Lonjakan Harga BBM di Asia Tenggara: Dampak Konflik Timur Tengah dan Upaya Mitigasi
Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara kini tengah menghadapi tantangan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan. Fenomena ini tak lepas dari lonjakan harga minyak dunia yang terus merangkak naik, dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak mentah telah melampaui 40% sejak terjadinya serangan gabungan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Pada Jumat, 20 Maret, harga minyak mentah Brent tercatat menyentuh angka US$105,43 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada di posisi US$94 per barel. Dalam dua minggu terakhir, pasar minyak global memang menunjukkan volatilitas tinggi, sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi di Timur Tengah. Namun, secara konsisten, harga minyak Brent bertahan di kisaran US$100 per barel, dan WTI di sekitar US$90 per barel. Kondisi ini secara langsung berdampak pada harga BBM di berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara.
Malaysia: Penyesuaian Harga Bertahap Demi Stabilitas
Di Malaysia, pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM untuk pekan kedua secara berturut-turut. Keputusan ini diambil sebagai upaya penyesuaian harga domestik agar sejalan dengan fluktuasi pasar global yang tengah bergejolak.
Mulai tanggal 19 hingga 25 Maret 2026, harga bensin RON97 mengalami kenaikan sebesar 70 sen, sehingga menjadi 4,55 ringgit Malaysia per liter. Sementara itu, harga solar melonjak tajam sebesar 80 sen, mencapai 4,72 ringgit Malaysia per liter.
Meskipun demikian, pemerintah Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakat, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah dan menengah. Oleh karena itu, harga bensin bersubsidi BUDI95 dipertahankan pada level 1,99 ringgit Malaysia per liter. Selain itu, harga RON95 nonsubsidi juga tetap stabil di angka 3,27 ringgit Malaysia per liter. Kebijakan serupa diterapkan untuk harga solar di Sabah, Sarawak, dan Labuan, yang ditahan di level 2,15 ringgit Malaysia per liter guna menjaga stabilitas harga di kawasan tersebut.
Dalam kurun waktu dua minggu terakhir, total kenaikan harga solar di Semenanjung Malaysia telah mencapai 1,60 ringgit Malaysia per liter. Pemerintah Malaysia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian bertahap yang dilakukan secara hati-hati, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.
Filipina: Subsidi dan Diversifikasi Energi Sebagai Solusi
Menyikapi kenaikan harga BBM yang kian terasa, pemerintah Filipina berencana untuk mengimplementasikan program subsidi. Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah memastikan bahwa pemerintah secara aktif berupaya meredam dampak dari kenaikan harga minyak global yang terus berlanjut.
Pemerintah Filipina tengah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penyaluran subsidi kepada sektor-sektor yang paling terdampak oleh kenaikan harga BBM. Selain itu, upaya pencarian sumber energi alternatif juga terus digalakkan sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari Timur Tengah.
Presiden Marcos mengakui bahwa harga minyak saat ini sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah menjamin pasokan energi dan bahan pokok rumah tangga masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.
Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada para pekerja di sektor transportasi. Langkah ini bertujuan untuk menahan laju kenaikan tarif angkutan, terutama menjelang periode libur keagamaan yang biasanya diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Menteri Energi Sharon Garin menambahkan bahwa proyeksi harga yang disebutkan berlaku untuk kawasan perkotaan (metro). Sementara itu, harga di daerah-daerah terpencil diprediksi akan bervariasi dan cenderung lebih tinggi.
Kamboja: Mengamankan Pasokan dari Singapura dan Malaysia
Di Kamboja, tantangan pasokan bahan bakar juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kamboja berencana untuk meningkatkan impor bahan bakar dari para pemasok di Singapura dan Malaysia. Langkah ini diambil untuk menutupi potensi kekurangan pasokan yang sebelumnya bersumber dari Vietnam dan Tiongkok.
Menteri Energi Kamboja, Keo Rottanak, menjelaskan bahwa pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh sejumlah negara pemasok mendorong pemerintah Kamboja untuk mencari alternatif sumber pasokan. Vietnam dan Tiongkok diketahui membatasi ekspor bahan bakar mereka hingga akhir Maret, sebagai antisipasi terhadap potensi kekurangan pasokan di dalam negeri.
“Kami masih bisa mengimpor sebagian kecil dari Tiongkok. Namun, dengan adanya kemitraan kuat dengan pemasok global seperti TotalEnergies dan Chevron, risiko pasokan dapat ditekan,” ujar Rottanak.
Tekanan pasokan sempat memicu gangguan distribusi di dalam negeri Kamboja. Sekitar sepertiga dari total 6.300 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kamboja sempat terpaksa tutup pada pekan lalu akibat ketidakpastian harga dan ketersediaan pasokan. Namun, kondisi perlahan membaik, dengan hanya 5,77% SPBU yang masih belum beroperasi.
Secara historis, Thailand dan Vietnam merupakan penyumbang terbesar impor produk minyak Kamboja pada tahun 2024, dengan kontribusi lebih dari 60%. Singapura dan Malaysia menyumbang hampir sepertiga, sementara Tiongkok sekitar 7%, berdasarkan data dari International Trade Centre.
Meskipun demikian, Rottanak memastikan bahwa cadangan bahan bakar nasional Kamboja masih berada pada level yang normal. Namun, perlu dicatat bahwa Kamboja, yang belum memiliki kilang minyak sendiri, hanya memiliki stok energi—termasuk solar, avtur, LPG, dan bensin—yang cukup untuk kurang dari satu bulan dalam kondisi normal. Hal ini menunjukkan kerentanan pasokan energi negara tersebut terhadap gejolak pasar global.
