BATAM – Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam memperkuat pemerintahan berbasis data dan mempercepat digitalisasi layanan publik kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional. Kota Batam berhasil masuk dalam lima besar nominasi Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2026 pada kategori Sekretaris Daerah Kota.
Tahapan penilaian berlanjut dengan visitasi tim penilai ADLGA 2026 yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Kamis (23/7/2026).
Pada kategori Sekretaris Daerah, sebanyak 15 nominator terbaik dari seluruh Indonesia mengikuti penilaian akhir. Mereka terdiri atas lima sekretaris daerah provinsi, lima sekretaris daerah kota, dan lima sekretaris daerah kabupaten.
Dalam pemaparannya, Firmansyah menjelaskan bahwa transformasi digital yang dijalankan Pemko Batam tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi telah menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengatakan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data yang akurat, tervalidasi, dan terintegrasi. Data tersebut dihimpun dari perangkat daerah serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat RT dan RW, kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah.
“Kami meyakini pembangunan yang baik harus dimulai dari data yang baik. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Batam harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Data yang kami gunakan bukan hanya data administrasi, tetapi juga data yang berasal dari aspirasi masyarakat dan telah melalui proses validasi secara berjenjang,” ujar Firmansyah.
Menurutnya, pendekatan data-driven government membuat program pembangunan dapat disusun secara lebih presisi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain menjadi dasar penyusunan kebijakan, digitalisasi juga diterapkan dalam pengelolaan pendapatan daerah guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Salah satu inovasi yang telah diterapkan ialah pembayaran parkir menggunakan QRIS. Sistem tersebut dinilai mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi penerimaan daerah.
“Digitalisasi juga kami dorong untuk meningkatkan PAD. Pembayaran parkir melalui QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan daerah sehingga potensi kebocoran dapat diminimalkan,” katanya.
Firmansyah menegaskan, digitalisasi akan terus diperluas ke berbagai sektor pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang modern, adaptif, dan berdaya saing.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Pemerintah Kota Batam terus memperkuat integrasi data lintas sektor serta mempercepat digitalisasi pelayanan publik guna mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Masuknya Batam dalam lima besar nominasi ADLGA 2026 menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pemanfaatan data dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
Pengakuan tersebut semakin mempertegas posisi Kota Batam sebagai salah satu daerah yang konsisten menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik di Indonesia. (Rudi)
