Kritik Pedas YARA: Jalan KKA dan Bireuen-Takengon Terancam Lumpuh Akibat Lambannya Penanganan Pascabencana
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melayangkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait lambatnya penanganan kerusakan di dua ruas jalan yang sangat vital bagi masyarakat Aceh, yaitu Jalan Takengon-Krueng Geukeuh atau yang dikenal sebagai Jalan KKA, dan jalan lintas nasional Bireuen-Takengon. Menurut YARA, hingga kini, kedua jalur strategis ini belum mendapatkan penanganan yang memadai pasca-bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa bulan lalu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar akan keselamatan pengguna jalan serta kelancaran distribusi barang dan jasa.
Kerusakan Mengkhawatirkan di Jalur KKA
Muhammad Dahlan, Kepala Perwakilan YARA Bener Meriah, menyoroti bahwa jalur KKA merupakan salah satu titik paling krusial dengan tingkat kerusakan yang mengkhawatirkan. Observasi di lapangan menunjukkan adanya titik-titik longsor yang parah dan badan jalan yang amblas secara signifikan. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan setiap pengguna jalan yang melintas.
“Jalan KKA adalah urat nadi utama bagi masyarakat Gayo,” tegas Dahlan. “Namun, di lapangan, penanganannya terkesan lamban dan memicu tanda tanya besar terkait keseriusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh serta instansi terkait lainnya dalam menjalankan tugasnya.”
Lebih lanjut, Dahlan juga mengeluhkan minimnya keberadaan alat berat yang disiagakan di sepanjang jalur tersebut. Padahal, kondisi tanah di sejumlah titik masih sangat labil dan rentan terhadap longsor susulan, terutama ketika intensitas hujan meningkat. “Coba cek langsung ke lapangan, berapa alat berat yang siaga di jalur KKA dan Takengon-Bireuen? Jangan sampai masyarakat dipaksa bertaruh nyawa setiap kali melintas,” serunya.
Dampak Ekonomi dan Ancaman Inflasi
Keberadaan kedua jalur ini sangatlah strategis. Keduanya menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari dataran tinggi Gayo menuju wilayah pesisir, mencakup daerah Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, hingga menjangkau Sumatera Utara. Gangguan pada kedua jalur ini secara langsung berdampak pada kelancaran logistik.
“Jika distribusi barang terganggu, biaya logistik akan membengkak. Hal ini pada akhirnya akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah Gayo,” jelas Dahlan. Selama perbaikan permanen tidak segera dilakukan, inflasi di daerah tersebut diprediksi akan terus tinggi akibat terhambatnya arus transportasi.
Situasi Kritis dan Tuntutan Mendesak
Saat ini, situasi di beberapa titik jalur KKA dilaporkan telah mencapai tahap kritis. Di beberapa lokasi, badan jalan dilaporkan hilang total dan hanya bisa dilalui secara terbatas. Kondisi ini berpotensi melumpuhkan akses secara total jika terjadi longsor susulan.
Menyikapi kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini, YARA mendesak Pemerintah Aceh, melalui Dinas PUPR, serta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, untuk segera menempatkan alat berat secara permanen di titik-titik rawan. Penanganan yang dibutuhkan saat ini bukanlah sekadar tindakan darurat, melainkan sebuah langkah rehabilitasi jangka panjang yang bersifat permanen untuk memastikan keberlanjutan akses.
Selain kepada pemerintah daerah, YARA juga meminta perhatian serius dari pemerintah pusat. Permintaan ini ditujukan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Kami menekankan agar pemerintah segera hadir dengan tindakan nyata sebelum jatuh korban jiwa lebih lanjut,” pungkas Dahlan. “Mengingat akses jalan ini menyangkut keselamatan nyawa dan stabilitas ekonomi masyarakat luas, penanganan yang cepat dan tuntas adalah sebuah keharusan.”
Kondisi jalan yang memprihatinkan ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Kerusakan yang berkepanjangan dapat mengisolasi daerah penghasil komoditas penting, menimbulkan kerugian finansial bagi petani dan pengusaha, serta berdampak negatif pada ketersediaan barang di pasar.
Pemerintah diharapkan segera merespons keluhan ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah konkret. Prioritas utama adalah memastikan keamanan dan kelancaran akses bagi masyarakat, serta memulihkan fungsi ekonomi vital dari kedua ruas jalan tersebut. Tanpa tindakan segera, risiko kecelakaan dan kerugian ekonomi akan terus meningkat, sementara masyarakat terpaksa terus berjuang melewati medan yang berbahaya.
