BATAM – Pemerintah Kota Batam membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat melalui forum silaturahmi bersama para tokoh masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Golden Prawn 933, Bengkong, Rabu (22/7/2026) malam itu menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus pembahasan sejumlah isu strategis, mulai dari sektor pendidikan hingga kemudahan pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan forum serupa akan diselenggarakan secara berkala setiap tiga bulan. Menurutnya, pertemuan rutin tersebut penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menciptakan kesamaan persepsi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Silaturahmi ini sengaja kita jadwalkan setiap tiga bulan. Tujuannya agar pemerintah dan masyarakat terjalin komunikasi yang sinergis, membetulkan persepsi yang kemarin salah, meluruskan pandangan yang bengkok, dan mendekatkan hubungan yang selama ini terasa jauh,” ujar Amsakar.
Ia menilai silaturahmi bukan hanya sekadar ajang bertemu, melainkan menjadi media membangun semangat kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan Kota Batam. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat gotong royong, serta melakukan introspeksi diri.
“Jangan terlampau cerdas melihat penyakit orang, tetapi tidak mengarifi kelemahan diri sendiri. Kalau semangat kebersamaan terus terbangun, maka energi kolektif masyarakat akan semakin kuat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian pembangunan yang diraih Batam selama satu tahun lima bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat berada di atas rata-rata nasional, sedangkan realisasi investasi hingga akhir tahun mencapai Rp69,5 triliun atau melampaui target sebesar Rp60 triliun.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam juga masuk kategori sangat tinggi dan menempati peringkat kelima terbaik di Pulau Sumatera.
“Semua capaian ini tidak mungkin diraih pemerintah sendiri. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang terus mendukung setiap kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Pada sesi dialog, Ketua RW 02 Kelurahan Tanjung Buntung, Adi Khuswoyo, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Batam atas dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan SMK Negeri 13. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut akan memperluas akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah tersebut.
Adi juga mengusulkan adanya mekanisme pembayaran UWT BP Batam secara kolektif dengan skema yang lebih sederhana dan terjangkau. Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu masyarakat sekaligus mempermudah proses administrasi pertanahan.
Menanggapi usulan tersebut, Amsakar menegaskan bahwa pengembangan sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hingga kini, Pemko Batam telah menyiapkan dua bidang lahan untuk pembangunan sekolah menengah kejuruan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Insyaallah, kalau soal pendidikan saya berdiri paling depan. Saya memberikan atensi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia,” tegasnya.
Sementara terkait pembayaran UWT, Amsakar menjelaskan pemerintah terus mengembangkan layanan jemput bola agar masyarakat lebih mudah mengurus administrasi pertanahan, termasuk pembayaran UWT. Melalui pelayanan yang lebih dekat dengan warga, proses administrasi diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. (Rudi)
