Aceh Berjuang Bangkit dari Luka Banjir Bandang dan Longsor Akhir 2025
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan luka mendalam di berbagai wilayah. Ribuan rumah dilaporkan hilang, ratusan desa lumpuh total, infrastruktur mengalami kerusakan parah, dan puluhan ribu warga terpaksa bertahan dalam kondisi darurat yang serba terbatas. Di tengah upaya pemulihan yang masih terseok, pemerintah daerah dan masyarakat setempat menanti uluran tangan serta kehadiran negara yang lebih nyata untuk membantu mereka bangkit kembali.
Kabupaten Aceh Tamiang: Kelumpuhan Total dan Kehilangan yang Mengiris Hati
Di Kabupaten Aceh Tamiang, hampir seluruh sendi kehidupan terhenti akibat terjangan bencana. Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, mengungkapkan bahwa bencana ini telah melumpuhkan seluruh wilayah administratif di daerahnya. “Kami laporkan bahwa 12 kecamatan dengan 216 desa di wilayah kami semuanya terimbas terkena banjir bandang, dan semuanya dalam keadaan lumpuh, baik dari pemerintahan, TNI-Polri, dan perekonomian,” ujar Armia dalam sebuah rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar oleh DPR RI di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025.
Meskipun dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, Armia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Selama lebih dari satu bulan terakhir, upaya pemulihan terus digalakkan dengan dukungan dari berbagai pihak. “Kami saat ini berusaha, sudah lebih satu bulan kami berusaha untuk bangkit. Alhamdulillah, kami dibantu dari BNPB, dari TNI dan Polri,” ungkapnya.
Ribuan Rumah Hilang, Desa Lenyap Ditelan Air Bah
Dampak terberat dari bencana ini terlihat dari hilangnya permukiman warga secara masif. Armia menyebutkan bahwa sedikitnya 4.839 rumah warga di Aceh Tamiang tersapu banjir, terutama di kawasan bantaran sungai. “Kemudian kami laporkan juga untuk kondisi rumah. Rumah yang hilang di Aceh Tamiang, ini hitungan kami masih dinamis, sebanyak 4.839 rumah yang hilang,” jelas Armia. Ia menambahkan, “Jadi ini ada di beberapa gampong atau beberapa desa memang betul-betul hilang, terutama yang di pinggir sungai.”
Selain rumah yang hilang, kerusakan bangunan juga terjadi dalam skala yang sangat besar. Sebanyak 8.509 rumah mengalami rusak berat, 9.366 rumah rusak sedang, dan 15.174 rumah rusak ringan. Di tengah kehancuran yang begitu nyata, Armia mengaku masih tak kuasa menahan emosi setiap kali melihat langsung kondisi warganya. “Saya kadang-kadang melihat kondisi pada siang hari dan baru saya menangis, terus terang saja Bapak, bagaimanapun juga saya adalah bagian dari mereka,” katanya dengan suara lirih.
Meskipun begitu, ia menegaskan komitmennya untuk tetap berada di tengah masyarakat dan tidak lari dari tanggung jawab pemulihan. “Saya kadang-kadang berjalan kaki maupun naik sepeda motor, walaupun orang entah apa yang mereka sampaikan kepada kami, kami tidak ada masalah. Kami tetap ada di tengah masyarakat kami, dan kami tidak pernah lari. Kami ada untuk mereka demi untuk membantu mereka,” tuturnya. Sebagai seorang pensiunan jenderal polisi, Armia menekankan komitmennya untuk terus menjalankan tugas menuntaskan pemulihan. “Mimpi saya adalah, saya pensiunan jenderal, tidak mungkin saya lari dari tanggung jawab ini. Saya tetap tegak lurus dan saya akan pantau terus dalam enam bulan ini agar semua tuntas,” ujarnya mantap.
Lumpur Menimbun Desa, Infrastruktur Vital Hancur Lebur
Bencana ini juga merusak infrastruktur vital yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Empat jembatan utama dilaporkan putus total, yaitu di Desa Baleng Karang, Pematang Durian, Lubuk Sidup, dan Desa Pangkalan. “Kami laporkan juga bahwa untuk jembatan yang paling parah itu ada empat jembatan,” ungkap Armia. Namun, kondisi Sungai Tamiang yang melebar dan dangkal menjadi kendala utama dalam pembangunan jembatan darurat. “Mohon izin Bapak KASAD, karena sekarang ini Sungai Tamiang itu sudah melebar dan dangkal. Tapi kalau mungkin jembatan yang darurat, mungkin, tidak mungkin kita bangun di sana,” jelasnya.
Selain jembatan, lumpur tebal masih menimbun seluruh desa, menyulitkan aktivitas sehari-hari dan pemulihan. Armia secara khusus meminta bantuan alat berat dalam jumlah besar untuk percepatan pembersihan. “Sekarang ini masalahnya adalah di desa-desa, kami perlu alat berat yang banyak mungkin Bapak, karena kita mempunyai 216 desa semuanya sasarannya adalah lumpur,” katanya.
Aceh Utara: Trauma Ribuan Jiwa dan Kekecewaan Terhadap Lambatnya Respons Pusat
Kondisi yang tak kalah memprihatinkan juga terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Dari total 27 kecamatan, sebanyak 25 kecamatan dan 696 desa dilaporkan terdampak bencana. Jumlah warga yang terdampak mencapai 124.000 kepala keluarga atau sekitar 433.000 jiwa. Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menyebutkan bahwa korban meninggal mencapai 213 orang, enam orang dilaporkan hilang, dan 2.127 orang mengalami luka-luka.
Selain itu, ribuan kelompok rentan terdampak, mulai dari ibu hamil, balita, lansia, hingga penyandang disabilitas, membutuhkan perhatian khusus. Kerusakan permukiman juga sangat masif, dengan 3.506 rumah hilang dan puluhan ribu rumah lainnya mengalami kerusakan. Ribuan hektar lahan pertanian seperti sawah dan tambak turut terendam, menambah panjang daftar kerugian ekonomi. Ismail mengungkapkan, hingga kini listrik dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya pulih, sementara tenda pengungsian yang digunakan masih jauh dari kata layak. “Selama ini masyarakat masih di tenda biasa,” ucap Ismail dengan nada prihatin.
Negara Belum Hadir: Kekecewaan yang Menggema
Dalam forum tersebut, Ismail meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat. Ia menyesalkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum mengunjungi Aceh Utara sejak bencana terjadi. “Tapi di Aceh Utara kayaknya kek mana saya rasa? Apa enggak tahu ada banjir?” ujarnya dengan nada kecewa yang mendalam.
Ismail menduga bahwa minimnya perhatian dari pemerintah pusat terjadi karena lumpuhnya sinyal komunikasi dan pemadaman listrik, sehingga bencana di Aceh Utara tidak menjadi viral di media sosial. “Saya bilang bencana di Aceh Utara lebih dari tsunami karena dari hulu sampai ke hilir. Rumah masyarakat semua hanyut,” tegasnya. “Tapi pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal ponsel dan mati lampu. Makanya tidak viral mungkin itu alasan tidak hadir,” katanya. Ia bahkan mengaku pernah menangis demi meminta bantuan pesawat dari pemerintah pusat untuk mengirimkan logistik ke wilayah-wilayah yang terisolasi akibat bencana. “Maka pejabat-pejabat dari pusat mohon maaf saya pernah menangis-nangis minta pesawat untuk mengirim logistik ke tempat terisolir,” ujar Ismail.
Komitmen Negara dan Upaya Pemulihan yang Berjalan
Meskipun diwarnai kekecewaan, pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyarankan agar pembangunan kembali desa-desa yang rusak di Aceh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito.
Sementara itu, pemerintah daerah Aceh Tamiang mengusulkan pembangunan lebih dari 15.000 unit hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak bencana.
Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN, Darmawan, mengakui bahwa kerusakan kali ini jauh lebih masif dibandingkan bencana tsunami pada tahun 2004. “Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di 8 titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik,” ujar Darmawan. Meskipun demikian, Darmawan mengklaim bahwa pemulihan kelistrikan di Aceh telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari total 23 kabupaten dan kota, sebagian besar wilayah sudah kembali menikmati pasokan listrik. “Dari 23 kabupaten dan kota madya, 15 kabupaten dan kota madya 100 persen sudah pulih dari sudut pandang desa,” kata Darmawan. Namun, masih terdapat delapan kabupaten yang pemulihan kelistrikannya belum sepenuhnya rampung. “Sedangkan ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100 persen,” jelasnya.
Di bidang infrastruktur, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 22 jembatan Bailey ke wilayah yang terdampak bencana. Selain itu, terdapat 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta 39 jembatan Armco yang telah disiapkan di Aceh. Maruli bercerita bahwa pembangunan jembatan darurat menghadapi kendala medan dan pendanaan yang tidak sedikit. Bahkan, sebagian pengadaan jembatan dilakukan dengan cara berutang. “Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang, Pak,” ungkapnya. Meskipun demikian, ia menegaskan akan terus bekerja keras untuk menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana. “Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” ujar Maruli.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menambahkan bahwa pendangkalan dan pelebaran sungai akibat bencana menjadi penyebab krisis air bersih. Namun, Pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih dapat kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan ke depan. “Kami memang sedang bekerja keras agar water treatment plant ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ucap Dody. “Harapan kami dalam tempo 3 sampai 4 bulan ke depan beberapa water treatment plant yang berkapasitas sekitar 20 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik,” tambahnya.
