Kerusakan Jalan Provinsi di NTB: Ancaman Mobilitas dan Tantangan Anggaran
Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi persoalan serius terkait kondisi infrastruktur jalan. Hasil peninjauan lapangan terbaru mengungkap adanya 31 titik kerusakan pada jalan provinsi yang membentang di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kerusakan yang teridentifikasi ini diperkirakan mencakup total panjang sekitar 40 kilometer, menimbulkan kekhawatiran mendalam akan kelancaran mobilitas masyarakat serta efektivitas distribusi barang dan jasa.
Temuan ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTB pada Sabtu, 7 Maret 2026, setelah melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah di kedua pulau besar tersebut. Gubernur menyoroti bahwa sebagian besar titik kerusakan terparah ditemukan di Pulau Sumbawa. Wilayah ini memang memiliki bentangan jalan provinsi yang cukup luas, namun kondisinya dilaporkan cukup memprihatinkan. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena jalan-jalan tersebut merupakan urat nadi penting bagi aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat NTB.
Kesenjangan Anggaran: Solusi Perbaikan Jalan yang Terbatas
Di balik temuan kerusakan yang masif, terbentang sebuah tantangan besar terkait kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2026 hanya sebesar Rp7 miliar. Angka ini dinilai sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan skala kerusakan yang ada.
Secara keseluruhan, belanja infrastruktur dalam APBD NTB 2026 tercatat mencapai sekitar Rp302 miliar. Meskipun angka ini terlihat besar, porsinya hanya sekitar 5,4 persen dari total anggaran daerah yang mencapai Rp5,6 triliun. Angka ini dinilai masih sangat jauh dari ketentuan yang diamanatkan oleh undang-undang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara tegas mengatur bahwa minimal 40 persen dari belanja daerah harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, setelah dikurangi belanja bagi hasil. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 juga menekankan kewajiban penggunaan minimal 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Pada tahun 2026, Pemprov NTB menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan sebesar Rp380 miliar. Dengan ketentuan tersebut, idealnya sekitar Rp38 miliar dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan. Namun, kenyataannya anggaran yang tersedia jauh dari angka tersebut.
Penurunan APBD dan Dampaknya pada Pembangunan
Situasi anggaran semakin kompleks mengingat total APBD NTB tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran daerah tercatat menyusut dari Rp6,5 triliun menjadi Rp5,6 triliun, yang berarti terjadi kontraksi sekitar 13,4 persen. Penurunan ini tentu semakin mempersempit ruang gerak pemerintah dalam memprioritaskan berbagai sektor pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur jalan yang mendesak.
Inovasi Teknologi: Mencari Solusi Jalan yang Lebih Tangguh dan Efisien
Menghadapi realitas anggaran yang terbatas dan tantangan geografis yang unik, Pemprov NTB mulai menjajaki penggunaan teknologi baru dalam pembangunan jalan, khususnya di Pulau Sumbawa. Gubernur Iqbal mengemukakan bahwa penggunaan aspal konvensional mungkin tidak lagi menjadi solusi paling efektif.
Hal ini didasarkan pada pengamatan terhadap kondisi geografis Pulau Sumbawa yang memiliki banyak aliran sungai baru dan potensi genangan air. Faktor-faktor lingkungan ini dapat mempercepat proses kerusakan pada jalan yang dibangun dengan material konvensional. Oleh karena itu, pemerintah daerah kini aktif mencari teknologi konstruksi jalan yang tidak hanya lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem, tetapi juga tetap efisien dari sisi biaya.
Saat ini, pembangunan jalan dengan teknologi aspal standar diperkirakan menelan biaya sekitar Rp5 miliar per kilometer. Mengingat panjang kerusakan jalan yang mencapai puluhan kilometer, kebutuhan anggaran untuk perbaikan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang membutuhkan solusi inovatif.
“Kami harus mencari teknologi yang lebih tepat sebagai pengganti aspal, tetapi biayanya juga tidak boleh terlalu mahal,” ujar Gubernur Iqbal, menekankan pentingnya keseimbangan antara kualitas, ketahanan, dan keterjangkauan dalam setiap pilihan teknologi pembangunan infrastruktur di NTB. Upaya pencarian solusi ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah kerusakan jalan provinsi yang kian mendesak.
