Fokus Pemulihan Pasca-Bencana: Jaminan Hunian dan Dukungan Ekonomi bagi Korban di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Penanganan pasca-bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) kini memfokuskan upaya pada percepatan pemulihan aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan korban bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan yang layak.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang berbagai skema bantuan komprehensif. Bantuan ini mencakup penyediaan tempat tinggal sementara hingga dukungan untuk memulihkan roda perekonomian keluarga. Setelah melewati masa kedaruratan bencana, prioritas utama adalah memastikan para pengungsi memiliki tempat berlindung yang aman, baik dalam bentuk hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).

“Selanjutnya, kita fokus pada bagaimana para pengungsi ini bisa disediakan hunian sementara, atau bahkan langsung hunian tetap,” ujar Saifullah saat melakukan peninjauan hunian sementara di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Ia didampingi oleh Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, pada Jumat, 6 Maret 2026.
Saifullah menambahkan bahwa skala bencana yang cukup besar dan melanda beberapa provinsi sekaligus memerlukan kolaborasi lintas lembaga. “Biasanya penanganan bencana hanya melibatkan BNPB. Namun, karena skala dan luasnya bencana ini, Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, telah menugaskan berbagai instansi untuk turut serta dalam penanganan,” jelasnya.
Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sangat krusial dalam membantu pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat yang terkena dampak.
Meskipun demikian, Saifullah mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, mungkin akan terdapat perbedaan standar fasilitas. Hal ini dikarenakan upaya pemerintah adalah untuk secepat mungkin menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para pengungsi. “Lebih baik masyarakat segera dipindahkan ke hunian sementara daripada terlalu lama berada di tenda pengungsian. Jika ada kekurangan pada huntara, itu bisa diperbaiki atau disesuaikan kemudian,” tuturnya.
Bantuan Komprehensif: Dari Perabot Rumah Tangga hingga Stimulan Ekonomi
Selain fokus pada penyediaan hunian, pemerintah juga memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang menempati hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan ini meliputi:
- Isian Rumah Tangga: Bantuan sebesar Rp3 juta diberikan kepada setiap keluarga. Dana ini ditujukan untuk mengganti sebagian besar peralatan rumah tangga yang hilang atau rusak akibat bencana.
- Bantuan Stimulan Ekonomi: Pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memulai kembali aktivitas ekonomi mereka pasca-bencana.
- Jaminan Hidup (Jadup): Selama masa tinggal di hunian sementara, setiap individu akan menerima bantuan jaminan hidup untuk pembelian lauk pauk. Bantuan ini sebesar Rp15 ribu per orang per hari, yang diberikan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap orang akan menerima total Rp450 ribu per bulan untuk kebutuhan pangan tersebut.

Pentingnya Data Akurat dalam Penanganan Bencana
Salah satu faktor paling krusial dalam penanganan bencana adalah ketepatan data korban yang terdampak. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan pendataan secara detail dan bekerja sama erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Bupati dan wali kota adalah pihak yang paling memahami kondisi masyarakat hingga ke tingkat kampung-kampung. Oleh karena itu, pendataan harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” tegas Saifullah.
Dalam peninjauan hunian sementara tersebut, selain Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian, turut hadir pula Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi dan komitmen bersama dalam upaya pemulihan pasca-bencana.




