Kakorlantas Ingatkan Pengusaha Logistik: Stop Kendaraan Over Dimension Selama Operasi Ketupat 2026
Jakarta – Menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang krusial untuk kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, secara tegas mengingatkan para pelaku usaha di sektor angkutan logistik. Instruksi utama adalah untuk tidak mengoperasikan kendaraan yang melebihi dimensi atau muatan yang telah ditetapkan, yang dikenal sebagai over dimension.
Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Irjen Pol. Agus Suryonugroho dalam sebuah pertemuan penting yang dilangsungkan di Gedung JTMC Jasa Marga, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu dini hari. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pula Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dan Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap isu ini.
Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengungkapkan keprihatinannya bahwa meskipun upaya pengawasan telah ditingkatkan, termasuk pemanfaatan teknologi CCTV yang canggih, masih saja ditemukan kendaraan-kendaraan dengan dimensi yang tidak sesuai melintas di jalan raya. Ia menekankan bahwa Operasi Ketupat 2026 memiliki tujuan mulia, yaitu untuk menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur Idul Fitri.
“Operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Prioritas utamanya adalah keselamatan dan kelancaran bagi seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun balik. Ini adalah bagian dari ibadah yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Irjen Pol. Agus Suryonugroho.
Lebih lanjut, Kakorlantas menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menindaklanjuti setiap temuan kendaraan over dimension yang tetap beroperasi.
“Perintah dari Pak Menteri sangat jelas, yaitu lakukan penindakan tegas. Oleh karena itu, konsekuensinya bisa beragam, mulai dari penilangan, pengeluaran kendaraan dari jalur operasi, hingga pengandangan kendaraan yang melanggar,” tegasnya, memberikan sinyal kuat bahwa toleransi terhadap pelanggaran ini sangat minim.
Pembatasan Operasional Angkutan Barang untuk Kelancaran Arus Mudik
Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang. Pembatasan ini akan mulai berlaku efektif sejak tanggal 13 Maret 2026, pukul 12.00 Waktu Setempat, hingga 29 Maret 2026, pukul 24.00 Waktu Setempat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup pembatasan di jalan tol maupun jalan arteri. Kendaraan yang menjadi fokus pembatasan adalah kendaraan dengan tiga sumbu atau lebih, serta kendaraan yang mengangkut bahan-bahan seperti hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.
Tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama yang diprediksi akan mengalami lonjakan volume kendaraan selama periode angkutan Lebaran. Dengan membatasi operasional angkutan barang yang berpotensi memakan ruang jalan lebih banyak atau berkecepatan lebih rendah, diharapkan arus kendaraan pribadi dan umum dapat bergerak lebih lancar.
Pengecualian dan Ketentuan Khusus
Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas untuk kelancaran distribusi barang-barang esensial. Distribusi barang secara umum masih dapat dilakukan menggunakan kendaraan dengan dua sumbu. Namun, terdapat pengecualian penting terkait jenis barang yang diangkut.
Kendaraan yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir, dan batu, serta hasil tambang, dan bahan bangunan seperti besi, semen, serta kayu, tetap tunduk pada pembatasan operasional meskipun menggunakan kendaraan dengan dua sumbu.
Namun, beberapa jenis kendaraan angkutan barang mendapatkan pengecualian dari pembatasan ini demi menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan layanan darurat. Kendaraan dengan tiga sumbu yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG), hewan ternak, pupuk, serta kendaraan yang membawa bantuan untuk korban bencana alam, dikecualikan dari aturan pembatasan operasional.
Untuk angkutan barang pokok, terdapat ketentuan spesifik yang harus dipenuhi. Kendaraan yang mengangkut barang pokok wajib mematuhi aturan tidak melebihi muatan (over capacity) dan tidak melebihi dimensi (over dimension). Kepatuhan ini harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen kontrak yang sah antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan. Dokumen ini menjadi bukti legalitas dan kesesuaian operasional kendaraan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah untuk memastikan bahwa perayaan Idul Fitri tahun 2026 dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik yang melakukan perjalanan mudik maupun yang tetap berada di kota asal.
