Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejak akhir tahun 2025 hingga awal Januari 2026, telah menimbulkan keprihatinan mendalam. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), I Ketut Kariyasa Adnyana, secara khusus menyoroti dampak multidimensional dari bencana alam ini. Ia tidak hanya menekankan kerusakan fisik yang kasat mata, tetapi juga persoalan psikologis yang membayangi para penyintas, terutama anak-anak dan pelajar yang menjadi kelompok paling rentan.
Pentingnya Pendampingan Psikososial Berkelanjutan
Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan bahwa pemulihan mental anak-anak harus menjadi prioritas utama pemerintah, sejajar dengan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang hancur akibat terjangan banjir. “Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak psikologis, khususnya bagi anak-anak,” ujar Ketut dalam sebuah kesempatan. Ia menambahkan bahwa rasa aman dan ketenangan batin adalah fondasi krusial bagi kelancaran proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pendampingan psikososial yang berkelanjutan menjadi elemen tak terpisahkan dari penanganan pascabencana.
Evaluasi Penanganan Bencana di Lapangan
Dalam tinjauannya ke lapangan, khususnya di wilayah Aceh, legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menemukan adanya sejumlah persoalan mendasar dalam mekanisme penanganan bencana. Ia menilai respons awal terhadap bencana tersebut belum berjalan secara optimal. “Kondisi justru menunjukkan keterlambatan respons, minimnya kesiapan, hingga kondisi dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi yang lumpuh bahkan di ibu kota daerah terdampak,” ungkapnya. Keterlambatan ini tentu saja memperparah penderitaan para korban dan menghambat upaya penyelamatan serta pemulihan awal.
Mendesak Percepatan Pemulihan dan Keterbukaan Informasi
Menyikapi temuan di lapangan, Ketut Kariyasa Adnyana menekankan perlunya percepatan proses pemulihan. Percepatan ini harus dibarengi dengan keterbukaan informasi dari pihak pemerintah mengenai kondisi riil di lapangan. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat, khususnya para korban, mendapatkan gambaran yang akurat mengenai situasi terkini dan langkah-langkah yang diambil pemerintah. “Mengingat ini juga untuk kepentingan rakyat yang menjadi korban, dan kepentingan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik,” tegasnya. Keterbukaan informasi akan membangun kepercayaan publik dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan.
Transparansi sebagai Pilar Utama Penanganan Bencana
Lebih lanjut, Ketut menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari respons awal, mitigasi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Besarnya dampak kerusakan infrastruktur dan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini menuntut akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah. “Pemerintah harus lebih transparan dalam proses penanganan bencana ini, mengingat besarnya dampak kerusakan infrastruktur dan banyaknya korban jiwa yang timbul,” pungkasnya.
Dampak banjir bandang ini memang sangat luas. Selain ancaman terhadap nyawa dan harta benda, bencana ini juga merenggut ketenangan dan rasa aman masyarakat. Anak-anak, yang seharusnya berada dalam lingkungan yang stabil untuk tumbuh kembang, justru harus menghadapi trauma mendalam akibat kehilangan rumah, sekolah, bahkan anggota keluarga.
Oleh karena itu, penanganan pascabencana tidak bisa hanya berhenti pada penyaluran bantuan logistik semata. Perlu ada pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Pendampingan psikososial, misalnya, dapat membantu anak-anak memproses trauma mereka, mengembalikan rasa percaya diri, dan mempersiapkan mereka untuk kembali beraktivitas, termasuk bersekolah.
Selain itu, evaluasi mendalam terhadap sistem kesiapsiagaan dan respons bencana sangatlah krusial. Mengapa respons awal terlambat? Apa saja kendala yang dihadapi di lapangan? Apakah ada keterbatasan sumber daya atau koordinasi yang buruk? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi dasar untuk perbaikan sistem di masa mendatang.
Kesiapan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi juga menjadi sorotan. Kelumpuhan fasilitas vital ini di wilayah terdampak, bahkan di ibu kota, menunjukkan adanya kerentanan yang perlu segera ditangani. Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan sistem komunikasi cadangan yang memadai harus menjadi prioritas.
Keterbukaan informasi dari pemerintah bukan hanya soal pelaporan data, tetapi juga komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Informasi yang jelas dan akurat mengenai bantuan yang tersedia, jadwal pemulihan, serta peluang partisipasi masyarakat akan memberdayakan para korban dan membangun semangat gotong royong.
Pada akhirnya, penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memimpin dan mengkoordinasikan upaya, namun masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dan individu juga memiliki peran penting untuk berkontribusi. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan pendekatan yang berpusat pada kemanusiaan, diharapkan proses pemulihan pascabencana banjir bandang di Sumatera dapat berjalan lebih efektif dan memberikan harapan baru bagi para penyintas.
