Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan bahwa defisit keuangan negara bisa semakin besar jika harga BBM tidak disesuaikan. Pernyataan ini dilontarkan JK saat menanggapi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang baru saja diumumkan oleh pemerintah.
JK juga membantah anggapan bahwa dirinya mendesak pemerintah untuk mencabut subsidi BBM. Menurutnya, pernyataan tentang pencabutan subsidi BBM yang pernah ia sampaikan hanya sebatas usulan yang bisa diterima atau tidak oleh pemerintah.
Alasan JK mengusulkan hal tersebut adalah demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai semakin tipis. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara sedang tertekan akibat situasi ekonomi global.
Perubahan Harga BBM di Pulau Jawa
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu (18/4/2026). Untuk wilayah Pulau Jawa, harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100, atau naik lebih dari Rp6.000. Sementara itu, Pertamina Dex juga naik cukup tinggi, dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Menanggapi kebijakan tersebut, JK menilai kenaikan harga BBM memang sulit dihindari. Ia menyebut bahwa faktor eksternal menjadi salah satu penyebab utama lonjakan harga. Jika negara tidak menyesuaikan harga BBM, maka defisit keuangan akan semakin besar.
Prediksi Kenaikan Harga BBM
JK mengungkapkan bahwa kenaikan yang mencapai lebih dari 50 persen itu sebenarnya sudah ia perkirakan sejak sekitar dua bulan lalu, setelah melihat kemampuan fiskal negara. Ia menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak mentah membuat harga BBM meningkat tajam.
“Naik BBM hampir lebih 50 persen. Tidak bisa tahan negara ini, keuangannya defisit akan banyak,” ujar JK. Ia mencontohkan kenaikan harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 per liter, kemudian melonjak hingga Rp24.000.
Tanggapan atas Tuduhan
Terkait adanya tudingan bahwa dirinya memaksa pemerintah mencabut subsidi, JK menegaskan bahwa ia hanya menyampaikan pendapat sebagai warga negara. “Semua oh Pak JK karena pemerintah memaksa, tidak saya tidak paksa, usul,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa semua warga negara berhak mengusulkan apa pun ke pemerintah. “Pemerintah ini pemerintah kita, apa yang salah kalau kita usulkan naik BBM yang ternyata sekarang naik BBM?” sambungnya.
Evaluasi Anggaran dan Subsidi BBM
Menurut JK, pemerintah perlu melakukan evaluasi anggaran, termasuk mengurangi subsidi untuk menekan utang negara. Subsidi yang terlalu besar justru membuat masyarakat tidak cenderung berhemat dan akhirnya memicu kemacetan serta menambah beban utang.
JK juga menekankan bahwa pengguna BBM nonsubsidi umumnya berasal dari kalangan masyarakat yang mampu. Karena itu, efisiensi anggaran tetap harus menjadi perhatian pemerintah.
“Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara,” katanya.
Pengaruh Harga BBM yang Murah
JK menambahkan bahwa harga yang terlalu murah justru membuat masyarakat cenderung tidak berhemat. “Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus,” pungkas JK.
