Masalah Pencemaran Limbah Tahu di Jombang Terus Mengganggu Warga
Pencemaran limbah industri tahu yang terjadi di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, kembali menjadi perhatian masyarakat setempat. Limbah cair dari produksi tahu yang mengalir ke sungai menyebabkan bau menyengat yang sangat mengganggu aktivitas warga di sejumlah desa yang berada di sekitar aliran sungai tersebut.
Salah satu warga Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Diana (42) mengungkapkan bahwa bau limbah tahu telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya solusi yang nyata dari pihak pemerintah. Ia berharap agar pemerintah daerah bersama DPRD Jombang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah pencemaran ini.
“Baunya sangat menyengat dan sudah bertahun-tahun tak ada solusi dari pemerintah,” kata Diana kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Ketua Komisi C DPRD Jombang, M. Zahrul Jihad, juga mengakui bahwa pihaknya terus menerima laporan masyarakat terkait pencemaran limbah industri tahu di Jogoroto. Menurutnya, keluhan masyarakat terkait pencemaran limbah tahu terus diterima, sehingga mereka meminta penjelasan sekaligus percepatan penanganan agar dampaknya tidak semakin meluas.
Zahrul menjelaskan bahwa upaya penanganan mulai menunjukkan perkembangan setelah adanya bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PGN melalui Pertamina senilai Rp7,7 miliar untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Selain dukungan anggaran, pelaku usaha tahu juga telah menyediakan lahan sekitar 1.400 meter persegi untuk lokasi pembangunan fasilitas pengolahan limbah tersebut.
“Saat ini, proses pipanisasi sudah berjalan dan pembangunan IPAL diperkirakan rampung dalam waktu sekitar lima bulan,” ujarnya.
Namun demikian, selama IPAL komunal belum beroperasi, limbah cair hasil produksi tahu masih dibuang ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut Zahrul, bau menyengat muncul akibat proses penguraian limbah saat mengalir di sungai. Dampaknya bahkan dapat dirasakan masyarakat hingga lebih dari 4 kilometer dari kawasan industri tahu.
“Ketika limbah masuk ke sungai, terjadi proses penguraian yang menimbulkan bau sangat menyengat setelah mengalir sekitar 2 kilometer. Dampaknya bahkan bisa dirasakan hingga lebih dari 4 kilometer dari lokasi industri,” jelasnya.
Meski menyoroti persoalan pencemaran, DPRD Jombang menegaskan tidak menginginkan pembatasan maupun penutupan industri tahu karena sektor tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja. “Yang harus segera diselesaikan adalah persoalan limbahnya,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Komisi C DPRD Jombang pun meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah cepat sembari menunggu pembangunan IPAL selesai. Diharapkan, dalam dua minggu depan, sudah ada tindakan nyata untuk mengurangi dampak pencemaran yang saat ini cukup berat.
Strategi Penanganan Sementara oleh Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang, Miftahul Ulum, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan strategi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi pencemaran limbah tahu ini. Menurutnya, selain pembangunan IPAL komunal, DLH akan berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang melakukan penanganan sementara di sungai yang terdampak pencemaran.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni penanaman eceng gondok di sejumlah titik aliran sungai. Tanaman tersebut dinilai mampu membantu menyerap kandungan pencemar dan mengurangi bau yang selama ini dikeluhkan warga.
“Eceng gondok cukup efektif membantu mengurai zat pencemar. Harapannya, tingkat pencemaran dan bau dapat berkurang hingga sekitar 50 persen,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengeruk sedimentasi di beberapa titik sungai yang menjadi lokasi penumpukan limbah untuk mempercepat pemulihan kualitas air.
