Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, telah melakukan kunjungan ke Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Kunjungan ini dilakukan setelah beliau mengikuti Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama anggota DPR RI di Banda Aceh pada hari Selasa, 30 Desember 2025.
Bantuan yang diserahkan berasal dari keluarga besar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mencakup berbagai kebutuhan pokok. Paket bantuan tersebut meliputi bahan makanan pokok, makanan siap saji, pakaian, perlengkapan sekolah untuk anak-anak, serta perlengkapan pribadi untuk perempuan.
Sambutan Hangat dan Dukungan Moril
Kedatangan Menteri Dalam Negeri disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh para pengungsi di lokasi terdampak. Dalam kunjungannya, Mendagri tidak hanya menyerahkan bantuan fisik, tetapi juga meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan masyarakat setempat. Beliau memberikan dukungan moril yang kuat, menekankan pentingnya semangat pemulihan agar masyarakat dapat bangkit kembali lebih cepat dari musibah yang menimpa.
Mendagri menyampaikan bahwa kunjungannya beserta rombongan merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beliau menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Utara adalah salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir yang sangat parah.
Presiden Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan akan melakukan peninjauan langsung ke Provinsi Aceh dalam waktu dekat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa upaya percepatan pemulihan pascabencana berjalan secara optimal dan efektif di seluruh wilayah yang terdampak.
Kunjungan Presiden dan Progres Pemulihan
“Kami datang ke sini atas perintah dari Bapak Presiden. Bapak Presiden sendiri besok Insyaallah akan datang ke Aceh, ke Bener Meriah, setelah itu beliau akan ke Aceh Tamiang,” ujar Mendagri saat melakukan peninjauan di Desa Geudumbak, Selasa (30/12/2025). Pernyataan ini menegaskan prioritas pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Pemerintah, menurut Mendagri, terus berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses percepatan pemulihan pascabencana berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, Mendagri melaporkan bahwa kondisi pemulihan menunjukkan kemajuan yang positif secara bertahap. Salah satu indikator yang terlihat adalah mulai bergeraknya kembali roda perekonomian masyarakat di berbagai titik yang sebelumnya lumpuh akibat bencana.
Selain fokus pada pemulihan ekonomi, pemerintah juga berkomitmen untuk memaksimalkan pembangunan hunian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Skema penanganan kerusakan hunian akan dibagi berdasarkan tingkat keparahannya.
- Kerusakan Berat hingga Hilang: Bagi rumah yang mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang total, pemerintah akan menyediakan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
- Kerusakan Ringan dan Sedang: Untuk kerusakan yang bersifat ringan dan sedang, masyarakat akan menerima bantuan berupa dana tunai yang dapat digunakan untuk perbaikan.
Dalam konteks ini, Mendagri menekankan bahwa akurasi data menjadi elemen krusial yang sangat menentukan keberhasilan realisasi kebijakan-kebijakan tersebut.
Pentingnya Kecepatan Pendataan
Mengenai isu data, Mendagri memberikan arahan penting kepada pemerintah daerah. Beliau menginstruksikan agar tidak perlu menunggu proses pendataan selesai seluruhnya sebelum mengambil tindakan.
“Mengenai masalah data, jangan menunggu datanya sampai selesai semua. Karena kita berhitung hari, berhitung jam. Jadi, kalau dapat data, buat aja namanya data gelombang pertama. Jadi, sekian rumah yang rusak ringan, sedang, berat gelombang pertama. Itu masih bisa diperbaiki lagi,” tambah Mendagri.
Pendataan yang dilakukan secara berkala dan cepat, menurut Mendagri, akan sangat memfasilitasi percepatan proses pemulihan. Kecepatan dalam mengumpulkan data menjadi salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan seluruh rangkaian proses pemulihan pascabencana.
Mendagri menegaskan kembali pentingnya kecepatan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan rumah yang rusak dan hilang. Data yang akurat dan segera diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memungkinkan BNPB untuk segera mencairkan dana bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Selain itu, data ini juga sangat vital untuk perencanaan dan penyediaan hunian sementara (huntara) serta hunian tetap (huntap) bagi mereka yang rumahnya rusak berat atau hilang. Data tersebut juga akan digunakan oleh Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan tambahan, seperti:
- Bantuan uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari.
- Bantuan isi rumah sebesar Rp3.000.000 per keluarga.
- Bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5.000.000 per keluarga.
Laporan Aspirasi ke Pusat
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri akan melaporkan berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat kepada Presiden dan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Salah satu isu utama yang akan diangkat adalah perbaikan bendungan di Kabupaten Aceh Utara. Bendungan ini memiliki peran yang sangat vital dalam sistem irigasi dan pertanian di wilayah tersebut.
Data mengenai kerusakan bendungan dan infrastruktur irigasi yang terdampak bencana akan segera disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan. Sementara itu, data terkait kerusakan lahan sawah dan kebun akan diteruskan kepada Menteri Pertanian agar dapat dilakukan upaya pemulihan lahan pertanian tersebut.
“Jadi nanti semua data kita akan sampaikan, termasuk utamanya adalah satu, masalah bendungan tadi. Karena ini sangat vital mengairi sawah yang lain,” tandas Mendagri, menekankan kembali signifikansi perbaikan infrastruktur vital tersebut.
