok juga memiliki klaim teritorial atas wilayah Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, bahkan Laut Natuna Utara.

Peta klaim Laut China Selatan – (wikipedia)

Keengganan Indonesia untuk Bersikap Proaktif

Meskipun potensi dampak global dari konflik tersebut sangat nyata, sikap pemerintah Indonesia terkesan pasif. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran untuk mengirimkan sinyal yang salah kepada Tiongkok dan Amerika Serikat, yang keduanya merupakan mitra strategis Jakarta. Ketiadaan pengalaman diplomasi luar negeri yang memadai dari Menteri Luar Negeri Sugiono juga menjadi faktor yang patut dicermati.

Salah satu isu yang menimbulkan tanda tanya adalah kebisuan Indonesia terkait potensi serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Tindakan AS yang dikabarkan akan menguasai Venezuela tanpa batas waktu, serta potensi penculikan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, dianggap melanggar hukum internasional dan dapat menciptakan kerentanan global. Padahal, politik luar negeri Indonesia secara tegas didasarkan pada tiga prinsip fundamental: penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, non-intervensi, dan penyelesaian isu internasional tanpa penggunaan kekuatan militer. Venezuela sendiri merupakan negara sahabat dan bagian dari Global South yang berjuang untuk tatanan dunia yang lebih adil. Selama ini, Indonesia konsisten memperjuangkan reformasi PBB dan kritis terhadap kesewenang-wenangan negara-negara besar, seperti yang terlihat dalam isu Palestina, Kamboja, invasi AS ke Irak, dan UNCLOS.

Kebisuan ini diduga kuat berkaitan dengan manuver politik luar negeri yang sepenuhnya dikendalikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tanpa banyak melibatkan Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah untuk menghindari gesekan dengan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump. Saat ini, negosiasi tarif antara Indonesia dan AS masih dalam tahap krusial. Permintaan Indonesia untuk meninjau ulang kesepakatan tarif yang dicapai pada Juli 2025, yang dianggap terlalu menguntungkan AS oleh para pengusaha domestik, tampaknya memicu kemarahan Trump.

Selain itu, ada dugaan bahwa Presiden Prabowo memiliki “utang budi” kepada Trump, terutama setelah larangan masuk ke AS terkait kasus penculikan tahun 1997 dicabut oleh Trump pada tahun 2020. Namun, sikap diam terkait pelanggaran hukum internasional oleh AS ini berpotensi merusak reputasi Indonesia yang selama ini dikenal kritis terhadap isu-isu internasional yang melanggar prinsip-prinsip dasar.

Isu Domestik dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Luar Negeri

Sikap permisif pemerintah terhadap tindakan Trump di Venezuela juga tidak bisa dilepaskan dari tantangan domestik yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelah lebih dari setahun berkuasa, realisasi program-program populis belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Daya beli masyarakat masih rendah dan diprediksi akan stagnan tahun ini.

Warga menaiki jembatan sling baja melintasi sungai Peusangan di kawasan Simpang Rahmat, Bener Meriah, Aceh, Sabtu (27/12/2025). – (/Thoudy Badai)

Kepercayaan publik terhadap pemerintah juga menurun akibat penanganan banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana ini menyingkap praktik oligarki yang rakus dan mental korup para pejabat. Penolakan terhadap penetapan bencana nasional, yang akan membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan internasional, dianggap sebagai langkah konyol yang didasari oleh nasionalisme semu.

Publik juga terus dibanjiri isu-isu politik yang cenderung mengarah pada kemunduran demokrasi, penegakan hukum yang lemah, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, gejala kembalinya otoritarianisme, eskalasi perlawanan dari kelompok tertentu, serta peningkatan utang luar negeri. Semua ini secara perlahan menggerogoti legitimasi pemerintah.

Dalam konteks inilah, kebisuan pemerintah terhadap ancaman-ancaman Trump terhadap negara lain, setelah Venezuela, dapat dipahami sebagai upaya untuk mengamankan dukungan Trump. Hal ini juga terlihat dari janji pemerintah untuk mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) pimpinan Trump, yang berpotensi menimbulkan konflik dengan Hamas karena ISF memiliki mandat untuk melucuti Hamas.

Realisme Politik, Doktrin Monroe, dan Pergeseran Kekuatan Global

Sikap business as usual pemerintah di tengah gejolak global mengirimkan pesan yang salah, baik kepada publik domestik maupun internasional, bahwa Indonesia lemah. Meskipun Perang Dunia III sulit dibayangkan terjadi mengingat semua negara besar memiliki senjata nuklir, kebijakan realisme politik Trump yang mengancam rezim-rezim di Amerika Latin yang bersinggungan dengan Tiongkok dan Rusia, menunjukkan pergeseran lanskap global.

Kebijakan realisme politik Trump, yang bersinggungan dengan Doktrin Monroe, secara implisit mengakui penurunan pengaruh AS di panggung global. Slogan “Make America Great Again” (MAGA) mencerminkan keinginan untuk mengembalikan kejayaan AS di tengah pesatnya perkembangan negara-negara Global South yang dipimpin oleh Tiongkok dan Rusia.

Pembentukan BRICS, yang kini mencakup India, Brasil, dan Afrika Selatan, serta negara-negara lain seperti Turki, Iran, Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia, menjadi tandingan kekuatan ekonomi AS, terutama dalam sistem keuangan global. Organisasi regional serupa, Shanghai Cooperation Organization (SCO), yang terdiri dari Tiongkok, Rusia, India, Turki, Iran, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah, juga menunjukkan pergeseran kekuatan. Transaksi perdagangan antarnegara anggota BRICS dan SCO semakin banyak menggunakan mata uang lokal, mengisyaratkan upaya dedolarisasi.

Presiden Cina Xi Jinping, kiri, dan Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri sesi pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis, 24 Oktober 2024. – ( Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)

Dari sisi ekonomi, implementasi MAGA melalui pemberlakuan tarif resiprokal belum sepenuhnya efektif. Kebijakan ini justru dapat menguras daya beli rakyat AS karena produk domestik yang lebih mahal. Di sisi lain, Tiongkok, dengan penguasaan lebih dari 73 persen komoditas tanah jarang dunia yang diproses, memiliki daya tawar ekonomi yang signifikan terhadap AS. Tiongkok juga telah menyamai atau melampaui AS dalam berbagai teknologi tinggi, meningkatkan pengaruh ekonomi dan politik globalnya. Model pemerintahan Tiongkok yang efisien, meskipun tanpa demokrasi, mulai dilirik oleh negara-negara Global South.

Dalam konteks hubungan Jakarta-Beijing, Tiongkok adalah tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah AS dan investor terbesar di sektor-sektor strategis. Realitas ini mendorong Indonesia untuk berkompromi dengan kebijakan bebas-aktif yang cenderung permisif terhadap hegemoni Tiongkok di kawasan. Akibatnya, Indonesia terkesan berdiri di pinggiran dalam konflik internal Myanmar yang melibatkan Tiongkok dan AS, serta pasif dalam konflik bersenjata Thailand-Kamboja yang juga melibatkan AS. Hal ini membuat Indonesia kehilangan statusnya sebagai “big brother” di ASEAN.

Ekspansi Doktrin Monroe dan Ancaman Global

Di ranah militer, MAGA diimplementasikan melalui realisme politik yang mengandalkan kekuatan, sebuah perluasan dari Doktrin Monroe. Doktrin ini, yang dicetuskan oleh Presiden AS ke-5 James Monroe, menyatakan bahwa Amerika Latin adalah lingkungan pengaruh AS dan Washington berhak mengintervensi negara-negara yang berideologi komunisme, sosialisme, atau yang mengganggu kepentingan AS.

Penerapan Doktrin Monroe terlihat dalam intervensi AS di berbagai negara, mulai dari ancaman perang terhadap Uni Soviet terkait instalasi nuklir di Kuba pada tahun 1962, hingga penangkapan Presiden Panama Manuel Noriega pada tahun 1990. Kini, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, diculik dan diadili di New York, sebuah tindakan yang menuai kecaman luas karena melanggar kedaulatan negara.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores, tiba di Heliport Wall Street untuk dibawa ke gedung pengadilan federal di New York, AS, Senin (5/1/2026). – (EPA/Stringer)

Penguasaan minyak Venezuela, yang memiliki cadangan terbesar di dunia, serta mineral strategis lainnya, akan meningkatkan pengaruh AS secara global dan secara bersamaan mengusir Tiongkok dan Rusia dari kawasan tersebut. Investasi Tiongkok di Venezuela sebesar 4,8 miliar dollar AS dan piutang sebesar 14-16 miliar dollar AS, serta perjanjian kerja sama pertahanan Rusia dengan Venezuela, membuat Beijing dan Moskow mengecam tindakan AS.

Ketegangan antara AS dan Tiongkok semakin meningkat, diperparah oleh penjualan alutsista canggih AS ke Taiwan senilai 11,1 miliar dolar sebagai penangkal ancaman Tiongkok. Rusia juga marah atas kesepakatan AS dan Uni Eropa di Paris yang menjamin keamanan Ukraina jika kembali menyerang setelah kesepakatan damai tercapai, yang dianggap sebagai langkah yang hampir identik dengan keinginan Ukraina menjadi anggota NATO.

Persahabatan Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang tercermin dari kunjungan Prabowo ke Moskow dua kali setelah dilantik, diduga turut berkontribusi pada kelumpuhan Indonesia dalam menanggapi serangan AS ke Venezuela. Jika Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo “mentoleransi” invasi Rusia ke negara tetangga, mengapa Trump tidak boleh menginvasi Venezuela yang dianggap sebagai pos terdepan AS?

Target Berikutnya: Greenland dan Iran

Berbasis pada Doktrin Monroe dan realisme politik, negara target berikutnya setelah Venezuela adalah Kolombia dan Kuba. Namun, target yang lebih imminen adalah Greenland dan Iran. Trump telah lama mengungkapkan ambisinya untuk menduduki Greenland, yang kaya akan mineral dan memiliki lokasi strategis. Meskipun upaya ini ditolak oleh Denmark, negara-negara Eropa, dan penduduk Greenland sendiri, retorika Trump untuk mengambil alih secara paksa hampir pasti akan diwujudkan. Alasan yang dikemukakan adalah ancaman keamanan nasional AS dari kapal perang Tiongkok dan Rusia di wilayah tersebut, yang akan dijadikan pangkalan rudal. Namun, alasan sebenarnya adalah menguasai minyak dan mineral strategis untuk mengembalikan kejayaan AS.

Wakil Presiden JD Vance mengunjungi Pangkalan Luar Angkasa Pituffik militer AS di Greenland, Jumat, 28 Maret 2025. – (Jim Watson/Pool via AP)

Tindakan AS di Greenland berpotensi merusak hubungan AS dengan Uni Eropa dan NATO, mengingat Denmark adalah anggota NATO. Invasi AS ke Greenland akan semakin melemahkan posisi moral dan legal AS di hadapan Rusia, Tiongkok, dan Uni Eropa. Namun, ambisi MAGA seolah “meniscayakan” pendudukan AS atas Greenland.

Target berikutnya adalah Iran, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, cadangan minyak terbesar ketiga di dunia, dan bersahabat dengan Rusia dan Tiongkok. Tujuan utama AS di Iran adalah regime change, yang jika berhasil, akan memberikan keuntungan strategis ekonomi dan militer bagi AS dalam menghadapi Tiongkok dan Rusia. Hilangnya minyak Venezuela dan Iran akan semakin melemahkan posisi global Tiongkok, meningkatkan daya tawar Washington terhadap Beijing, dan membendung perkembangan Tiongkok.

Rusia juga akan cemas dengan perkembangan ini. Regime change di Iran akan membuka pintu bagi tekanan AS dari selatan ke Asia Tengah, yang merupakan lingkungan pengaruh Rusia. Ditambah dengan penurunan pasukan AS dan UE di Ukraina yang menekan Rusia di timur, rezim baru di Iran akan menambah tekanan dari selatan. Hal ini juga akan memotong proyek infrastruktur global Tiongkok yang ingin berekspansi ke Timur Tengah, Afrika, dan Eropa melalui Iran.

Sulit membayangkan Tiongkok dan Rusia tidak berusaha menggagalkan upaya Trump setelah kehilangan Venezuela. Apalagi AS telah mengendalikan seluruh sisi barat Teluk Persia, dari Irak hingga Uni Emirat Arab, yang semuanya merupakan produsen minyak dan menampung pangkalan militer AS.

Meskipun kemungkinannya kecil, bukan tidak mungkin Perang Dunia III akan pecah akibat petualangan militer berisiko tinggi oleh Trump. Kembali, Indonesia tidak terdengar menyuarakan sikapnya, padahal Iran adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), D-8, BRICS, Gerakan Non-Blok, dan PBB yang kedaulatan teritorialnya perlu dijaga. Seharusnya, Jakarta menggalang persatuan di antara anggota OKI untuk mencegah ambisi AS-Israel yang tidak bertanggung jawab, bukan malah mengirim tentara ke Gaza yang dianggap sebagai proyek AS untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina dan menjaga supremasi militer Israel.